alexametrics
21.6 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Pemkab Menunda, Panitia Maksa

KEINGINAN masyarakat Tlonto Ares, Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, menggelar pilkades pupus. Pemkab Pamekasan memastikan pesta demokrasi untuk dua desa itu ditunda.

Sekkab Totok Hartono mengatakan, penundaan oleh bupati tersebut dinilai sesuai dengan regulasi. Semua pihak seharusnya patuh terhadap keputusan itu. Sebelum mengeluarkan keputusan penundaan, tim melakukan verifikasi ke lapangan.

Terkait sikap panitia di dua desa yang bersikukuh tetap menggelar pilkades, mantan kepala Dinas PUPR Pamekasan itu tidak mau menanggapi secara rinci. Tetapi, dia hanya menyarankan agar pilkades tidak digelar.

Sebab, hasil pemilihan tersebut juga akan bermasalah. Dengan demikian, Totok meminta semua pihak mengikuti regulasi. ”Saya rasa kalau bupati sudah menunda, bagaimana hasilnya, bisa dinilai sendiri,” katanya.

Baca Juga :  Jelang Pilkades di Sampang, BNNP Jatim Tes Urine 130 Bacakades

Sekretaris P2KD Tlonto Ares Nur Hasan mengatakan, masyarakat menuntut bupati mencabut SK penundaan tersebut. Sebab, kondisi di desa sangat siap menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu.

Semua tahapan pilkades digelar, termasuk sosialisasi daftar pemilih tetap (DPT). Jika tuntutan masyarakat tidak diindahkan, pilkades tetap akan digelar. Kades terpilih akan dipertanggungjawabkan. Jika pemerintah enggan melantik, panitia akan melayangkan gugatan ke pengadilan.

- Advertisement -

KEINGINAN masyarakat Tlonto Ares, Kecamatan Waru dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, menggelar pilkades pupus. Pemkab Pamekasan memastikan pesta demokrasi untuk dua desa itu ditunda.

Sekkab Totok Hartono mengatakan, penundaan oleh bupati tersebut dinilai sesuai dengan regulasi. Semua pihak seharusnya patuh terhadap keputusan itu. Sebelum mengeluarkan keputusan penundaan, tim melakukan verifikasi ke lapangan.

Terkait sikap panitia di dua desa yang bersikukuh tetap menggelar pilkades, mantan kepala Dinas PUPR Pamekasan itu tidak mau menanggapi secara rinci. Tetapi, dia hanya menyarankan agar pilkades tidak digelar.


Sebab, hasil pemilihan tersebut juga akan bermasalah. Dengan demikian, Totok meminta semua pihak mengikuti regulasi. ”Saya rasa kalau bupati sudah menunda, bagaimana hasilnya, bisa dinilai sendiri,” katanya.

Baca Juga :  Dalami Dugaan Kecurangan Pemilu

Sekretaris P2KD Tlonto Ares Nur Hasan mengatakan, masyarakat menuntut bupati mencabut SK penundaan tersebut. Sebab, kondisi di desa sangat siap menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu.

Semua tahapan pilkades digelar, termasuk sosialisasi daftar pemilih tetap (DPT). Jika tuntutan masyarakat tidak diindahkan, pilkades tetap akan digelar. Kades terpilih akan dipertanggungjawabkan. Jika pemerintah enggan melantik, panitia akan melayangkan gugatan ke pengadilan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/