alexametrics
21 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Dua Tahun DBHCHT Disnakertrans Tak Terserap

PAMEKASAN – Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk Disnakertrans Pamekasan tidak terserap sejak 2017 lalu. Alasannya, terbentur dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

Kepala Disnakertrans Pamekasan Arief Handayani menerangkan, sejak 2017 mendapat jatah bantuan dari DBHCHT. Namun, bantuan tersebut rata-rata berbentuk hibah barang kepada masyarakat.

Pada saat itu jatah anggarannya Rp 300 juta. Sementara pada 2018 naik menjadi Rp 1.025.000.000. Namun, anggaran itu sama sekali tidak terserap. Sebab, terbentur regulasi dari pemerintah pusat.

Dijelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan menteri (permen) mengenai pengelolaan hibah. Salah satu kriteria penerima hibah yakni warga miskin yang terdata di Kementerian Sosial (Kemensos) melalui dinsos tiap kabupaten.

Regulasi itu turun ketika tahun anggaran berjalan. Sementara, pemerintah sudah memverifikasi calon penerima bantuan tersebut. Akibat adanya aturan itu, bantuan tidak langsung diberikan. Tetapi, disnakertrans melakukan verifikasi data terlebih dahulu.

Baca Juga :  DPMD dan KPPBC Ajak Berantas Rokok Ilegal

Secara tertulis, disnakertrans meminta kepada Dinsos Pamekasan mengecek nama-nama calon penerima bantuan tersebut. Hasilnya, tidak semua terdata. Hanya sebagian yang terdata sebagai orang miskin di bank data milik Kemensos itu.

Sementara, program tersebut satu paket. Tidak bisa direalisasikan sebagian. Karena itu, Arief memilih tidak merealisasikan bantuan itu. ”Kalau tetap direalisasikan, saya khawatir berdampak hukum,” ujarnya kemarin (6/2).

Pria yang sejak 40 tahun lalu mengabdi pada Pemkab Pamekasan itu mengaku sayang bila program hibah itu tak terlaksana. Namun, pihaknya tidak memiliki pilihan lain.

Tahun ini disnakertrans kembali kecipratan DBHCHT. Tetapi, programnya tidak berbentuk hibah. Pria berkumis itu yakin anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Baca Juga :  Sugiharto: Tanpa JKN-KIS, Keuangan Keluarga Saya Bisa Berantakan

Anggaran itu bakal digunakan untuk program pelatihan kerja. Berbagai program pelatihan kerja sesuai dengan bakat dan minat masyarakat disiapkan. ”Anggaran lebih kecil dari tahun sebelumya,” kata Arief.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur meminta agar realisasi program harus optimal. Jika berbenturan dengan hukum, harus diantisipasi sebelum anggaran itu ditransfer pemerintah pusat.

Harapannya, anggaran yang diplot untuk program tersebut dapat terealisasi dengan baik. Jika memang ada syarat yang harus dipenuhi, pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat. Tujuanya, agar persyaratan itu terpenuhi.

”Eman kalau ada anggaran tidak terserap. Apalagi, anggaran itu bersentuhan langsung dengan hajat orang banyak,” katanya.

PAMEKASAN – Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk Disnakertrans Pamekasan tidak terserap sejak 2017 lalu. Alasannya, terbentur dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

Kepala Disnakertrans Pamekasan Arief Handayani menerangkan, sejak 2017 mendapat jatah bantuan dari DBHCHT. Namun, bantuan tersebut rata-rata berbentuk hibah barang kepada masyarakat.

Pada saat itu jatah anggarannya Rp 300 juta. Sementara pada 2018 naik menjadi Rp 1.025.000.000. Namun, anggaran itu sama sekali tidak terserap. Sebab, terbentur regulasi dari pemerintah pusat.


Dijelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan menteri (permen) mengenai pengelolaan hibah. Salah satu kriteria penerima hibah yakni warga miskin yang terdata di Kementerian Sosial (Kemensos) melalui dinsos tiap kabupaten.

Regulasi itu turun ketika tahun anggaran berjalan. Sementara, pemerintah sudah memverifikasi calon penerima bantuan tersebut. Akibat adanya aturan itu, bantuan tidak langsung diberikan. Tetapi, disnakertrans melakukan verifikasi data terlebih dahulu.

Baca Juga :  Audiensi PC NU Pamekasan, Madin┬áMendidik Karakter Siswa

Secara tertulis, disnakertrans meminta kepada Dinsos Pamekasan mengecek nama-nama calon penerima bantuan tersebut. Hasilnya, tidak semua terdata. Hanya sebagian yang terdata sebagai orang miskin di bank data milik Kemensos itu.

Sementara, program tersebut satu paket. Tidak bisa direalisasikan sebagian. Karena itu, Arief memilih tidak merealisasikan bantuan itu. ”Kalau tetap direalisasikan, saya khawatir berdampak hukum,” ujarnya kemarin (6/2).

Pria yang sejak 40 tahun lalu mengabdi pada Pemkab Pamekasan itu mengaku sayang bila program hibah itu tak terlaksana. Namun, pihaknya tidak memiliki pilihan lain.

Tahun ini disnakertrans kembali kecipratan DBHCHT. Tetapi, programnya tidak berbentuk hibah. Pria berkumis itu yakin anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Baca Juga :  Jumlah Terbatas, Peran Pendamping Desa Kurang Maksimal

Anggaran itu bakal digunakan untuk program pelatihan kerja. Berbagai program pelatihan kerja sesuai dengan bakat dan minat masyarakat disiapkan. ”Anggaran lebih kecil dari tahun sebelumya,” kata Arief.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur meminta agar realisasi program harus optimal. Jika berbenturan dengan hukum, harus diantisipasi sebelum anggaran itu ditransfer pemerintah pusat.

Harapannya, anggaran yang diplot untuk program tersebut dapat terealisasi dengan baik. Jika memang ada syarat yang harus dipenuhi, pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat. Tujuanya, agar persyaratan itu terpenuhi.

”Eman kalau ada anggaran tidak terserap. Apalagi, anggaran itu bersentuhan langsung dengan hajat orang banyak,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/