alexametrics
17.8 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Alasan Pedagang Tetap Berjualan di Trotoar Jalan Kabupaten

BANGKALAN – Jalan Kabupaten, Pamekasan, termasuk zona merah bagi para pedagang kaki lima (PKL). Berkali-kali area tersebut disterilkan oleh satpol PP. Tapi faktanya, sampai saat ini masih banyak yang tetap berjualan.

Langit tampak cerah di Kota Pamekasan Rabu (7/2). Kendaraan bermotor berlalu lalang di jalur menuju Pendapa Ronggosukowati itu. Sebagian menepi di sisi utara untuk berbelanja di trotoar.

Di trotoar, puluhan pedagang siap menyambut. Dengan penuh semangat, mereka menawarkan aneka dagangannya kepada para pengguna jalan. Berharap dagangan yang dibawanya segera laku dan mereka bisa cepat pulang ke rumah.

Lokasi itu menjadi pilihan yang berat bagi para pedagang. Sebab sewaktu-waktu mereka bisa diusir oleh satpol PP. Memang menjadi kewajiban penegak perda untuk menertibkan kawasan tersebut dari aktivitas PKL.

Baca Juga :  BRI Cabang Pamekasan Peduli Pendidikan

Tuhah, salah seorang pedagang asal Teja Barat, Kecamatan Kota Pamekasan, mengungkapkan alasan tetap berjualan di sana. Menurut dia, alasan ekonomi menjadi faktor utama. Dirinya butuh uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

Tuhah mengaku pasrah jika sewaktu-waktu ditertibkan satpol PP. Tetapi dia yakin bahwa aparat penegak perda itu tidak akan serta merta mengusirnya. Apalagi dia mengaku kenal dengan beberapa anggota satpol PP.

”Saya tidak punya salah. Jadi tidak mungkin saya diusir,” kata perempuan yang kemarin menjajakan tahu, petis, mentimun, dan aneka dagangan lainnya itu.

Pedagang lainnya, Udin, mengaku siap berhadapan dengan satpol PP. Pria asal Kecamatan Proppo itu bakal melawan manakala diusir paksa. Sebab, hanya di Jalan Kabupaten dagangannya bisa laku terjual.

”Kalau tidak jualan di sini, saya mau jual di mana? Di tempat lain tidak laku,” kata Udin. ”Semua pedagang di sini tidak takut sama satpol PP,” tambahnya.

Baca Juga :  Warga Blokade Jalan Kabupaten Rusak

Sayangnya, pihak satpol PP belum bisa memberikan keterangan terkait tidak ditertibkannya PKL di Jalan Kabupaten ini. Kabid Penegakan Perundang-undangan Mohammad Yusuf Wibiseno memilih diam ketika ditanya kapan akan melakukan penertiban.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail meminta agar upaya penertiban PKL Jalan Kabupaten tidak hanya dibebankan kepada satpol PP. Instansi lain seperti dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) harus ikut andil mencarikan solusi.

Kedua instansi tersebut, jelas Ismail, harus bersinergi demi mencari solusi tepat bagi pedagang. ”Bukan hanya penertiban. Tapi, harus dibarengi dengan pembinaan dan relokasi supaya solutif,” kata politikus Partai Demokrat.

BANGKALAN – Jalan Kabupaten, Pamekasan, termasuk zona merah bagi para pedagang kaki lima (PKL). Berkali-kali area tersebut disterilkan oleh satpol PP. Tapi faktanya, sampai saat ini masih banyak yang tetap berjualan.

Langit tampak cerah di Kota Pamekasan Rabu (7/2). Kendaraan bermotor berlalu lalang di jalur menuju Pendapa Ronggosukowati itu. Sebagian menepi di sisi utara untuk berbelanja di trotoar.

Di trotoar, puluhan pedagang siap menyambut. Dengan penuh semangat, mereka menawarkan aneka dagangannya kepada para pengguna jalan. Berharap dagangan yang dibawanya segera laku dan mereka bisa cepat pulang ke rumah.


Lokasi itu menjadi pilihan yang berat bagi para pedagang. Sebab sewaktu-waktu mereka bisa diusir oleh satpol PP. Memang menjadi kewajiban penegak perda untuk menertibkan kawasan tersebut dari aktivitas PKL.

Baca Juga :  Nelayan 65 Tahun Hilang saat Melaut

Tuhah, salah seorang pedagang asal Teja Barat, Kecamatan Kota Pamekasan, mengungkapkan alasan tetap berjualan di sana. Menurut dia, alasan ekonomi menjadi faktor utama. Dirinya butuh uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

Tuhah mengaku pasrah jika sewaktu-waktu ditertibkan satpol PP. Tetapi dia yakin bahwa aparat penegak perda itu tidak akan serta merta mengusirnya. Apalagi dia mengaku kenal dengan beberapa anggota satpol PP.

”Saya tidak punya salah. Jadi tidak mungkin saya diusir,” kata perempuan yang kemarin menjajakan tahu, petis, mentimun, dan aneka dagangan lainnya itu.

Pedagang lainnya, Udin, mengaku siap berhadapan dengan satpol PP. Pria asal Kecamatan Proppo itu bakal melawan manakala diusir paksa. Sebab, hanya di Jalan Kabupaten dagangannya bisa laku terjual.

”Kalau tidak jualan di sini, saya mau jual di mana? Di tempat lain tidak laku,” kata Udin. ”Semua pedagang di sini tidak takut sama satpol PP,” tambahnya.

Baca Juga :  Pengadaan Buku BOS Terlambat

Sayangnya, pihak satpol PP belum bisa memberikan keterangan terkait tidak ditertibkannya PKL di Jalan Kabupaten ini. Kabid Penegakan Perundang-undangan Mohammad Yusuf Wibiseno memilih diam ketika ditanya kapan akan melakukan penertiban.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail meminta agar upaya penertiban PKL Jalan Kabupaten tidak hanya dibebankan kepada satpol PP. Instansi lain seperti dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) harus ikut andil mencarikan solusi.

Kedua instansi tersebut, jelas Ismail, harus bersinergi demi mencari solusi tepat bagi pedagang. ”Bukan hanya penertiban. Tapi, harus dibarengi dengan pembinaan dan relokasi supaya solutif,” kata politikus Partai Demokrat.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/