alexametrics
22.2 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Penggunaan Pendidikan Terhalang Regulasi

PAMEKASAN – Keinginan untuk menggunakan dana desa (DD) untuk pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya masunia (SDM) di desa terhalang regulasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pesimistis program tersebut dapat dijalankan.

Kabid Pemerintah Desa DPMD Pamekasan Mutakin menyampaikan, sebagian DD memang diperuntukkan untuk pendidikan, tetapi jumlahnya terbatas. Terkait dengan pendidikan, yang bisa didanai DD seperti perpustakaan desa.

”Struktur APBDes ini belum ada mekanisme bantuan sosial atau bantuan keuangan atau bantuan lain. Tidak seperti struktur APBD, yakni bantuan keuangan ataupun bantuan sosial,” ucap Mutakin.

Menurut Mutakin, beasiswa pendidikan untuk pemuda desa cukup bagus. Tetapi, pengguna anggaran akan takut karena tidak ada regulasi yang mengatur peruntukan APBDes untuk beasiswa pendidikan.

Baca Juga :  Tegaskan Kenaikan SPP SMA-SMK Sekedar Usulan

Namun, untuk pelatihan berkelanjutan masih bisa dilakukan, karena termasuk pemberdayaan. ”Kita tidak berani menyarankan sesuatu yang belum punya landasan hukum pasti,” katanya.

Mutakin menjelaskan, penggunaan DD diprioritaskan untuk dua hal. Yakni,  pembangunan dan pemberdayaan. Dari dua hal itu, fokusnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Program pemberdayaan seperti pelatihan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. ”Pembentukan BUMDes yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas produk-produk lokal. Tetapi kalau bentuk bantuan kuliah itu sampai saat ini belum ada,” pungkasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Keinginan untuk menggunakan dana desa (DD) untuk pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya masunia (SDM) di desa terhalang regulasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pesimistis program tersebut dapat dijalankan.

Kabid Pemerintah Desa DPMD Pamekasan Mutakin menyampaikan, sebagian DD memang diperuntukkan untuk pendidikan, tetapi jumlahnya terbatas. Terkait dengan pendidikan, yang bisa didanai DD seperti perpustakaan desa.

”Struktur APBDes ini belum ada mekanisme bantuan sosial atau bantuan keuangan atau bantuan lain. Tidak seperti struktur APBD, yakni bantuan keuangan ataupun bantuan sosial,” ucap Mutakin.


Menurut Mutakin, beasiswa pendidikan untuk pemuda desa cukup bagus. Tetapi, pengguna anggaran akan takut karena tidak ada regulasi yang mengatur peruntukan APBDes untuk beasiswa pendidikan.

Baca Juga :  Puluhan Sekolah Dibiarkan Rusak

Namun, untuk pelatihan berkelanjutan masih bisa dilakukan, karena termasuk pemberdayaan. ”Kita tidak berani menyarankan sesuatu yang belum punya landasan hukum pasti,” katanya.

Mutakin menjelaskan, penggunaan DD diprioritaskan untuk dua hal. Yakni,  pembangunan dan pemberdayaan. Dari dua hal itu, fokusnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Program pemberdayaan seperti pelatihan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. ”Pembentukan BUMDes yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas produk-produk lokal. Tetapi kalau bentuk bantuan kuliah itu sampai saat ini belum ada,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/