PAMEKASAN – Pendidikan politik mendekati pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai kurang maksimal. Keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) belum menunjukkan manfaat optimal untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Koordinator Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia (KAPCI) Jawa Timur Maktub Syarif mengatakan, RPP ada di setiap kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, sampai sekarang kegiatan itu masih rendah.
Tidak banyak warga yang datang ke RPP. Padahal, tempat tersebut merupakan wadah untuk memberikan pemahaman mengenai pemilu kepada masyarakat. ”Pengelolaan RPP harus dimaksimalkan,” katanya Kamis (2/11).
Ook –sapaan Maktub Syarif– menyatakan, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan bakal menggelar pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Dengan demikian, mulai sekarang harus ada inovasi dan pemaksimalan peran RPP dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Minimal, tata cara pemilihan harus disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui secara jelas.
Pemilih pemula harus dijadikan objek utama dalam menggelar sosialisasi. Lalu, warga lanjut usia (lansia) juga berhak mendapatkan pendidikan politik. ”Agar tidak hanya wadahnya yang ada, tapi kegiatannya nihil,” katanya.
Kemudian, tata cara pemilihan oleh kaum difabel juga harus disosialisasikan. Sebab, untuk warga berkebutuhan khusus tersebut, biasanya banyak regulasi yang menaungi.
Harapnnya, sejak jauh hari sosialisasi bisa berjalan optimal. KPU juga bisa menggelar simulasi mini di rumah pintar tersebut. ”KPU harus mendorong suksesnya pilkada dan pemilu. Salah satunya, memaksimalkan pendidikan politik,” kata pria asal Masalembu itu.
Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah belum memberikan keterangan detail. Saat dihubungi, dia mengaku ada rapat. Sebelumnya, Hamzah mengaku pengelolaan RPP maksimal. Sejumlah kegiatan dilaksanakan. Termasuk, sosialisasi mengenai pemilihan kepada masyarakat. Bagi penyandang difabel, dipastikan ada perlakuan khusus.
