alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Honorer K-2 Akan Dapat SK Bupati

PAMEKASAN – Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan mengingatkan pemerintah agar menepati janji. Yakni, menerbitkan SK bupati dan menaikkan gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Ketua FHK2I Pamekasan Maskur mengatakan, pada September 2018, tenaga honorer menggelar demonstrasi. Mereka meminta diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Tuntutan lainnya, meminta Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menerbitkan SK pengangkatan terhadap honorer K-2. Sebab, selama ini SK yang dikantongi hanya dari pimpinan lembaga tempat honorer bekerja.

Honorer yang berprofesi sebagai guru hanya mendapat SK dari kepala sekolah masing-masing. Sementara yang bekerja di instansi teknis, mereka mendapat SK dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Kedudukan SK tersebut kurang kuat. Karena itu, bupati dituntut menerbitkan SK. Sejumlah perwakilan Pemkab Pamekasan menemui demonstran. Di antaranya, Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi, Kepala Dinas Pendidikan Moch. Tarsun, Kepala BKPSDM Lukman Hedi Madiya, Wakil Ketua DPRD Suli Faris, dan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail. Mereka berkomitmen akan memenuhi dua tuntutan FHK2I.

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan-Polres Bentuk Posko Terpadu Penanganan Laka Lantas

Yakni, honorer K2 mendapat SK bupati per Januari 2019 serta kenaikan gaji sesuai dengan UMK. Pengangkatan PNS tidak bisa dipenuhi karena kewenangan pemerintah pusat. ”Pemerintah berjanji memenuhi tuntutan kami,” kata Maskur.

Tetapi sampai sekarang, janji itu belum terealisasi. Padahal janji pemerintah, Januari ini SK itu dikeluarkan. Maskur mengingatkan pemkab agar tidak mengingkari komitmen yang disampaikan di hadapan ribuan tenaga honorer.

Jika komitmen tersebut diingkari, tenaga honorer akan menagih dengan cara yang bisa dijalankan. Salah satunya, turun jalan. ”Kami ingatkan, komitmen itu harus ditepati,” tegasnya.

Tenaga honorer di Pamekasan berjumlah 1.286 orang. Namun sejak pengelolaan SMA dan SMK diambil alih Pemprov Jatim, jumlah tenaga honorer berkurang 109 orang. ”Sekarang tinggal 1.177 orang,” sebutnya.

Baca Juga :  Kecam Tindakan Represif  Polisi

Moh. Alwi mengatakan, SK bupati tentang pengangkatan tenaga honorer tengah diproses, sebagian sudah selesai. ”Jumlahnya banyak. Jadi, belum selesai semua,” katanya.

SK tersebut sekarang diproses di BKSDM Pamekasan. Jika tuntas, SK itu akan dibagikan kepada seluruh tenaga honorer. Sementara itu, kenaikan gaji belum bisa dipastikan karena belum dikoordinasikan antar-OPD.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan mengingatkan pemerintah agar menepati janji. Yakni, menerbitkan SK bupati dan menaikkan gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Ketua FHK2I Pamekasan Maskur mengatakan, pada September 2018, tenaga honorer menggelar demonstrasi. Mereka meminta diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Tuntutan lainnya, meminta Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menerbitkan SK pengangkatan terhadap honorer K-2. Sebab, selama ini SK yang dikantongi hanya dari pimpinan lembaga tempat honorer bekerja.


Honorer yang berprofesi sebagai guru hanya mendapat SK dari kepala sekolah masing-masing. Sementara yang bekerja di instansi teknis, mereka mendapat SK dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Kedudukan SK tersebut kurang kuat. Karena itu, bupati dituntut menerbitkan SK. Sejumlah perwakilan Pemkab Pamekasan menemui demonstran. Di antaranya, Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi, Kepala Dinas Pendidikan Moch. Tarsun, Kepala BKPSDM Lukman Hedi Madiya, Wakil Ketua DPRD Suli Faris, dan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail. Mereka berkomitmen akan memenuhi dua tuntutan FHK2I.

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan-Polres Bentuk Posko Terpadu Penanganan Laka Lantas

Yakni, honorer K2 mendapat SK bupati per Januari 2019 serta kenaikan gaji sesuai dengan UMK. Pengangkatan PNS tidak bisa dipenuhi karena kewenangan pemerintah pusat. ”Pemerintah berjanji memenuhi tuntutan kami,” kata Maskur.

Tetapi sampai sekarang, janji itu belum terealisasi. Padahal janji pemerintah, Januari ini SK itu dikeluarkan. Maskur mengingatkan pemkab agar tidak mengingkari komitmen yang disampaikan di hadapan ribuan tenaga honorer.

Jika komitmen tersebut diingkari, tenaga honorer akan menagih dengan cara yang bisa dijalankan. Salah satunya, turun jalan. ”Kami ingatkan, komitmen itu harus ditepati,” tegasnya.

Tenaga honorer di Pamekasan berjumlah 1.286 orang. Namun sejak pengelolaan SMA dan SMK diambil alih Pemprov Jatim, jumlah tenaga honorer berkurang 109 orang. ”Sekarang tinggal 1.177 orang,” sebutnya.

Baca Juga :  Tuntut SK dan Gaji Setara UMK

Moh. Alwi mengatakan, SK bupati tentang pengangkatan tenaga honorer tengah diproses, sebagian sudah selesai. ”Jumlahnya banyak. Jadi, belum selesai semua,” katanya.

SK tersebut sekarang diproses di BKSDM Pamekasan. Jika tuntas, SK itu akan dibagikan kepada seluruh tenaga honorer. Sementara itu, kenaikan gaji belum bisa dipastikan karena belum dikoordinasikan antar-OPD.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/