alexametrics
28.4 C
Madura
Tuesday, August 16, 2022

Layanan RSUD Tidak Maksimal, Legislator Marah-Marah

PAMEKASAN – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru, Pamekasan, dikeluhkan. Meski sudah mengantongi izin operasional, pelayanan belum ideal. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Al-Anwari, Rabu (1/11).

Anwari kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pelat merah itu. Senin (30/10), dia mengunjungi keluarganya yang sedang rawat inap. Dia datang ke RSUD Waru sekitar pukul 15.00–1 6.00.

Tetapi, pada saat itu dia mengaku tidak melihat satu pun karyawan RSUD Waru yang bertugas. ”Perawatnya tidak ada, apalagi dokter,” kata Anwari di kantor DPRD Pamekasan.

Saat itu pasien yang dikunjunginya disuruh beli obat ke apotek oleh pihak rumah sakit. Tetapi karena tidak ada perawat, keluarga tidak bisa memberikan obat itu kepada si pasien. ”Bahkan, tangannya yang dipasangi infus sampai bengkak,” jelasnya.

Karena tidak menemukan seorang pun petugas jaga, Anwari mengaku sempat marah-marah. Setelah itu baru datang seorang petugas. ”Sekitar pukul 17.00 baru dilayani. Itu pun setelah saya marah-marah,” tambahnya.

Baca Juga :  Sebar Pengurus se-Indonesia, Launching YASSTA' 91 Berlangsung Meriah

Dia meminta manajemen RSUD Waru dievaluasi. Kalau perlu, anggaran untuk rumah sakit pelat merah itu di-pending. Sebab rumah sakit itu tahun ini saja menelan anggaran puluhan miliar rupiah. ”Buat apa bangunan fisik kalau tidak bermanfaat bagi pasien. Yang penting layanannya dulu diperbaiki,” tegasnya.

Direktur RSUD Waru Hendarto membantah layanan di rumah sakit yang dipimpin tidak optimal. Dia juga membantah pada Senin sore (30/10) tidak ada petugas jaga. Klaim itu disampaikan setelah pihaknya melakukan kroscek ke bawah.

”Bukan tidak ada petugas. Saat itu petugas kami di bawah sedang salat Asar,” papar Hendarto melalui sambungan telepon.

Dijelaskan,  komposisi tenaga medis di RSUD Waru tidak ideal. Saat ini di rumah sakit tersebut baru tersedia 23 perawat. Jumlah itu hanya cukup untuk batas minimal agar rumah sakit bisa melakukan operasional. ”Idealnya, tiga tempat tidur ada dua perawat yang menangani. Itu baru bisa optimal,” jelas Hendarto.

Baca Juga :  THR untuk PNS Sedot Rp 31 Miliar

Di RSUD Waru dari kelas I, II, dan III hingga UGD serta poli tersedia sekitar 60 tempat tidur. Dengan rasio dua perawat untuk tiga tempat tidur, rumah sakit tersebut membutuhkan minimal 40 perawat. Atau minus 17 perawat dari 23 tenaga yang ada.

”Kami sudah koordinasi dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM). Prinsipnya, kepegawaian siap merekrut CPNS perawat. Hanya, saat ini terkendala moratorium dari pemerintah pusat,” paparnya.

Bagaimana dengan permintaan agar anggaran fisik distop? Menurut Hendarto, idealnya semua hal bisa berjalan beriringan. Penataan layanan juga harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur. ”Harus tetap sama-sama jalan,” pungkasnya.

PAMEKASAN – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru, Pamekasan, dikeluhkan. Meski sudah mengantongi izin operasional, pelayanan belum ideal. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Al-Anwari, Rabu (1/11).

Anwari kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pelat merah itu. Senin (30/10), dia mengunjungi keluarganya yang sedang rawat inap. Dia datang ke RSUD Waru sekitar pukul 15.00–1 6.00.

Tetapi, pada saat itu dia mengaku tidak melihat satu pun karyawan RSUD Waru yang bertugas. ”Perawatnya tidak ada, apalagi dokter,” kata Anwari di kantor DPRD Pamekasan.


Saat itu pasien yang dikunjunginya disuruh beli obat ke apotek oleh pihak rumah sakit. Tetapi karena tidak ada perawat, keluarga tidak bisa memberikan obat itu kepada si pasien. ”Bahkan, tangannya yang dipasangi infus sampai bengkak,” jelasnya.

Karena tidak menemukan seorang pun petugas jaga, Anwari mengaku sempat marah-marah. Setelah itu baru datang seorang petugas. ”Sekitar pukul 17.00 baru dilayani. Itu pun setelah saya marah-marah,” tambahnya.

Baca Juga :  Lelang Ulang TPS 3R Tunggu Putusan BPK

Dia meminta manajemen RSUD Waru dievaluasi. Kalau perlu, anggaran untuk rumah sakit pelat merah itu di-pending. Sebab rumah sakit itu tahun ini saja menelan anggaran puluhan miliar rupiah. ”Buat apa bangunan fisik kalau tidak bermanfaat bagi pasien. Yang penting layanannya dulu diperbaiki,” tegasnya.

Direktur RSUD Waru Hendarto membantah layanan di rumah sakit yang dipimpin tidak optimal. Dia juga membantah pada Senin sore (30/10) tidak ada petugas jaga. Klaim itu disampaikan setelah pihaknya melakukan kroscek ke bawah.

- Advertisement -

”Bukan tidak ada petugas. Saat itu petugas kami di bawah sedang salat Asar,” papar Hendarto melalui sambungan telepon.

Dijelaskan,  komposisi tenaga medis di RSUD Waru tidak ideal. Saat ini di rumah sakit tersebut baru tersedia 23 perawat. Jumlah itu hanya cukup untuk batas minimal agar rumah sakit bisa melakukan operasional. ”Idealnya, tiga tempat tidur ada dua perawat yang menangani. Itu baru bisa optimal,” jelas Hendarto.

Baca Juga :  PPDB 2018 Wajib Berdasar Zonasi

Di RSUD Waru dari kelas I, II, dan III hingga UGD serta poli tersedia sekitar 60 tempat tidur. Dengan rasio dua perawat untuk tiga tempat tidur, rumah sakit tersebut membutuhkan minimal 40 perawat. Atau minus 17 perawat dari 23 tenaga yang ada.

”Kami sudah koordinasi dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM). Prinsipnya, kepegawaian siap merekrut CPNS perawat. Hanya, saat ini terkendala moratorium dari pemerintah pusat,” paparnya.

Bagaimana dengan permintaan agar anggaran fisik distop? Menurut Hendarto, idealnya semua hal bisa berjalan beriringan. Penataan layanan juga harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur. ”Harus tetap sama-sama jalan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/