alexametrics
20.9 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Mendes Dorong Geliatkan Ekonomi Desa

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura Ekonomi masyarakat anjlok selama masa pandemi Covid-19. Pemerintah desa diminta proaktif menggeliatkan kembali perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong geliat ekonomi di tingkat desa. BUMDes dinilai memiliki peran penting untuk peningkatan perekonomian itu.

”BUMDes berbeda dengan UMKM dan koperasi. Kalau koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Kalau UMKM milik mereka yang berikhtiar. Tapi kalau BUMDes, untuk warga di desa itu,” katanya usai bertemu dengan semua Kades di Pamekasan kemarin (1/8).

Pemerintah desa (pemdes) harus memiliki konsep jelas sebelum mendirikan badan usaha. Potensi dan peluang yang ada harus dipetakan sehingga usaha yang dijalankan jelas. ”Minta pendapat bupati atau praktisi ekonomi supaya sebelum BUMDes didirikan sudah benar-benar tahu apa yang akan dikerjakan,” pintanya.

Baca Juga :  Program Asuransi Sapi Sepi Peminat

Kemendes PDTT siap mendampingi pendirian badan usaha itu. Tujuannya, memberikan solusi dan gambaran terkait jenis usaha yang akan dijalankan. Sebab, diakui masih banyak pemdes yang kebingungan.

Pemerintah pusat tengahmerevitalisasi BUMDes. Dari 51 ribu badan usaha di Indonesia, ada 37 ribu yang transaksinya bagus. Namun, karena dampak Covid-19, hanyatersisa 10.926 badan usaha yang bertahan. ”Kami juga berupaya agar BUMDes bisa mengakses permodalan,” katanya.

Kemendes PDTT menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk padat karya tunai desa (PKTD). Yakni, untuk menggugah daya beli masyarakat dan menggeliatkan BUMDes.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, potensi ekonomi desa sangat banyak. Tetapi, belum terkelola dengan baik. Pemicunya, ada sebagian pemerintah desa kebingungan memetakan potensi itu.

Baca Juga :  Gandeng SKK Migas Dorong Perekonomian Masyarakat

Dengan demikian, butuh pendampingan dan pembinaan secara serius. Peran pendamping desa harus dioptimalkan. ”Pertanian, pariwisata desa, dan potensi lain harus dikelola dengan baik,” katanya.

Pemprov Jatim mendorong peningkatan ekonomi desa. Berbagai program disalurkan pada desa. Dengan demikian, tinggal tindak lanjut dari tiap pemdes terhadap program tersebut. ”Ada desa yang belum siap. Maka dari itu, pembinaan dan pendampingan penting dilakukan,” tandasnya.

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura Ekonomi masyarakat anjlok selama masa pandemi Covid-19. Pemerintah desa diminta proaktif menggeliatkan kembali perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong geliat ekonomi di tingkat desa. BUMDes dinilai memiliki peran penting untuk peningkatan perekonomian itu.

”BUMDes berbeda dengan UMKM dan koperasi. Kalau koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Kalau UMKM milik mereka yang berikhtiar. Tapi kalau BUMDes, untuk warga di desa itu,” katanya usai bertemu dengan semua Kades di Pamekasan kemarin (1/8).


Pemerintah desa (pemdes) harus memiliki konsep jelas sebelum mendirikan badan usaha. Potensi dan peluang yang ada harus dipetakan sehingga usaha yang dijalankan jelas. ”Minta pendapat bupati atau praktisi ekonomi supaya sebelum BUMDes didirikan sudah benar-benar tahu apa yang akan dikerjakan,” pintanya.

Baca Juga :  Dorong Semangat Menulis Siswa

Kemendes PDTT siap mendampingi pendirian badan usaha itu. Tujuannya, memberikan solusi dan gambaran terkait jenis usaha yang akan dijalankan. Sebab, diakui masih banyak pemdes yang kebingungan.

Pemerintah pusat tengahmerevitalisasi BUMDes. Dari 51 ribu badan usaha di Indonesia, ada 37 ribu yang transaksinya bagus. Namun, karena dampak Covid-19, hanyatersisa 10.926 badan usaha yang bertahan. ”Kami juga berupaya agar BUMDes bisa mengakses permodalan,” katanya.

Kemendes PDTT menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk padat karya tunai desa (PKTD). Yakni, untuk menggugah daya beli masyarakat dan menggeliatkan BUMDes.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, potensi ekonomi desa sangat banyak. Tetapi, belum terkelola dengan baik. Pemicunya, ada sebagian pemerintah desa kebingungan memetakan potensi itu.

Baca Juga :  UTM Gelar Seminar Datangkan Staf Presiden

Dengan demikian, butuh pendampingan dan pembinaan secara serius. Peran pendamping desa harus dioptimalkan. ”Pertanian, pariwisata desa, dan potensi lain harus dikelola dengan baik,” katanya.

Pemprov Jatim mendorong peningkatan ekonomi desa. Berbagai program disalurkan pada desa. Dengan demikian, tinggal tindak lanjut dari tiap pemdes terhadap program tersebut. ”Ada desa yang belum siap. Maka dari itu, pembinaan dan pendampingan penting dilakukan,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/