alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

CJH Tak Boleh Tarik Semua BPIH

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemberangkatan calon jamaah haji (CJH) 2021 dipastian kembali gagal. Kepastian itu menambah daftar antrean semakin panjang. Namun, meski gagal berangkat tahun ini para CJH tidak diperkenankan menarik biaya pendaftaran.

Kepala Kemenag Pamekasan Fandi mengungkapkan, jumlah CJH asal Bumi Pamelingan yang mestinya berangkat tahun ini sebanyak 982 orang. Dia meminta agar CJH bersabar dengan keputusan Kemenag tersebut.

Pemerintah selama ini sudah berupaya agar CJH asal Indonesia bisa gagal menunaikan rukun Islam ke-5 tersebut. Namun karena pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir, CJH asal Indonesia tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji oleh Arab Saudi.

”Berkenaan dengan hal ini sudah kami sampaikan kepada para kiai, khususnya yang memiliki KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji). Hal tersebut diharapkan bisa disampaikan kepada calon jamaah masing-masing,” katanya Jumat (4/6).

Fandi mengungkapkan, sebelum keputusan dari Kemenag RI, para pimpinan KBIH sepakat untuk tidak memberangkatkan CJH jika menggunakan skema persentase. Hal tersebut diputuskan untuk menghindari prasangka tidak baik di internal KBIH dan masyarakat.

Baca Juga :  Anak Baru Lahir Wajib Punya KIA

”Ada beberapa tokoh atau kiai yang berpendapat kalau dengan skema persentase memunculkan ketidaknyamanan dan saling curiga antar-KBIH. Maka, lebih baik tidak memberangkatkan,” ungkapnya.

Dengan gagalnya pemberangkatan tersebut, pihaknya mempertegas bahwa pelunasan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH) bisa diambil atau diminta kembali. Prosedurnya melalui pengajuan ke kantor kemenag setempat. ”Namun pada 2020 hanya ada satu CJH yang mengambil BPIH. Total biaya CJH Rp 37 juta sekian per orang,” ungkapnya.

Namun, uang puluhan juta itu tidak bisa diambil semua. Biaya pendaftaran sebesar Rp 25 juta tidak bisa ditarik. Jika itu dilakukan, akan memiliki konsekuensi. Porsi CJH yang bersangkutan akan terhapus.

Jadi, kata Fandi, hanya sekitar Rp 12 juta yang bisa diambil. ”Ini sesungguhnya yang akan kami informasikan kepada seluruh calon jamah haji regular ataupun tambahan atau penggabungan,” jelas Fandi.

Sementara itu, salah seorang CJH asal Pamekasan Gazali Salim enggan menarik BPIH tersebut. Sebab, uang yang disetor telanjur diniatkan untuk melunasi biaya pemberangkatan ke Tanah Suci bersama orang tuanya. ”Kalau saya ambil, khawatir akan habis dipakai dan nanti sulit untuk membayar lagi,” ujarnya.

Baca Juga :  Perpusdes Tak Merata, Perpuscam Akan Dibangun

Di Sampang, jumlah CJH yang gagal berangkat tahun ini 422 orang. Selama ini mereka menunggu keputusan dan kejelasan dari pemerintah. ”Kami terus bergerak menginformasikan (pembatalan pemberangkatan) kepada para calon,” ucap kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Sampang Fathurrahman.

Ratusan CJH itu sudah melengkapi persyaratan administrasi. Seperti pelunasan BPIH dan semacamnya. Tinggal menunggu pelaksanaan manasik haji. ”Soal manasik haji itu belum bisa menjelaskan. Kami masih tunggu petunjuk dari pusat. Makanya kami sering rapat dengan pusat persoalan haji ini,” terang Fathurrahman.

Fathurrahman menambahkan, pembatalan tersebut jelas berdampak terhadap antrean pemberangkatan selanjutnya. Sebab, setiap tahun ada masyarakat yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari itu, pendaftar harus lebih bersabar menunggu giliran.

