alexametrics
20.6 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Genjot Rencana Pembubaran PT AUMM

PAMEKASAN– Rencana pembubaran PT Aneka Usaha Mekasan Makmur (AUMM) kembali bergulir. Komisi II DPRD Pamekasan menggenjot rencana yang berembus sejak 2016 itu. Pekan ini, diagendakan akan membahas dengan sejumlah pihak terkait.

Anggota komisi II Harun Suyitno mengatakan, jika memenuhi unsur untuk dibubarkan, sebelum tahun anggaran 2018 dimulai, keputusan sudah didok. Tujuannya, agar pada penganggaran tahun depan tidak dimasukkan.

Politikus PKS itu menyampaikan, beberapa waktu lalu komisi II sudah membicarakan dengan Bupati (nonaktif) Achmad Syafii mengenai rencana pembubaran itu. ”Pada prinspinya, bupati sepakat (dibubarkan, Red),” katanya kemarin (5/9).

Bahkan, keinginan untuk mengevaluasi besar-besaran dengan cara dibubarkan itu berembus sejak 2016. Tapi, karena ada beberapa bisnis yang dikerjakan, rencana tersebut diurungkan sembari memberi kesempatan bagi manajemen PT AUMM.

Baca Juga :  Dapat Modal Rp 1,7 Miliar, tapi Tidak Untung

Kesempatan itu tidak berbuah positif. Tidak ada perkembangan signifikan selama 2017. Bahkan, kerja sama dengan salah satu BUMD milik Pemprov Jatim juga tidak berbuah hasil.

Kemudian, ada usulan agar PT AUMM mengelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Rencana ini juga belum jelas. Bahkan, tersirat kabar bahwa Bank Indonesia (BI) menolak rencana tersebut.

Dengan demikian, dewan membulatkan tekad untuk membubarkan perusahaan yang mendapat penyertaan modal Rp 1,7 miliar pada 2012 itu. ”Akan segera kami bahas rencana pembubaran itu,” katanya.

Pihaknya tidak bisa serta merta membubarkan BUMD. Harus ada kajian jelas untuk mengambil langkah tersebut. Dengan demikian, pembahasan dengan pihak-pihak terkait wajib dilakukan.

Baca Juga :  Dua Tersangka Tilap Uang Nasabah Hingga Miliaran

Direktur PT AUMM Abd. Wahab belum memberi tanggapan. Saat hendak ditemui di kantornya, orang nomor satu di BUMD yang berdiri 2010 itu tidak ada. Menurut satu-satunya staf di perusahaan itu, Wahab ada di luar kota. Dihubungi melalui nomor ponselnya, juga tidak ada respons.

Beberapa waktu lalu, Wahab mengaku pasrah terhadap keputusan pemerintah. Bagi dia, yang terpenting adalah bekerja secara maksimal. Pihaknya juga terus berusaha untuk mengembangkan perusahaan dengan menggandeng kerja sama dengan perusahaan lain.

Namun, diakui hasilnya belum maksimal. Dengan demikian, selama pemerintah memberi kepercayaan, dia bakal bekerja maksimal. ”Kami akan terus berusaha bekerja maksimal,” tandasnya.

PAMEKASAN– Rencana pembubaran PT Aneka Usaha Mekasan Makmur (AUMM) kembali bergulir. Komisi II DPRD Pamekasan menggenjot rencana yang berembus sejak 2016 itu. Pekan ini, diagendakan akan membahas dengan sejumlah pihak terkait.

Anggota komisi II Harun Suyitno mengatakan, jika memenuhi unsur untuk dibubarkan, sebelum tahun anggaran 2018 dimulai, keputusan sudah didok. Tujuannya, agar pada penganggaran tahun depan tidak dimasukkan.

Politikus PKS itu menyampaikan, beberapa waktu lalu komisi II sudah membicarakan dengan Bupati (nonaktif) Achmad Syafii mengenai rencana pembubaran itu. ”Pada prinspinya, bupati sepakat (dibubarkan, Red),” katanya kemarin (5/9).

Bahkan, keinginan untuk mengevaluasi besar-besaran dengan cara dibubarkan itu berembus sejak 2016. Tapi, karena ada beberapa bisnis yang dikerjakan, rencana tersebut diurungkan sembari memberi kesempatan bagi manajemen PT AUMM.

Baca Juga :  Tuntutan Honorer K2 Tak Terakomodasi

Kesempatan itu tidak berbuah positif. Tidak ada perkembangan signifikan selama 2017. Bahkan, kerja sama dengan salah satu BUMD milik Pemprov Jatim juga tidak berbuah hasil.

Kemudian, ada usulan agar PT AUMM mengelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Rencana ini juga belum jelas. Bahkan, tersirat kabar bahwa Bank Indonesia (BI) menolak rencana tersebut.

Dengan demikian, dewan membulatkan tekad untuk membubarkan perusahaan yang mendapat penyertaan modal Rp 1,7 miliar pada 2012 itu. ”Akan segera kami bahas rencana pembubaran itu,” katanya.

Pihaknya tidak bisa serta merta membubarkan BUMD. Harus ada kajian jelas untuk mengambil langkah tersebut. Dengan demikian, pembahasan dengan pihak-pihak terkait wajib dilakukan.

Baca Juga :  Dinai Tak Sehat, Dewan Stop Penyertaan Modal PT AUMM

Direktur PT AUMM Abd. Wahab belum memberi tanggapan. Saat hendak ditemui di kantornya, orang nomor satu di BUMD yang berdiri 2010 itu tidak ada. Menurut satu-satunya staf di perusahaan itu, Wahab ada di luar kota. Dihubungi melalui nomor ponselnya, juga tidak ada respons.

Beberapa waktu lalu, Wahab mengaku pasrah terhadap keputusan pemerintah. Bagi dia, yang terpenting adalah bekerja secara maksimal. Pihaknya juga terus berusaha untuk mengembangkan perusahaan dengan menggandeng kerja sama dengan perusahaan lain.

Namun, diakui hasilnya belum maksimal. Dengan demikian, selama pemerintah memberi kepercayaan, dia bakal bekerja maksimal. ”Kami akan terus berusaha bekerja maksimal,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/