PAMEKASAN – Kritik terhadap eksekutif terkait buruknya pendataan kemiskinan terus dilancarkan DPRD Pamekasan. Eksekutif dinilai hanya menghabiskan anggaran. Sementara hasilnya mengecewakan.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, tiap tahun pemerintah menganggarkan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sejatinya, pendataan warga miskin juga masuk dalam program tersebut.
Tetapi, anggaran ratusan juta cenderung hanya dihabiskan untuk keperluan kantor dan perjalanan dinas. Nyaris tidak ada hasil positif dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.
Ismail mengatakan, pemerintah memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim tersebut dinakhodai Wabup Khalil Asy’ari. Sayangnya, tim yang menghabiskan anggaran ratusan juta itu belum bekerja maksimal.
Terbukti, masih banyak warga miskin yang luput dari perhatian lantaran tidak terdata oleh pemerintah. Seharusnya, TKPKD fokus pada pendataan warga miskin. Kemudian, hasil pendataan itu ditindaklanjuti.
Dijelaskan, tahun lalu, TKPKD menyerap anggaran Rp 164.345.600. Anggaran tersebut terserap tanpa sisa. Sayangnya, uang rakyat itu hanya habis untuk belanja alat tulis kantor (ATK), belanja mamin, dan perjalanan dinas.
Tahun ini anggaran serupa juga digelontorkan. Nilainya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. ”Secara detail saya tidak ingat karena ada di RKA (rencana kerja dan anggaran). Tetapi nominalnya tidak jauh berbeda,” katanya.
Kemudian, pemerintah juga menggelontorkan Rp 83.353.700. Dana tersebut digunakan untuk penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD).
Ismail mengaku tidak paham laporan apa yang disusun sampai menghabiskan dana puluhan juta. Sementara, masih ditemukan warga miskin yang tidak terdata. ”Menurut saya, pemerintah hanya bekerja di atas meja. Tidak turun langsung ke lapangan,” katanya.
Politikus Partai Demokrat itu berharap, eksekutif berbenah. Pendataan warga miskin harus lebih maksimal. Persoalan kemiskinan memang tidak bisa dientaskan seketika. Tetapi, butuh proses serta anggaran.
Tetapi, minimal pemerintah memiliki data valid tentang warga miskin. Dengan demikian, secara bertahap, pengentasan kemiskinan bisa dilakukan. ”Saya heran, anggaran terserap, tetapi hasilnya tidak jelas,” katanya.
Sebelumnya, Wabup Khalil Asy’ari mengakui angka kemiskinan di Pamekasan masih lumayan tinggi. Pemerintah terus berupaya secara maksimal menekan agar warga miskin semakin berkurang.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyinergikan program di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Tiap instansi pemerintah harus mendorong upaya pengentasan kemiskinan. ”Saya berharap, semua program pemerintah mengarah pada pengentasan kemiskinan,” katanya.
