alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Rekrutmen CPNS 2018, DPR Bakal Tambah Pasal Khusus Honerer K-2

PAMEKASAN – Protes deras yang dilakukan Honores Kategori 2 (K -2) di Madura membuahkan hasil. Pekan ini, Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan bakal direvisi. DPR RI berencana menambahkan klasifikasi usia khusus honorer kategori dua (K-2) yang sebelumnya dinilai merugikan tenaga honorer.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, aspirasi honorer yang disampaikan kepada Komisi II DPR membuahkan hasil. Wakil rakyat ditingkat pusat itu segera merevisi UU ASN. Revisi tidak dilakukan secara keseluruhan. Hanya beberapa pasal yang dianggap merugikan bagi honorer K-2 akan dirubah dan ditambah. Salah satunya, pasal yang mengatur tentang batasan usia.

Didalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa batas minimal abdi negara 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Dengan demikian, honorer K2 yang usianya diatas 35 tahun tidak bisa mengikuti seleksi CPNS.

Hasil koordinasi dengan Komisi II DPR revisi tersebut sebenarnya masuk program legislasi nasional (proglegnas). Tetapi, sampai sekarang pembahasannya belum rampung. Dengan demikian, pemerintah dalam merekrut CPNS tetap mengacu pada UU yang disahkan pada 2014. ”Rencananya akan ditambah pasal khusus,” katanya.

Pasal yang mengatur batas usia minimal dan maksimal tidak dihapus. Tetapi, pasal tersebut berlaku untuk peserta tes umum. Sementara untuk honorer K-2 akan diatur dalam pasal lain yang memperbolehkan mengikuti tes CPNS meski usianya di atas 35 tahun. ”Bisa jadi nanti tes CPNS ini diperpanjang,” ucapnya.

Baca Juga :  Petani Tembakau Minta Kepastian

Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Maskur menyambut baik rencana revisi UU tersebut. Dia berharap, revisi itu menjadi pintu masuk agar honorer diangkat menjadi PNS. ”Kami berharap semua honorer K2 diangkat menjadi PNS,” tandasnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan membentuk tim verifikasi rekrutmen CPNS 2018. Sepuluh verifikator yang bertugas menyaring data pelamar.

Penyaringan dengan melalui internet lebih mudah daripada secara manual. Dalam lima menit tim verifikator ditarget menyelesaikan satu lamaran. Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai BKPSDM Pamekasan Abdul Malik yakin verifikasi selesai lima hari setelah pendaftaran ditutup. ”Kayaknya pelamar akan membludak diakhir pendaftaran,” katanya, Rabu(3/10).

Malik memastikan hasil verifikasi tidak akan dimanipulasi. Jika dalam lampiran lamaran ada persyaratan yang tidak lengkap otomatis akan diberi tahu. ”Khawatir ada berkas yang kurang lengkap, jadi harus di cek terus,” pintanya.

Sementara itu, Dua tuntutan FHK2I Sumenep yang disampaikan pada demo di DPRD beberapa waktu lalu belum dipenuhi pemkab. Yaitu permintaan penambahan kuota CPNS dan penghapusan batas usia bagi Honorer K-2. ”Pemkab Sumenep berkomitmen membantu kami dengan berkirim surat pengajuan ke pemerintah pusat soal dua tuntutan kami. Tapi sampai belum ada kabar,” jelas Ketua FHK2I Sumenep Abd. Rahman.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi didampingi kepala BKPSDM Sumenep Titik Suryati menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan tersebut ke Kemenpan RB. ”Bahkan dalam surat itu kami tidak meminta penambahan kuota. Tapi kami meminta agar seluruh honorer K-2 di Sumenep diangkat sebagai ASN,” terangnya.

Baca Juga :  Belum Tahu Berapa Yang Akan Diterima

Yatik menambahkan, permintaan penambahan kuota CPNS untuk honorer K-2 tidak hanya diajukan Pemkab Sumenep. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. ”Hal ini sampai dibahas oleh kementrian bersama Bapak Jokowi,” katanya.

Waktu pendaftaran CPNS tahun ini diperpanjang. Pendaftaran CPNS 2018 yang seharusnya berakhir 10 Oktober diperpanjang hingga 15 Oktober 2018. Hingga Rabu (3/10) sudah ada 332 pendaftar di Sumenep.

Perpanjangan pendaftaran itu kemungkinan karena banyak calon pelamar sulit mengakses laman sscn.bkn.go.id. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDA Bangkalan Masyhudunnury mengutarakan, laman tersebut baru bisa diakses pada 28 September atau dua hari setelah dibuka. ”Memang kesulitan bersama untuk akses online,” terangnya.

Pihaknya menunggu kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait penundaan batas akhir pendaftaran. Apabila nanti memang diundur otomatis masyarakat punya banyak peluang waktu untuk bisa mengakses. ”Semoga memang demikian,” harapnya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mohammad Sahri mengatakan, pihaknya meminta BKPSDA melaporkan peristiwa proses pendaftaran secara riil. Sebab, selama dua hari waktu pendaftaran di buang sia-sia. ”Supaya turun kebijakan baru dan nantinya bisa diundur,” kata dia.

Sekecil apapun informasi mengenai pendaftaran CPNS harus menginformasikan supaya masyarakat tidak kebingungan dan tidak salah dalam melampirkan berkas. ”Pemerintah daerah harus hadir dalam memberikan informasi seakurat mungkin,” pungkas politikus asal Tanjungbumi itu.

