alexametrics
21 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Pengembalian Uang Negara Tinggi

PAMEKASAN – Pengawasan pekerjaan proyek fisik di Pamekasan dinilai masih lemah. Akibatnya, pemerintah harus mengembalikan uang negara lantaran kualitas proyek tidak sesuai spesifikasi. Kondisi tersebut sangat disesalkan DPRD Pamekasan.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi mengatakan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang belum turun. Tetapi, beberapa bocoran sudah masuk ke dewan. Uang proyek yang harus dikembalikan ke negara cukup tinggi.

”Informasi yang kami terima, klaim (pengembalian uang, Red) yang harus diserahkan ke kas negara tinggi,” katanya Senin (7/5).

Secara terperinci Hosnan mengaku tidak mengetahui. Tetapi, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang diketahui. Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan senilai Rp 200 juta dan Dinas Pendidikan (Disdik) sekitar Rp 500 juta.

Baca Juga :  Lima Rekanan Tak Lulus Kualifikasi

Hosnan meyakini, untuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) lebih tinggi dari keduanya. Sebab, dinas tersebut mengelola anggaran sangat tinggi. ”Eman, klaim yang harus dibayar sangat tinggi,” katanya.

Politikus PAN itu mengatakan, tingginya klaim yang harus dibayar itu tidak lepas dari lemahnya pengawasan. Terutama pengawasan di internal OPD. ”Mulai perencanaan hingga realisasi harusnya diawasi secara maksimal,” katanya.

Menurut Hosnan, jika pengawasan maksimal, klaim tidak akan tinggi. Sebab, klaim tersebut menghitung dari besaran nominal yang kurang pada realisasi proyek. Jika sesuai spesifikasi yang ditentukan, tidak akan ada klaim.

Mantan ketua Komisi II DPRD Pamekasan itu berharap, pengawasan internal masing-masing OPD diperbaiki. Harapannya, kualitas proyek semakin baik. Dia tidak menginginkan tingginya klaim tahun anggaran (TA) 2017 terulang tahun ini.

Baca Juga :  Sikap Anggota Dewan terkait Turunnya Jumlah Rencana Pembelian Tembakau

Dengan akan berkoordinasi secara intens dengan OPD yang menjadi mitra kerja. Koordinasi itu bertujuan agar pengawasan semakin baik. ”Pengawasan dari dewan sifatnya politis, yang harus dimaksimalkan adalah di masing-masing OPD,” katanya.

Kepada Dinkes Pamekasan Ismail Bey mengakui klaim di OPD yang dipimpin tinggi. Bahkan, dirinya sudah diperiksa oleh BPK. Tetapi, dia membantah pengawasan tidak maksimal. Menurut Ismail Bey, klaim hal biasa.

Bahkan, hampir seluruh OPD yang mengelola anggaran ada klaim. Sampai sekarang, klaim tersebut proses pengembalian. ”Kalau tidak dikembalikan, bisa diproses secara hukum,” tandasnya.

 

PAMEKASAN – Pengawasan pekerjaan proyek fisik di Pamekasan dinilai masih lemah. Akibatnya, pemerintah harus mengembalikan uang negara lantaran kualitas proyek tidak sesuai spesifikasi. Kondisi tersebut sangat disesalkan DPRD Pamekasan.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi mengatakan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang belum turun. Tetapi, beberapa bocoran sudah masuk ke dewan. Uang proyek yang harus dikembalikan ke negara cukup tinggi.

”Informasi yang kami terima, klaim (pengembalian uang, Red) yang harus diserahkan ke kas negara tinggi,” katanya Senin (7/5).


Secara terperinci Hosnan mengaku tidak mengetahui. Tetapi, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang diketahui. Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan senilai Rp 200 juta dan Dinas Pendidikan (Disdik) sekitar Rp 500 juta.

Baca Juga :  Kemendagri Apresiasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Hosnan meyakini, untuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) lebih tinggi dari keduanya. Sebab, dinas tersebut mengelola anggaran sangat tinggi. ”Eman, klaim yang harus dibayar sangat tinggi,” katanya.

Politikus PAN itu mengatakan, tingginya klaim yang harus dibayar itu tidak lepas dari lemahnya pengawasan. Terutama pengawasan di internal OPD. ”Mulai perencanaan hingga realisasi harusnya diawasi secara maksimal,” katanya.

Menurut Hosnan, jika pengawasan maksimal, klaim tidak akan tinggi. Sebab, klaim tersebut menghitung dari besaran nominal yang kurang pada realisasi proyek. Jika sesuai spesifikasi yang ditentukan, tidak akan ada klaim.

Mantan ketua Komisi II DPRD Pamekasan itu berharap, pengawasan internal masing-masing OPD diperbaiki. Harapannya, kualitas proyek semakin baik. Dia tidak menginginkan tingginya klaim tahun anggaran (TA) 2017 terulang tahun ini.

Baca Juga :  Rekrutmen CPNS Dijadwalkan Akhir Nopember, Simak Nih Saran dari BKPSDM

Dengan akan berkoordinasi secara intens dengan OPD yang menjadi mitra kerja. Koordinasi itu bertujuan agar pengawasan semakin baik. ”Pengawasan dari dewan sifatnya politis, yang harus dimaksimalkan adalah di masing-masing OPD,” katanya.

Kepada Dinkes Pamekasan Ismail Bey mengakui klaim di OPD yang dipimpin tinggi. Bahkan, dirinya sudah diperiksa oleh BPK. Tetapi, dia membantah pengawasan tidak maksimal. Menurut Ismail Bey, klaim hal biasa.

Bahkan, hampir seluruh OPD yang mengelola anggaran ada klaim. Sampai sekarang, klaim tersebut proses pengembalian. ”Kalau tidak dikembalikan, bisa diproses secara hukum,” tandasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/