alexametrics
21.2 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Hibah Keagamaan Rp 3 Miliar Tunggu Pilkada Tuntas

PAMEKASAN – Program hibah keagamaan belum terealisasi. Padahal, anggaran Rp 3 miliar sudah tersedia di kas daerah (kasda). Pemkab Pamekasan menyatakan, dana hibah belum dicairkan karena menunggu selesainya pilkada.

Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Pamekasan Syaifullah Farid Wadjdi mengatakan, dana hibah keagamaan siap direalisasikan. Tetapi, pemkab belum mencairkan karena ada pilkada. ”Sesuai petunjuk pimpinan, realisasinya setelah pilkada,” katanya Selasa (3/7).

Farid menyampaikan, ada kekhawatiran jika bantuan tersebut diserahkan kepada penerima dalam momentum pilkada. Yakni, khawatir ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan politik.

Untuk menjaga agar tidak ada pengaruh politik, bantuan tersebut ditahan. Ketika tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu tuntas, program khusus keagamaan tersebut bakal direalisasikan.

Baca Juga :  6.300 PNS dan 450 CPNS di Pamekasan Belum Terima Gaji Januari

Tahun anggaran 2018, jelas dia, pemkab menyiapkan Rp 3 miliar untuk dihibahkan. Penerimanya tiga. Yakni, masjid, pondok pesantren, dan yayasan. ”Sudah ada pengusul. Sebagian pengusul yang belum terakomodasi tahun lalu,” katanya.

Mengenai total penerima, mantan camat Pademawu itu mengaku belum mengetahui secara pasti. Mengacu pada 2017, dengan anggaran sama, penerima 178 pesantren, yayasan, dan masjid.

Farid mengatakan, persyaratan antara yayasan, pesantren, dan masjid berbeda. Khusus pesantren dan yayasan, wajib berbadan hukum yang dikeluarkan Kemenkum HAM minimal tiga tahun lalu.

Untuk masjid, pengelola cukup menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Nominal yang diberikan juga berbeda. Pesantren dan yayasan Rp 20 juta, sementara masjid Rp 10 juta tiap penerima.

Baca Juga :  Belajar Program Beasiswa, Magetan Berkunjung ke Pamekasan

Ketentuan nominal serta persyaratan itu tertuang dalam Perbup 25 Tahun 2017 tentang Juknis Pemberian Dana Hibah bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Ponpes/Yayasan dan Masjid. ”Sudah ada regulasi yang mengatur,” katanya.

Farid berjanji, program tersebut bakal direalisasikan. Sebab, surat pertanggungjawaban (SPj) harus disetor sebelum tutup tahun anggaran. ”Rata-rata penggunaannya untuk pembangunan fisik seperti rehab,” kata Farid.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur berharap, dana hibah keagamaan segera direalisasikan. Dengan begitu, penerima memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan pembangunan.

Jika pencairan dana mepet dengan tutup anggaran, khawatir pekerjaan tidak maksimal. Sahur mengaku kasihan kepada penerima jika harus pontang-panting mengurus laporan. ”Harus segera direalisaiskan, kasihan penerimanya,” tandasnya.

PAMEKASAN – Program hibah keagamaan belum terealisasi. Padahal, anggaran Rp 3 miliar sudah tersedia di kas daerah (kasda). Pemkab Pamekasan menyatakan, dana hibah belum dicairkan karena menunggu selesainya pilkada.

Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Pamekasan Syaifullah Farid Wadjdi mengatakan, dana hibah keagamaan siap direalisasikan. Tetapi, pemkab belum mencairkan karena ada pilkada. ”Sesuai petunjuk pimpinan, realisasinya setelah pilkada,” katanya Selasa (3/7).

Farid menyampaikan, ada kekhawatiran jika bantuan tersebut diserahkan kepada penerima dalam momentum pilkada. Yakni, khawatir ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan politik.


Untuk menjaga agar tidak ada pengaruh politik, bantuan tersebut ditahan. Ketika tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu tuntas, program khusus keagamaan tersebut bakal direalisasikan.

Baca Juga :  Hemat Anggaran, Bupati Banting Setir

Tahun anggaran 2018, jelas dia, pemkab menyiapkan Rp 3 miliar untuk dihibahkan. Penerimanya tiga. Yakni, masjid, pondok pesantren, dan yayasan. ”Sudah ada pengusul. Sebagian pengusul yang belum terakomodasi tahun lalu,” katanya.

Mengenai total penerima, mantan camat Pademawu itu mengaku belum mengetahui secara pasti. Mengacu pada 2017, dengan anggaran sama, penerima 178 pesantren, yayasan, dan masjid.

Farid mengatakan, persyaratan antara yayasan, pesantren, dan masjid berbeda. Khusus pesantren dan yayasan, wajib berbadan hukum yang dikeluarkan Kemenkum HAM minimal tiga tahun lalu.

Untuk masjid, pengelola cukup menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Nominal yang diberikan juga berbeda. Pesantren dan yayasan Rp 20 juta, sementara masjid Rp 10 juta tiap penerima.

Baca Juga :  Berharap Rekom PPP, Taufadi Siap Maju sebagai Bacawabup

Ketentuan nominal serta persyaratan itu tertuang dalam Perbup 25 Tahun 2017 tentang Juknis Pemberian Dana Hibah bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Ponpes/Yayasan dan Masjid. ”Sudah ada regulasi yang mengatur,” katanya.

Farid berjanji, program tersebut bakal direalisasikan. Sebab, surat pertanggungjawaban (SPj) harus disetor sebelum tutup tahun anggaran. ”Rata-rata penggunaannya untuk pembangunan fisik seperti rehab,” kata Farid.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur berharap, dana hibah keagamaan segera direalisasikan. Dengan begitu, penerima memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan pembangunan.

Jika pencairan dana mepet dengan tutup anggaran, khawatir pekerjaan tidak maksimal. Sahur mengaku kasihan kepada penerima jika harus pontang-panting mengurus laporan. ”Harus segera direalisaiskan, kasihan penerimanya,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/