”Pemberangkat sesuai antrean dan kuota. Yang jelas kalau mendaftar tahun ini bisa jadi baru berangkat pada 2051 mendatang,” tutupnya. (iqb)

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemberangkatan calon jamaah haji (CJH) 2021 dipastian kembali gagal. Kepastian itu menambah daftar antrean semakin panjang. Namun, meski gagal berangkat tahun ini para CJH tidak diperkenankan menarik biaya pendaftaran.

Kepala Kemenag Pamekasan Fandi mengungkapkan, jumlah CJH asal Bumi Pamelingan yang mestinya berangkat tahun ini sebanyak 982 orang. Dia meminta agar CJH bersabar dengan keputusan Kemenag tersebut.

Pemerintah selama ini sudah berupaya agar CJH asal Indonesia bisa gagal menunaikan rukun Islam ke-5 tersebut. Namun karena pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir, CJH asal Indonesia tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji oleh Arab Saudi.


”Berkenaan dengan hal ini sudah kami sampaikan kepada para kiai, khususnya yang memiliki KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji). Hal tersebut diharapkan bisa disampaikan kepada calon jamaah masing-masing,” katanya Jumat (4/6).

Fandi mengungkapkan, sebelum keputusan dari Kemenag RI, para pimpinan KBIH sepakat untuk tidak memberangkatkan CJH jika menggunakan skema persentase. Hal tersebut diputuskan untuk menghindari prasangka tidak baik di internal KBIH dan masyarakat.

Baca Juga :  IAIN Madura Bakal Buka Dua Prodi Eksakta

”Ada beberapa tokoh atau kiai yang berpendapat kalau dengan skema persentase memunculkan ketidaknyamanan dan saling curiga antar-KBIH. Maka, lebih baik tidak memberangkatkan,” ungkapnya.

Dengan gagalnya pemberangkatan tersebut, pihaknya mempertegas bahwa pelunasan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH) bisa diambil atau diminta kembali. Prosedurnya melalui pengajuan ke kantor kemenag setempat. ”Namun pada 2020 hanya ada satu CJH yang mengambil BPIH. Total biaya CJH Rp 37 juta sekian per orang,” ungkapnya.

Namun, uang puluhan juta itu tidak bisa diambil semua. Biaya pendaftaran sebesar Rp 25 juta tidak bisa ditarik. Jika itu dilakukan, akan memiliki konsekuensi. Porsi CJH yang bersangkutan akan terhapus.

Jadi, kata Fandi, hanya sekitar Rp 12 juta yang bisa diambil. ”Ini sesungguhnya yang akan kami informasikan kepada seluruh calon jamah haji regular ataupun tambahan atau penggabungan,” jelas Fandi.

Sementara itu, salah seorang CJH asal Pamekasan Gazali Salim enggan menarik BPIH tersebut. Sebab, uang yang disetor telanjur diniatkan untuk melunasi biaya pemberangkatan ke Tanah Suci bersama orang tuanya. ”Kalau saya ambil, khawatir akan habis dipakai dan nanti sulit untuk membayar lagi,” ujarnya.

Baca Juga :  Perketat Izin Alih Fungsi Lahan Produktif

Di Sampang, jumlah CJH yang gagal berangkat tahun ini 422 orang. Selama ini mereka menunggu keputusan dan kejelasan dari pemerintah. ”Kami terus bergerak menginformasikan (pembatalan pemberangkatan) kepada para calon,” ucap kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Sampang Fathurrahman.

Ratusan CJH itu sudah melengkapi persyaratan administrasi. Seperti pelunasan BPIH dan semacamnya. Tinggal menunggu pelaksanaan manasik haji. ”Soal manasik haji itu belum bisa menjelaskan. Kami masih tunggu petunjuk dari pusat. Makanya kami sering rapat dengan pusat persoalan haji ini,” terang Fathurrahman.

Fathurrahman menambahkan, pembatalan tersebut jelas berdampak terhadap antrean pemberangkatan selanjutnya. Sebab, setiap tahun ada masyarakat yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari itu, pendaftar harus lebih bersabar menunggu giliran.

”Pemberangkat sesuai antrean dan kuota. Yang jelas kalau mendaftar tahun ini bisa jadi baru berangkat pada 2051 mendatang,” tutupnya. (iqb)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/