alexametrics
20.5 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Penangkapan Nelayan Pasca Penangguhan Permen KP Disoal

PAMEKASAN – Aturan yang melarang penggunaan cantrang ditangguhkan oleh presiden. Namun, di lapangan masih tetap ada penangkapan nelayan.

Aktivis Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan Sutan Taqdir Ali Sahbana mengatakan, nelayan resah. Aparat keamanan tetap melakukan penangkapan terhadap nelayan yang terbukti menggunakan cantrang atau trawl.

Dasar hukum yang digunakan yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets). Padahal, aturan itu ditangguhkan oleh Presiden Jokowi.

Seharusnya, instruksi dari presiden itu dilaksanakan aparat penegak hukum. Selama regulasi tersebut ditangguhkan, tidak boleh ada kegiatan penangkapan. ”Nelayan tetap ditangkap,” katanya kemarin (7/2).

Baca Juga :  Nelayan Menunggu Keputusan Presiden Terkait Cantrang

Beberapa waktu lalu, nelayan asal Branta Pesisir ditangkap di perairan Sumenep. Kabar terbaru, ada nelayan cantrang yang diamankan Polairud Bangkalan. ”Penangkapan itu meresahkan nelayan,” ujarnya.

Sutan berharap, pemerintah segera turun tangan agar keresahan nelayan tidak larut. Sebab, jika tindakan hukum yang dilakukan polisi dibiarkan, nelayan tidak akan tinggal diam. Aksi turun jalan tidak bisa dihindarkan.

Pemerintah juga harus mengkaji ulang permen yang ditandatangani Susi Pudjiastuti semasa menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Sebab, aturan tersebut sangat merugikan nelayan.

Sampai sekarang, hak pencari nafkah di lautan itu dicekal. Beberapa dokumen perizinan penangkapan ikan sulit diurus. Di antaranya, surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP).

Baca Juga :  7.871 Nelayan Tak Dilindungi Asuransi

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan Fathor Rasyid mengatakan, Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 itu dibekukan oleh presiden. Dengan demikian, untuk sementara waktu nelayan menggunakan alat tangkap cantrang.

Mengenai pencabutan permen itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menindaklanjuti aturan yang ada.

 

PAMEKASAN – Aturan yang melarang penggunaan cantrang ditangguhkan oleh presiden. Namun, di lapangan masih tetap ada penangkapan nelayan.

Aktivis Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan Sutan Taqdir Ali Sahbana mengatakan, nelayan resah. Aparat keamanan tetap melakukan penangkapan terhadap nelayan yang terbukti menggunakan cantrang atau trawl.

Dasar hukum yang digunakan yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets). Padahal, aturan itu ditangguhkan oleh Presiden Jokowi.


Seharusnya, instruksi dari presiden itu dilaksanakan aparat penegak hukum. Selama regulasi tersebut ditangguhkan, tidak boleh ada kegiatan penangkapan. ”Nelayan tetap ditangkap,” katanya kemarin (7/2).

Baca Juga :  Jual Batik, Perajin Masih Andalkan Pasar Tradisional

Beberapa waktu lalu, nelayan asal Branta Pesisir ditangkap di perairan Sumenep. Kabar terbaru, ada nelayan cantrang yang diamankan Polairud Bangkalan. ”Penangkapan itu meresahkan nelayan,” ujarnya.

Sutan berharap, pemerintah segera turun tangan agar keresahan nelayan tidak larut. Sebab, jika tindakan hukum yang dilakukan polisi dibiarkan, nelayan tidak akan tinggal diam. Aksi turun jalan tidak bisa dihindarkan.

Pemerintah juga harus mengkaji ulang permen yang ditandatangani Susi Pudjiastuti semasa menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Sebab, aturan tersebut sangat merugikan nelayan.

Sampai sekarang, hak pencari nafkah di lautan itu dicekal. Beberapa dokumen perizinan penangkapan ikan sulit diurus. Di antaranya, surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP).

Baca Juga :  Mesin Pompa Air Diduga Dijual, Warga Diminta Bayar

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan Fathor Rasyid mengatakan, Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 itu dibekukan oleh presiden. Dengan demikian, untuk sementara waktu nelayan menggunakan alat tangkap cantrang.

Mengenai pencabutan permen itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menindaklanjuti aturan yang ada.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/