alexametrics
20.5 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

DPRD Pamekasan Persoalkan Program Kambing Etawa

PAMEKASAN – Program peningkatan produksi peternakan melalui pengembangan kambing etawa disoal. Bantuan pada tahun anggaran 2012-2013 itu diduga menjadi bancakan. Indikasinya, aset berupa kendaraan roda tiga hilang tanpa jejak. Kambing tidak ada. Hanya tersisa bangunan kandang tak terawat.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, anggaran program tersebut lebih Rp 1 miliar untuk belanja kebutuhan pengembangan kambing. Yakni, pembangunan kandang, kendaraan operasional tiga roda, dan pembelian kambing. ”Kendaraan roda tiga dan kambingnya tidak ada. Entah ke mana, tidak tahu,” katanya Jumat (5/1).

Kondisi kandang yang dibangun menggunakan uang pemerintah juga mengecewakan. Sejumlah sisi bangunan rusak. Halaman kandang berumput tidak terawat. Daun pintu pos penjagaan hilang.

Baca Juga :  Pendidikan dan Pariwisata Jadi Atensi Dewan

Sejatinya bantuan pemerintah itu harus berkembang. Jika program tersebut dikelola dengan baik, sekarang usaha tersebut berkembang pesat. ”Kami tidak tahu ke mana kambing-kambing itu,” kata Harun.

Politikus PKS itu mengatakan, dewan akan meminta pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP) akan dipanggil untuk klarifikasi. Dewan juga akan menggandeng auditor independen untuk menelusuri bantuan tersebut.

Jika ada pelanggaran hukum yang sengaja dilakukan, sangat memungkinkan dewan akan merekomendasi kepada penegak hukum agar mengusut bantuan itu. ”Kami kira ada yang salah dengan pengelolaan bantuan ini,” katanya.

Kepala DKPP Pamekasan Bambang Prayogi mengaku belum mengetahui secara detail bantuan itu. Dia juga belum bisa memastikan apakah bantuan tersebut berada di naungan instansinya atau dari pemerintah provinsi. Seingat Bambang, tidak pernah ada bantuan mencapai Rp 1 miliar. ”Nanti saya kroscek dulu,” katanya.

Baca Juga :  Kekosongan DPRD Pamekasan Sudah Terisi

Bambang mengatakan, bantuan berupa pemberian kambing biasanya bersumber dari dana hibah. Pembinaan pemerintah terhadap penerima hibah hanya satu tahun anggaran. Selanjutnya, penerima dibiarkan mandiri.

Mengenai pengelolaan aset dipasrahkan kepada penerima. Kandang yang tidak terawat akan ditelusuri. Jika dibangun di atas tanah pemerintah, akan diupayakan dikelola pemerintah daerah agar lebih bermanfaat.

PAMEKASAN – Program peningkatan produksi peternakan melalui pengembangan kambing etawa disoal. Bantuan pada tahun anggaran 2012-2013 itu diduga menjadi bancakan. Indikasinya, aset berupa kendaraan roda tiga hilang tanpa jejak. Kambing tidak ada. Hanya tersisa bangunan kandang tak terawat.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, anggaran program tersebut lebih Rp 1 miliar untuk belanja kebutuhan pengembangan kambing. Yakni, pembangunan kandang, kendaraan operasional tiga roda, dan pembelian kambing. ”Kendaraan roda tiga dan kambingnya tidak ada. Entah ke mana, tidak tahu,” katanya Jumat (5/1).

Kondisi kandang yang dibangun menggunakan uang pemerintah juga mengecewakan. Sejumlah sisi bangunan rusak. Halaman kandang berumput tidak terawat. Daun pintu pos penjagaan hilang.

Baca Juga :  Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Molor Empat Jam Lebih

Sejatinya bantuan pemerintah itu harus berkembang. Jika program tersebut dikelola dengan baik, sekarang usaha tersebut berkembang pesat. ”Kami tidak tahu ke mana kambing-kambing itu,” kata Harun.

Politikus PKS itu mengatakan, dewan akan meminta pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP) akan dipanggil untuk klarifikasi. Dewan juga akan menggandeng auditor independen untuk menelusuri bantuan tersebut.

Jika ada pelanggaran hukum yang sengaja dilakukan, sangat memungkinkan dewan akan merekomendasi kepada penegak hukum agar mengusut bantuan itu. ”Kami kira ada yang salah dengan pengelolaan bantuan ini,” katanya.

Kepala DKPP Pamekasan Bambang Prayogi mengaku belum mengetahui secara detail bantuan itu. Dia juga belum bisa memastikan apakah bantuan tersebut berada di naungan instansinya atau dari pemerintah provinsi. Seingat Bambang, tidak pernah ada bantuan mencapai Rp 1 miliar. ”Nanti saya kroscek dulu,” katanya.

Baca Juga :  Tak Bermanfaat, Pengendara Main Serobot Traffic Light

Bambang mengatakan, bantuan berupa pemberian kambing biasanya bersumber dari dana hibah. Pembinaan pemerintah terhadap penerima hibah hanya satu tahun anggaran. Selanjutnya, penerima dibiarkan mandiri.

Mengenai pengelolaan aset dipasrahkan kepada penerima. Kandang yang tidak terawat akan ditelusuri. Jika dibangun di atas tanah pemerintah, akan diupayakan dikelola pemerintah daerah agar lebih bermanfaat.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/