PAMEKASAN – Pembangunan infrastruktur pedesaan harus diawasi lebih maksimal. Tujuannya, agar kualitas proyek sesuai perencanaan. Jika kualitas pekerjaan bagus, infrastruktur akan tahan lama.
Tidak seperti proyek plengsengan di Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Proyek yang dibangun di Dusun Masaran itu ambrol setelah diguyur hujan. Padahal, proyek yang pendanaannya bersumber dari dana desa (DD) itu baru dibangun Juni lalu.
Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Madura, plengsengan itu rusak setelah diguyur hujan. Kerusakan plengsengan itu membuat warga kaget. Sebab, plengsengan bukan dibangun di aliran sungai. Tapi, di sepadan jalan, sehingga tidak ada aliran air deras.
Kerusakan plengsengan cukup parah. Kepala Desa (Kades) Sumedangan Abdullah mengakui plengsengan itu rusak. Menurut dia, kerusakan lantaran faktor alam. Yaitu, hujan lebat beberapa waktu lalu.
Dia menyatakan, plengsengan memang bukan di sungai. Tapi, pada saat hujan, air dari selatan melewati plengsengan itu. ”Ini musibah. Faktor alam,” dalih Kades yang biasa disapa H Dulla itu Kamis (7/12).
Pasca plengsengan rusak, pihak desa langsung bergerak. Penyangga jalan yang ambrol diterjang air diperbaiki. ”Sekarang mulai diperbaiki,” klaimnya.
H Dulla menjelaskan, proyek tersebut dibangun menggunakan DD tahun anggaran (TA) 2017 sebesar Rp 100 juta. Panjang keseluruhan proyek plengsengan 56 meter. ”Tidak hanya di lokasi yang rusak, di timur juga ada pembangunan plengsengan,” imbuhnya.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, infrastruktur rusak lantaran beberapa hari terakhir ini hujan lebat mengguyur wilayah Bumi Gerbang Salam. ”Memang karena faktor alam,” katanya.
Dia menyampaikan, dalam waktu dekat komisi I bakal menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan camat dan Kades. Rakor akan membicarakan realisasi DD. ”Kami ingin realisasi DD maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, Kades harus mengedepankan asas transparansi dan akuntabel dalam menggunakan DD. Setiap pekerjaan harus diberi plakat agar masyarakat mengetahui dana yang digelontorkan.
”Kades jangan takut merealisasikan program. Yang terpenting, setiap program dijalankan dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabel,” tandasnya.
