alexametrics
21.1 C
Madura
Thursday, August 11, 2022

Cakades Tegangser Daja Minta Pencoblosan Ulang

PAMEKASAN – Aksi protes hasil pemilihan kepala desa (pilkades) terjadi di Desa Tegangser Daja, Kecamatan Pasean. Saudi, salah satu cakades meminta pemungutan suara ulang (PSU). Alasannya, ada selisih jumlah suara dengan daftar pemilih.

Ach. Supyadi selaku kuasa hukum Saudi mengatakan, diduga terjadi kecurangan pada Pilkades Tegangser Daja. Jumlah suara di satu kotak untuk Dusun Tengah Laok lebih banyak dibanding jumlah pemilih sesuai check list undangan.

Dalam check list undangan yang dimiliki saksi, pemilih untuk dusun tersebut sebanyak 291 orang. Sementara suara hasil pemilihan sebanyak 356 suara. ”Jadi, lebih 65 suara dari jumlah pemilih,” katanya Senin (6/11).

Supyadi menyampaikan, atas kelebihan suara itu, Mulyadi, selaku saksi dari Cakades Saudi mengajukan protes kepada panitia. Dia meminta agar ada berita acara mengenai suara yang lebih banyak dibanding data pemilih itu.

Baca Juga :  Janji Lelang Lanjutan Stadion Meleset, Pembangunan Bisa Kembali Molor

Namun, panitia tidak menghiraukan. Berita acara tidak dibuat. Akibatnya, Mulyadi tidak menandatangani surat persetujuan hasil pemilihan itu. ”Klien kami merasa dicurangi,” kata pria asal Kabupaten Sumenep itu.

Supyadi menyampaikan, pihaknya sudah melayangkan surat protes kepada bupati. Dalam surat tersebut juga diminta agar bupati menggelar PSU dan penundaan pelantikan yang diagendakan digelar Kamis .

Namun, respons pemerintah lamban. Padahal, sesuai UU 6/2014 tentang Desa diamanahkan, bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pilkades maksimal 30 hari. ”Kalau bupati tidak menjalankan amanah undang-undang, berarti melawan hukum,” katanya.

Dengan demikian, mumpung ada waktu, bupati harus segera bertindak. Pelantikan untuk Kades Tegangser Daja terpilih ditunda terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan jika perselisihan itu selesai.

Baca Juga :  Kapolres Minta Cegah┬áTindakan Anarkistis

Jika bupati atau wakil bupati tidak mengindahkan amanah undang-undang, dipastikan langkah hukum berupa penuntutan akan dilakukan. Sebab, kepala daerah mengabaikan amanah undang-undang.

Wakil Bupati Khalil Asy’ari mengaku sudah menerima surat keberatan itu. Surat tersebut ditindaklanjuti dan didisposisi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan.

Pemerintah bakal mengumpulkan seluruh pihak terkait membicarakan persoalan yang terjadi. Mengenai hasilnya, tergantung dari koordinasi semua pihak itu. ”Sama dengan yang Kacok, akan kami kumpulkan semua pihak,” tandasnya.

PAMEKASAN – Aksi protes hasil pemilihan kepala desa (pilkades) terjadi di Desa Tegangser Daja, Kecamatan Pasean. Saudi, salah satu cakades meminta pemungutan suara ulang (PSU). Alasannya, ada selisih jumlah suara dengan daftar pemilih.

Ach. Supyadi selaku kuasa hukum Saudi mengatakan, diduga terjadi kecurangan pada Pilkades Tegangser Daja. Jumlah suara di satu kotak untuk Dusun Tengah Laok lebih banyak dibanding jumlah pemilih sesuai check list undangan.

Dalam check list undangan yang dimiliki saksi, pemilih untuk dusun tersebut sebanyak 291 orang. Sementara suara hasil pemilihan sebanyak 356 suara. ”Jadi, lebih 65 suara dari jumlah pemilih,” katanya Senin (6/11).


Supyadi menyampaikan, atas kelebihan suara itu, Mulyadi, selaku saksi dari Cakades Saudi mengajukan protes kepada panitia. Dia meminta agar ada berita acara mengenai suara yang lebih banyak dibanding data pemilih itu.

Baca Juga :  Alasan Pilkades, KUPP Alihkan Aktivitas Pelabuhan Branta

Namun, panitia tidak menghiraukan. Berita acara tidak dibuat. Akibatnya, Mulyadi tidak menandatangani surat persetujuan hasil pemilihan itu. ”Klien kami merasa dicurangi,” kata pria asal Kabupaten Sumenep itu.

Supyadi menyampaikan, pihaknya sudah melayangkan surat protes kepada bupati. Dalam surat tersebut juga diminta agar bupati menggelar PSU dan penundaan pelantikan yang diagendakan digelar Kamis .

Namun, respons pemerintah lamban. Padahal, sesuai UU 6/2014 tentang Desa diamanahkan, bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pilkades maksimal 30 hari. ”Kalau bupati tidak menjalankan amanah undang-undang, berarti melawan hukum,” katanya.

Dengan demikian, mumpung ada waktu, bupati harus segera bertindak. Pelantikan untuk Kades Tegangser Daja terpilih ditunda terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan jika perselisihan itu selesai.

Baca Juga :  Amankan Pilkades Serentak, Pemerintah Sebar 10.000 Petugas Keamanan

Jika bupati atau wakil bupati tidak mengindahkan amanah undang-undang, dipastikan langkah hukum berupa penuntutan akan dilakukan. Sebab, kepala daerah mengabaikan amanah undang-undang.

Wakil Bupati Khalil Asy’ari mengaku sudah menerima surat keberatan itu. Surat tersebut ditindaklanjuti dan didisposisi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan.

Pemerintah bakal mengumpulkan seluruh pihak terkait membicarakan persoalan yang terjadi. Mengenai hasilnya, tergantung dari koordinasi semua pihak itu. ”Sama dengan yang Kacok, akan kami kumpulkan semua pihak,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/