alexametrics
24.1 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Plt Pimpin Puluhan SD 35 Calon Kasek Ikut Diklat

PAMEKASAN – Janji pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dinilai sulit tercapai. Pemicunya, puluhan sekolah dasar (SD) negeri dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu program prioritas bupati. Tetapi, sampai sekarang langkah taktis yang dilakukan belum mencerminkan pemenuhan janji itu.

Indikasinya, sejumlah sekolah mengalami ketebatasan sarana dan prasarana. Di antaranya, gedung dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Kemudian, banyaknya kepala sekolah yang berstatus Plt juga menjadi penghambat.

Sesuai data yang diperoleh, ada 79 SD negeri yang dipimpin pelaksana tugas. Sementara, kewenangan Plt sangat terbatas. Pengelolaan keuangan serta kebijakan strategis tidak bisa dilakukan seperti pejabat definitif.

Baca Juga :  Honorer K-2 Ingatkan Janji Pemerintah

Banyaknya sekolah yang dijabat Plt berlangsung bertahun-tahun. Tetapi, belum ada langkah dari pemerintah. ”Kekosongan jabatan kepala sekolah itu terkesan dibiarkan. Padahal, menurut kami sangat urgen,” katanya kemarin (5/11).

Harun meminta pemerintah bertindak cepat. Kekosongan kepala sekolah wajib segera diisi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan program prioritas bupati bisa terwujud. ”Program prioritas itu wajib dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Wabup Pamekasan Raja’e membenarkan 79 kursi kepala SDN dijabat Plt. Dalam waktu dekat, kekosongan itu akan diisi. Sebanyak 35 calon kepala sekolah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Mereka siap didistribusikan mengisi kekosongan itu. ”Sisanya menunggu keputusan LPMP Jawa Timur,” tandasnya. 

PAMEKASAN – Janji pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dinilai sulit tercapai. Pemicunya, puluhan sekolah dasar (SD) negeri dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu program prioritas bupati. Tetapi, sampai sekarang langkah taktis yang dilakukan belum mencerminkan pemenuhan janji itu.

Indikasinya, sejumlah sekolah mengalami ketebatasan sarana dan prasarana. Di antaranya, gedung dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Kemudian, banyaknya kepala sekolah yang berstatus Plt juga menjadi penghambat.


Sesuai data yang diperoleh, ada 79 SD negeri yang dipimpin pelaksana tugas. Sementara, kewenangan Plt sangat terbatas. Pengelolaan keuangan serta kebijakan strategis tidak bisa dilakukan seperti pejabat definitif.

Baca Juga :  Honorer K-2 Ingatkan Janji Pemerintah

Banyaknya sekolah yang dijabat Plt berlangsung bertahun-tahun. Tetapi, belum ada langkah dari pemerintah. ”Kekosongan jabatan kepala sekolah itu terkesan dibiarkan. Padahal, menurut kami sangat urgen,” katanya kemarin (5/11).

Harun meminta pemerintah bertindak cepat. Kekosongan kepala sekolah wajib segera diisi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan program prioritas bupati bisa terwujud. ”Program prioritas itu wajib dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Wabup Pamekasan Raja’e membenarkan 79 kursi kepala SDN dijabat Plt. Dalam waktu dekat, kekosongan itu akan diisi. Sebanyak 35 calon kepala sekolah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Mereka siap didistribusikan mengisi kekosongan itu. ”Sisanya menunggu keputusan LPMP Jawa Timur,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/