alexametrics
29.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Silang Sengkarut Pilkades Serentak 2019

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Proppo terkait penetapan cakades mendapat perlawanan dari Moh. Rahem. Bacakades yang didiskualifikasi itu mendatangi kantor dewan kemarin (6/9).

 

DIA meminta dewan merekomendasi agar dirinya dimasukkan sebagai cakades. Jika tidak bisa dimasukkan sebagai kandidat, pilkades harus ditunda sampai ada putusan pengadilan.

Nisan Radian selaku kuasa hukum Moh. Rahem mengatakan, kliennya itu layak jadi cakades. Persyaratan administrasi yang sempat ada ketidaksesuaian diperbaiki dan memiliki kekuatan hukum. Berita acara penetapan cakades yang dikeluarkan P2KD harus ditunda setelah terbit putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Icang sapaan Nisan Radian mengatakan, cakades Proppo yang ditetapkan panitia  hanya dua orang. Dengan demikian, jika bertambah Moh. Rahem, pilkades bisa digelar tanpa ada seleksi tambahan. ”Kami meminta klien kami dimasukkan sebagai cakades,” katanya.

Baca Juga :  11 Bulan, 1.522 Warga Mengajukan Cerai. Pemicunya Diduga Karena Ini

Sekalipun panitia bersikukuh tidak mau menambah cakades, minimal pelaksanaan pesta demokrasi itu ditunda. Sebab, masih ada serangkaian proses hukum yang ditempuh. Khawatir, majelis hakim berpandangan lain.

Icang mengaku, permohonan itu juga disampaikan kepada Bupati Baddrut Tamam. Harapannya, orang nomor satu di Pamekasan itu bisa memberi kebijakan terkait persoalan yang terjadi di Desa/Kecamatan Proppo.

Kuasa Hukum P2KD Proppo Akhmad Mukhlisin mengatakan, berkas pendaftaran yang disetor Moh. Rahem tidak memenuhi syarat. Penetapan pilkades pada 2 Agustus lalu. Panitia menetapkan dua nama yang akan bersaing pada 11 September mendatang. ”Tahapan pilkades tidak mengenal perbaikan berkas. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak lolos,” katanya.

Mukhlisin akan mengikuti proses perkara yang ditempuh Moh. Rahem. Bahkan, panitia juga akan menempuh jalur hukum lain untuk mempertahankan keputusannya itu.

Baca Juga :  Panitia Pilkades Tuntut Cabut SK Bupati

Anggota DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, dari audiensi itu muncul sejumlah fakta. Di antaranya, persoalan pilkades itu sudah diproses hukum oleh PTUN Surabaya. Dewan memediasi untuk menggali fakta di lapangan agar pilkades lebih demokratis dan mendidik masyarakat. ”Data akan kami kaji, kemudian diplenokan sebelum mengeluarkan rekomendasi,” tandasnya. 

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Proppo terkait penetapan cakades mendapat perlawanan dari Moh. Rahem. Bacakades yang didiskualifikasi itu mendatangi kantor dewan kemarin (6/9).

 

DIA meminta dewan merekomendasi agar dirinya dimasukkan sebagai cakades. Jika tidak bisa dimasukkan sebagai kandidat, pilkades harus ditunda sampai ada putusan pengadilan.

Nisan Radian selaku kuasa hukum Moh. Rahem mengatakan, kliennya itu layak jadi cakades. Persyaratan administrasi yang sempat ada ketidaksesuaian diperbaiki dan memiliki kekuatan hukum. Berita acara penetapan cakades yang dikeluarkan P2KD harus ditunda setelah terbit putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Icang sapaan Nisan Radian mengatakan, cakades Proppo yang ditetapkan panitia  hanya dua orang. Dengan demikian, jika bertambah Moh. Rahem, pilkades bisa digelar tanpa ada seleksi tambahan. ”Kami meminta klien kami dimasukkan sebagai cakades,” katanya.

Baca Juga :  Dewan Soroti Target PAD Rendah

Sekalipun panitia bersikukuh tidak mau menambah cakades, minimal pelaksanaan pesta demokrasi itu ditunda. Sebab, masih ada serangkaian proses hukum yang ditempuh. Khawatir, majelis hakim berpandangan lain.

Icang mengaku, permohonan itu juga disampaikan kepada Bupati Baddrut Tamam. Harapannya, orang nomor satu di Pamekasan itu bisa memberi kebijakan terkait persoalan yang terjadi di Desa/Kecamatan Proppo.

Kuasa Hukum P2KD Proppo Akhmad Mukhlisin mengatakan, berkas pendaftaran yang disetor Moh. Rahem tidak memenuhi syarat. Penetapan pilkades pada 2 Agustus lalu. Panitia menetapkan dua nama yang akan bersaing pada 11 September mendatang. ”Tahapan pilkades tidak mengenal perbaikan berkas. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak lolos,” katanya.

Mukhlisin akan mengikuti proses perkara yang ditempuh Moh. Rahem. Bahkan, panitia juga akan menempuh jalur hukum lain untuk mempertahankan keputusannya itu.

Baca Juga :  Bacakades Positif Narkoba Mundur

Anggota DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, dari audiensi itu muncul sejumlah fakta. Di antaranya, persoalan pilkades itu sudah diproses hukum oleh PTUN Surabaya. Dewan memediasi untuk menggali fakta di lapangan agar pilkades lebih demokratis dan mendidik masyarakat. ”Data akan kami kaji, kemudian diplenokan sebelum mengeluarkan rekomendasi,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/