PAMEKASAN – Nasib PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur (AUMM) di ujung tanduk. Perusahaan tersebut hanya tersisa fisik. Sementara operasionalnya resmi distop tanpa batas waktu yang ditentukan.
Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setkab Pamekasan Prama Jaya mengatakan, operasional PT AUMM dihentikan. Penghentian itu setelah melalui keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa waktu lalu.
Prama mengatakan, badan usaha milik daerah (BUMD) itu secara administrasi tidak dibubarkan. Tapi tidak beroperasi karena core business yang dijalankan dinilai tidak menguntungkan.
Jika terus dijalankan, cenderung merugi. Dengan demikian, untuk menghindari kerugian, diputuskan untuk operasional PT AUMM dihentikan. ”Penghentiannya sampai waktu yang tidak ditentukan,” katanya Kamis (8/11).
Parama menyatakan, pada RUPS, semua pihak hadir. Pemegang saham, bupati, dan manajemen ada dalam forum tersebut. Keputusan itu disepakati bersama untuk kebaikan bersama pula.
Mengenai nasib selanjutnya, dia mengaku belum ada gambaran. Bupati sebagai pemegang kendali utama bakal mengambil kebijakan nantinya. ”Untuk saat ini operasionalnya dihentikan,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, PT AUMM tidak sehat sejak beberapa tahun lalu. Bisnis yang dijalankan tidak pernah berhasil. Terbukti tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Padahal pada 2012 pemerintah menyertakan modal senilai Rp 1,7 miliar. Modal tersebut untuk menjalankan beberapa usaha sesuai yang diprogramkan manajemen perusahaan tersebut.
Usaha yang dijalankan di antaranya pengelolaan ikan dan servise AC. Akhir tahun lalu, perusahaan tersebut digadang-gadang bakal mengelola garam dan bekerjasama dengan BUMD milik Pemprov Jatim.
Sayangnya, semua usaha itu gagal. Aset terus merosot. Informasi terkahir, keuangan perusahaan tersebut semakin menipis. ”Kalau tidak keliru, keuangan PT AUMM tinggal Rp 600 juta,” katanya.
Dengan demikian, sudah lama dewan merekomendasikan agar perusahaan tersebut divakumkan. Sebab jika dibiarkan tetap beroperasi, akan merugi. Apalagi, sisa karyawan tinggal dua orang.
Bisnis yang dijalankan juga tidak jelas. Pemerintah harus tegas. Modal yang disertakan kepada perusahan tersebut adalah uang rakyat yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
