PAMEKASAN – Serapan garam rakyat oleh perusahaan tidak maksimal. Puluhan ribu ton tak terserap. Pemerintah diminta segera mencari solusi.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, khusus di Bumi Pamelingan ada sekitar 25 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap. Garam tersebut ditumpuk di gudang penyimpanan milik petani.
Salah satu faktor garam tidak terserap lantaran harga terlalu murah. Petani enggan menjual kristal putih itu. Sebab, per kilogram hanya dibanderol Rp 300–Rp 400. ”Kasihan petani, harga sangat murah,” katanya kemarin (1/11).
Jika tetap dijual, petani merugi. Hasil penjualan garam tidak mampu menopang biaya yang dikeluarkan selama proses produksi kandungan NaCl itu.
Ali mengatakan, pemerintah harus segera mencari solusi. Beberapa bulan lalu, Bupati Baddrut Tamam bersama kepala daerah lain di Madura bersurat ke presiden meminta agar harga garam lebih baik. Tapi, surat tersebut sampai sekarang belum ada respons positif.
Pemerintah didorong bergerak aktif menindaklanjuti surat tersebut. Harapannya, segera ada kejelasan dari pemerintah pusat. Jika dibiarkan harga anjlok menggelinding, petani garam menjadi korban. Mereka tidak akan menerima hasil. Justru rugi yang didapat. ”Kasihan petani,” katanya.
Sekkab Pamekasan Totok Hartono membenarkan ada sekitar 25 ribu ton garam rakyat tidak terserap. Data tersebut muncul setelah pemerintah mengundang PT Garam dan stakeholder yang bersentuhan dengan garam beberapa waktu lalu.
Banyaknya garam rakyat yang tidak terserap itu lantaran perusahaan banyak mendatangkan garam dari luar negeri. Kegiatan tersebut diizinkan oleh kementerian. Pemerintah akan mendatangi pemerintah pusat meminta solusi agar harga garam tinggi.
Pemkab akan meminta sejumlah kementerian untuk memberi perhatian penuh terhadap persoalan garam. ”Garam in memang menjadi persoalan nasional. Kami akan datangi pemerintah pusat,” tandasnya.
PAMEKASAN – Serapan garam rakyat oleh perusahaan tidak maksimal. Puluhan ribu ton tak terserap. Pemerintah diminta segera mencari solusi.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, khusus di Bumi Pamelingan ada sekitar 25 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap. Garam tersebut ditumpuk di gudang penyimpanan milik petani.
Salah satu faktor garam tidak terserap lantaran harga terlalu murah. Petani enggan menjual kristal putih itu. Sebab, per kilogram hanya dibanderol Rp 300–Rp 400. ”Kasihan petani, harga sangat murah,” katanya kemarin (1/11).
Jika tetap dijual, petani merugi. Hasil penjualan garam tidak mampu menopang biaya yang dikeluarkan selama proses produksi kandungan NaCl itu.
Ali mengatakan, pemerintah harus segera mencari solusi. Beberapa bulan lalu, Bupati Baddrut Tamam bersama kepala daerah lain di Madura bersurat ke presiden meminta agar harga garam lebih baik. Tapi, surat tersebut sampai sekarang belum ada respons positif.
Pemerintah didorong bergerak aktif menindaklanjuti surat tersebut. Harapannya, segera ada kejelasan dari pemerintah pusat. Jika dibiarkan harga anjlok menggelinding, petani garam menjadi korban. Mereka tidak akan menerima hasil. Justru rugi yang didapat. ”Kasihan petani,” katanya.
Sekkab Pamekasan Totok Hartono membenarkan ada sekitar 25 ribu ton garam rakyat tidak terserap. Data tersebut muncul setelah pemerintah mengundang PT Garam dan stakeholder yang bersentuhan dengan garam beberapa waktu lalu.
- Advertisement -
Banyaknya garam rakyat yang tidak terserap itu lantaran perusahaan banyak mendatangkan garam dari luar negeri. Kegiatan tersebut diizinkan oleh kementerian. Pemerintah akan mendatangi pemerintah pusat meminta solusi agar harga garam tinggi.
Pemkab akan meminta sejumlah kementerian untuk memberi perhatian penuh terhadap persoalan garam. ”Garam in memang menjadi persoalan nasional. Kami akan datangi pemerintah pusat,” tandasnya.
