alexametrics
21.2 C
Madura
Friday, August 19, 2022

Keluh Kesah Juru Parkir yang Tidak Berstatus Tenaga Honorer K2

PAMEKASAN – Beban kerja juru parkir (jukir) tidak sesuai dengan honor yang diterima. Nasib jukir yang berstatus non tenaga honorer kategori dua (K2) memprihatinkan. Tiap bulan mereka tidak mendapatkan honor tetap.

Pria yang bertugas sebagai jukir di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, Pamekasan itu terlihat sibuk mengatur kendaraan yang akan keluar dan masuk. Dialah Dadang Sartika, satu di antara ratusan jukir non-K2 di Pamekasan.

Nasib jukir non-K2 di Pamekasan memprihatinkan. Mereka bekerja tanpa honor tetap. Padahal, setiap hari mereka bekerja menjalankan tugas. Pemkab Pamekasan belum mengeluarkan kebijakan mengenai kesejahteraan mereka. ”Saya berharap ada kejelasan honor dari pemkab,” kata Dadang Sartika sembari mengusap peluh di keningnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah menjelaskan, ada 159 jukir yang statusnya non-K2. Mereka bekerja di berbagai titik. Seperti di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, Pasar Kolpajung, dan lokasi lainnya.

Baca Juga :  Pembangunan 12 SMP Telan Rp 7 Miliar

”Jukir non-K2 tidak memiliki honor yang jelas. Untuk mengganti jerih payahnya, mereka diberi uang yang diambil dari sebagian kecil karcis yang masuk. Kadang Rp 10 ribu per hari,” tuturnya.

Pihaknya akan mengupayakan agar mereka memiliki honor tetap. Jukir non-K2 nantinya akan diajukan sebagai tenaga outsourcing. Namun, dishub terlebih dahulu akan melakukan rasionalisasi kebutuhan jukir di Pamekasan.

”Pada 2018 akan kami ajukan. Namun jika jumlah jukir lebih, terpaksa ada yang diberhentikan. Kalau kurang, kami tambah,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki dishub, total ada 450 jukir di Pamekasan. Perinciannya, jukir berlangganan 132 orang, jukir K2 160 orang, dan jukir non-K2 159 orang.

Jukir berlangganan memiliki honor tetap. Mereka menerima honor Rp 500 ribu setiap bulan. Sementara jukir yang berstatus K2 honornya Rp 600 ribu per bulan. ”Jadi, hanya jukir non-K2 yang tidak menerima honor tetap,” sebut Ajib.

Baca Juga :  Sebarkan Virus Baca, Perpustakaan Keliling Bakal Sasar Wilayah Pantura

Untuk perubahan atribut bagi jukir tahun depan, kata Ajib tidak ada anggaran. Saat pengajuan, ditolak oleh DPRD Pamekasan. ”Pengadaan pakaian, atribut, rompi, kaus, dan sepatu jukir tidak ada anggarannya,” beber dia.

Sugang, 55, salah seorang jukir berlangganan mengaku honor Rp 500 ribu setiap bulan sangat kecil. Honor yang diterimanya itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. ”Kalau tidak ada kerja sampingan, pasti bingung,” keluhnya kepada anggota DPRD Pamekasan, Senin (6/11).

Dia berharap DPRD dapat memperjuangkan nasib para jukir. Khususnya jukir yang berstatus sebagai non-K2. ”Saya berharap nasib kami diperjuangkan,” pungkasnya.

PAMEKASAN – Beban kerja juru parkir (jukir) tidak sesuai dengan honor yang diterima. Nasib jukir yang berstatus non tenaga honorer kategori dua (K2) memprihatinkan. Tiap bulan mereka tidak mendapatkan honor tetap.

Pria yang bertugas sebagai jukir di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, Pamekasan itu terlihat sibuk mengatur kendaraan yang akan keluar dan masuk. Dialah Dadang Sartika, satu di antara ratusan jukir non-K2 di Pamekasan.

Nasib jukir non-K2 di Pamekasan memprihatinkan. Mereka bekerja tanpa honor tetap. Padahal, setiap hari mereka bekerja menjalankan tugas. Pemkab Pamekasan belum mengeluarkan kebijakan mengenai kesejahteraan mereka. ”Saya berharap ada kejelasan honor dari pemkab,” kata Dadang Sartika sembari mengusap peluh di keningnya.


Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah menjelaskan, ada 159 jukir yang statusnya non-K2. Mereka bekerja di berbagai titik. Seperti di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, Pasar Kolpajung, dan lokasi lainnya.

Baca Juga :  Jaka Jatim Bela Petani Tembakau, Tuntut Hal Ini Saat Demo Kantor Dewan

”Jukir non-K2 tidak memiliki honor yang jelas. Untuk mengganti jerih payahnya, mereka diberi uang yang diambil dari sebagian kecil karcis yang masuk. Kadang Rp 10 ribu per hari,” tuturnya.

Pihaknya akan mengupayakan agar mereka memiliki honor tetap. Jukir non-K2 nantinya akan diajukan sebagai tenaga outsourcing. Namun, dishub terlebih dahulu akan melakukan rasionalisasi kebutuhan jukir di Pamekasan.

”Pada 2018 akan kami ajukan. Namun jika jumlah jukir lebih, terpaksa ada yang diberhentikan. Kalau kurang, kami tambah,” katanya.

- Advertisement -

Berdasarkan data yang dimiliki dishub, total ada 450 jukir di Pamekasan. Perinciannya, jukir berlangganan 132 orang, jukir K2 160 orang, dan jukir non-K2 159 orang.

Jukir berlangganan memiliki honor tetap. Mereka menerima honor Rp 500 ribu setiap bulan. Sementara jukir yang berstatus K2 honornya Rp 600 ribu per bulan. ”Jadi, hanya jukir non-K2 yang tidak menerima honor tetap,” sebut Ajib.

Baca Juga :  Pengelolaan Keuangan Clean and Clear

Untuk perubahan atribut bagi jukir tahun depan, kata Ajib tidak ada anggaran. Saat pengajuan, ditolak oleh DPRD Pamekasan. ”Pengadaan pakaian, atribut, rompi, kaus, dan sepatu jukir tidak ada anggarannya,” beber dia.

Sugang, 55, salah seorang jukir berlangganan mengaku honor Rp 500 ribu setiap bulan sangat kecil. Honor yang diterimanya itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. ”Kalau tidak ada kerja sampingan, pasti bingung,” keluhnya kepada anggota DPRD Pamekasan, Senin (6/11).

Dia berharap DPRD dapat memperjuangkan nasib para jukir. Khususnya jukir yang berstatus sebagai non-K2. ”Saya berharap nasib kami diperjuangkan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/