alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Ratusan Industri Rokok Tak Berizin

PAMEKASAN – Industri rokok di Kabupaten Pamekasan relatif banyak. Sayang, rata-rata industri tersebut tidak berizin. Dari 220 usaha, hanya 35 yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy’ari Rabu (7/2).

Menurut dia, ada beberapa faktor pemicu pengusaha rokok tidak mengurus izin. Di antaranya, tingginya cukai. Regulasi yang dibuat pemerintah tidak berpihak kepada indsutri rokok kecil. Karena itu, para pengusaha lebih memilih tidak mengurus semua persyaratan yang diharuskan pemerintah.

”Jika seperti itu, berpotensi menimbulkan kerugian negara. Terutama, dari aspek penerimaan negara,” terangnya.

Selain itu, konsentrasi pengawasan cukai fokus di daerah produsen barang kena cukai. Sedangkan di luar jalur distribusi maupun daerah pemasaran belum optimal. Peran serta masyarakat terhadap pemberantasan rokok ilegal juga rendah. Untuk itu, masyarakat perlu diberi pemahaman.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Sempat Baikot Anggaran untuk Tiga OPD

Dijelaskan, salah satu penunjang perekonomian di Jatim berasal dari industri rokok.  Baik skala kecil maupun besar. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang berkepentingan industri rokok tetap eksis. Saat ini banyak industri rokok linting di Kota Gerbang Salam.

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Iskandar meminta pemkab mendata secara semua industri rokok. Khususnya, bagi yang belum memiliki NPPBKC. Para pemilik industri ilegal itu perlu dibina. ”Saya nilai keberadaan industri ini sangat mendukung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka perlu dibina, jangan langsung diberi sanksi,” pungkasnya.

 

 

 

PAMEKASAN – Industri rokok di Kabupaten Pamekasan relatif banyak. Sayang, rata-rata industri tersebut tidak berizin. Dari 220 usaha, hanya 35 yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy’ari Rabu (7/2).

Menurut dia, ada beberapa faktor pemicu pengusaha rokok tidak mengurus izin. Di antaranya, tingginya cukai. Regulasi yang dibuat pemerintah tidak berpihak kepada indsutri rokok kecil. Karena itu, para pengusaha lebih memilih tidak mengurus semua persyaratan yang diharuskan pemerintah.

”Jika seperti itu, berpotensi menimbulkan kerugian negara. Terutama, dari aspek penerimaan negara,” terangnya.


Selain itu, konsentrasi pengawasan cukai fokus di daerah produsen barang kena cukai. Sedangkan di luar jalur distribusi maupun daerah pemasaran belum optimal. Peran serta masyarakat terhadap pemberantasan rokok ilegal juga rendah. Untuk itu, masyarakat perlu diberi pemahaman.

Baca Juga :  Pasar Ternak Terpadu Minim Peminat

Dijelaskan, salah satu penunjang perekonomian di Jatim berasal dari industri rokok.  Baik skala kecil maupun besar. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang berkepentingan industri rokok tetap eksis. Saat ini banyak industri rokok linting di Kota Gerbang Salam.

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Iskandar meminta pemkab mendata secara semua industri rokok. Khususnya, bagi yang belum memiliki NPPBKC. Para pemilik industri ilegal itu perlu dibina. ”Saya nilai keberadaan industri ini sangat mendukung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka perlu dibina, jangan langsung diberi sanksi,” pungkasnya.

 

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/