PAMEKASAN – Kabupaten Pamekasan terancam batal mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Jawa Timur 2023. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah kabupaten (pemkab) dinilai sangat kecil.
Informasi itu disampaikan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Pamekasan Djohan Susanto, Rabu (1/2). Dia mengungkapkan, biasanya organisasi yang dipimpinnya itu mendapat sekitar Rp 4 miliar lebih.
”Tahun lalu hanya Rp 2,5 miliar karena ada refocusing. Tahun ini informasinya malah semakin turun Rp 1 miliar,” kata Djohan saat ditemui di kantor KONI Pamekasan. Sementara 2021, KONI Pamekasan mendapatkan anggaran Rp 4 miliar.
Dia mengaku, dengan anggaran minim itu akan kesulitan berlaga di porprov. Karena itu, pihaknya mengatakan, lebih baik tidak berpartisipasi. ”Tahun lalu, dengan Rp 2,5 miliar saja kami itu tertatih-tatih,” tegas Djohan.
Biaya untuk ikut serta dalam kompetisi tingkat regional tersebut tak sedikit. Mulai persiapan puslatkab hingga pelaksanaan butuh biaya besar. ”Bahkan, jika diperinci, untuk satu bulan, biaya yang harus dikeluarkan KONI Pamekasan bisa mencapai Rp 140 juta,” urainya.
Akan tetapi, pihaknya akan tetap berkonsultasi dengan pemerintah agar atlet dari Pamekasan bisa tampil di event bergengsi tersebut. ”Kami masih akan menghadap ke Bapak Wabup Fattah Jasin. Jika sudah final, ya mau gimana lagi. Absen dulu,” ujarnya.
Prestasi Kabupaten Pamekasan pada Porprov VII Jawa Timur 2022 patut diapresiasi. Bumi Gerbang Salam menempati peringkat 14. Sementara perolehan medalinya yakni 12 medali emas, 13 perak, dan 15 perunggu.
Djohan menegaskan, keikutsertaan kontingen Kabupaten Pamekasan sangat bergantung pada pemerintah. Karenanya, apabila anggaran yang disediakan minim, maka tidak akan maksimal. ”Kami tidak memaksakan ini. Lebih baik tidak ikut saja,” tegasnya.
Pemusatan latihan kabupaten (puslatkab) bagi atlet terpaksa harus molor dari jadwal semula pada Januari. Bahkan, kegiatan tersebut berpotensi tak bisa digelar akibat minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Djohan mengatakan, jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan puslatkab hampir menyentuh Rp 900 juta pada 2022. Jumlah tersebut sepertinya tak akan jauh berbeda dengan kebutuhan di tahun ini. ”Informasi terakhir sepertinya KONI Pamekasan hanya akan mendapatkan Rp 1 miliar,” terang Djohan.
Mengaca pada pelaksanaan kompetisi tahun lalu, KONI Pamekasan kelimpungan. Dana yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan menuju Porprov VII Jawa Timur. Sehingga, menuntut lembaga yang menaungi cabang olahraga (cabor) itu untuk berhemat.
Ketua Puslatkab KONI Pamekasan Rafiuddin Rafik menambahkan, atlet harus tetap memulai kegiatan pemusatan latihan. Hal ini berdasarkan arahan yang diterima oleh Wabup Pamekasan Fattah Jasin. Namun, untuk memulai kegiatan itu ada beberapa persyaratan tertentu.
”Salah satunya adalah atlet yang ikut di puslatkab awal ini adalah mereka yang memang digadang-gadang mendapatkan medali dalam Porprov VIII Jawa Timur. Sebanyak 59 atlet dan 16 pelatih sudah masuk dalam prioritas pertama yang akan ikut kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Jika tak memungkinkan, kata Rafik, maka anggaran perlu ditambah. Hasil koordinasi bersama Wabup Fattah Jasin menyepakati bahwa kebutuhan tersebut akan dibahas bersama dengan legislatif dan eksekutif. ”Ya semoga saja ada jalan terbaik,” harapnya.
Kepala Disporapar Pamekasan Kusairi enggan membeberkan anggaran yang akan diterima oleh KONI Pamekasan. Dia meminta untuk menunggu waktu yang tepat hingga dana hibah untuk satu tahun ke depan bisa dipastikan. (di/afg/luq)