PAMEKASAN – Protes deras yang dilakukan Honores Kategori 2 (K -2) di Madura membuahkan hasil. Pekan ini, Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan bakal direvisi. DPR RI berencana menambahkan klasifikasi usia khusus honorer kategori dua (K-2) yang sebelumnya dinilai merugikan tenaga honorer.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, aspirasi honorer yang disampaikan kepada Komisi II DPR membuahkan hasil. Wakil rakyat ditingkat pusat itu segera merevisi UU ASN. Revisi tidak dilakukan secara keseluruhan. Hanya beberapa pasal yang dianggap merugikan bagi honorer K-2 akan dirubah dan ditambah. Salah satunya, pasal yang mengatur tentang batasan usia.

Didalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa batas minimal abdi negara 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Dengan demikian, honorer K2 yang usianya diatas 35 tahun tidak bisa mengikuti seleksi CPNS.


Hasil koordinasi dengan Komisi II DPR revisi tersebut sebenarnya masuk program legislasi nasional (proglegnas). Tetapi, sampai sekarang pembahasannya belum rampung. Dengan demikian, pemerintah dalam merekrut CPNS tetap mengacu pada UU yang disahkan pada 2014. ”Rencananya akan ditambah pasal khusus,” katanya.

Pasal yang mengatur batas usia minimal dan maksimal tidak dihapus. Tetapi, pasal tersebut berlaku untuk peserta tes umum. Sementara untuk honorer K-2 akan diatur dalam pasal lain yang memperbolehkan mengikuti tes CPNS meski usianya di atas 35 tahun. ”Bisa jadi nanti tes CPNS ini diperpanjang,” ucapnya.

Baca Juga :  Belum Tahu Berapa Yang Akan Diterima

Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Maskur menyambut baik rencana revisi UU tersebut. Dia berharap, revisi itu menjadi pintu masuk agar honorer diangkat menjadi PNS. ”Kami berharap semua honorer K2 diangkat menjadi PNS,” tandasnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan membentuk tim verifikasi rekrutmen CPNS 2018. Sepuluh verifikator yang bertugas menyaring data pelamar.

Penyaringan dengan melalui internet lebih mudah daripada secara manual. Dalam lima menit tim verifikator ditarget menyelesaikan satu lamaran. Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai BKPSDM Pamekasan Abdul Malik yakin verifikasi selesai lima hari setelah pendaftaran ditutup. ”Kayaknya pelamar akan membludak diakhir pendaftaran,” katanya, Rabu(3/10).

Malik memastikan hasil verifikasi tidak akan dimanipulasi. Jika dalam lampiran lamaran ada persyaratan yang tidak lengkap otomatis akan diberi tahu. ”Khawatir ada berkas yang kurang lengkap, jadi harus di cek terus,” pintanya.

Sementara itu, Dua tuntutan FHK2I Sumenep yang disampaikan pada demo di DPRD beberapa waktu lalu belum dipenuhi pemkab. Yaitu permintaan penambahan kuota CPNS dan penghapusan batas usia bagi Honorer K-2. ”Pemkab Sumenep berkomitmen membantu kami dengan berkirim surat pengajuan ke pemerintah pusat soal dua tuntutan kami. Tapi sampai belum ada kabar,” jelas Ketua FHK2I Sumenep Abd. Rahman.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi didampingi kepala BKPSDM Sumenep Titik Suryati menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan tersebut ke Kemenpan RB. ”Bahkan dalam surat itu kami tidak meminta penambahan kuota. Tapi kami meminta agar seluruh honorer K-2 di Sumenep diangkat sebagai ASN,” terangnya.

Baca Juga :  Komitmen Tekan Angka PMI Nonprosedural

Yatik menambahkan, permintaan penambahan kuota CPNS untuk honorer K-2 tidak hanya diajukan Pemkab Sumenep. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. ”Hal ini sampai dibahas oleh kementrian bersama Bapak Jokowi,” katanya.

Waktu pendaftaran CPNS tahun ini diperpanjang. Pendaftaran CPNS 2018 yang seharusnya berakhir 10 Oktober diperpanjang hingga 15 Oktober 2018. Hingga Rabu (3/10) sudah ada 332 pendaftar di Sumenep.

Perpanjangan pendaftaran itu kemungkinan karena banyak calon pelamar sulit mengakses laman sscn.bkn.go.id. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDA Bangkalan Masyhudunnury mengutarakan, laman tersebut baru bisa diakses pada 28 September atau dua hari setelah dibuka. ”Memang kesulitan bersama untuk akses online,” terangnya.

Pihaknya menunggu kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait penundaan batas akhir pendaftaran. Apabila nanti memang diundur otomatis masyarakat punya banyak peluang waktu untuk bisa mengakses. ”Semoga memang demikian,” harapnya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mohammad Sahri mengatakan, pihaknya meminta BKPSDA melaporkan peristiwa proses pendaftaran secara riil. Sebab, selama dua hari waktu pendaftaran di buang sia-sia. ”Supaya turun kebijakan baru dan nantinya bisa diundur,” kata dia.

Sekecil apapun informasi mengenai pendaftaran CPNS harus menginformasikan supaya masyarakat tidak kebingungan dan tidak salah dalam melampirkan berkas. ”Pemerintah daerah harus hadir dalam memberikan informasi seakurat mungkin,” pungkas politikus asal Tanjungbumi itu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/