alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Tak Dapat Adipura, Pengelolaan Sampah Jadi Kambing Hitam

PAMEKASAN – Dalam hal Adipura, Bangkalan dan Pamekasan kompak. Ya, tahun ini dua kabupaten itu kembali gagal meraih penghargaan Adipura. Tidak tanggung-tanggung, sudah tiga tahun berturut-turut Bangkalan dan Pamekasan nihil Adipura.

Pemkab Pamekasan kembali gagal meraih penghargaan Adipura. Tahun ini merupakan kali ketiga berturut-turut kabupaten yang dipimpin Achmad Syafii dan Khalil Asy’ari ini tidak meraih penghargaan bergengsi tersebut. Alasannya sama. Pengelolaan sampah belum memenuhi standar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengungkapkan, alasan tidak meraih Adipura sama seperti tahun lalu. Yakni, terkendala sanitary landfill sebagai sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Dia mengakui saat ini sistem tersebut telah dioperasikan.

”Tetapi, penilaian Adipura dilakukan sebelum sistem sanitary landfill di-launching,” ujar Jabir. ”Begitu masuk tahap verifikasi, baru kami menyelesaikan sanitary landfill,” tegasnya.

Menurut Jabir, ada dua regulasi terkait Adipura. Pertama, Undang-Undang 32/2009 tentang Tata Kelola Lingkungan. Kedua, Undang-Undang 18/2008 tentang Sampah.

Jabir mengklaim sudah melaksanakan ketentuan dua undang-undang tersebut. Banyak kegiatan yang digelar guna mendukung Adipura. Di antaranya, desa/kelurahan berseri, penghijauan dalam kota, serta pembangunan sarana dan prasarana persampahan. ”Termasuk pelibatan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Pengelolaan sampah membutuhkan dana besar. Sebagaimana tercantum dalam APBD Pamekasan 2017, khusus untuk program peningkatan pengelolaan persampahan dan pertamanan saja, anggaran yang disediakan Rp 8.375.921.250. ”Setiap tahun kami tidak kurang dari Rp 4 miliar untuk tata kelola persampahan,” sebutnya.

Baca Juga :  Hadiri Acara di Jakarta, Bupati Pamekasan Tak Penuhi Undangan Bawaslu

Tahun depan pihaknya optimistis Pamekasan bisa meraih Adipura. Sebab, pengelolaan sampah di TPA sudah menggunakan sistem sanitary landfill. ”Kalau tahun depan tidak meraih Adipura, berarti pengelolanya yang tidak siap. Sebab, dari segi sarana dan prasarana sudah memadai,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Limbah DLH Bangkalan Imam Syafri mengutarakan, penghargaan Adipura kembali gagal diberikan kepada Bangkalan. Dia mengaku tidak mendapatkan undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjelaskan konsep-konsep kebijakan lingkungan. ”Sejak 2015, kami absen Adipura,” katanya.

Namun, bukan berarti Pemkab Bangkalan tidak serius untuk meraih penghargaan bergensi tersebut. Setiap tahun standar penilaian Adipura cukup ketat dan detail. Sementara kemampuan Bangkalan belum memenuhi standar. ”Secara passing grade, kami di atas 75 persen. Namun, karena ada beberapa kategori penilaian, kami gagal meraih Adipura,” klaimnya.

Bangkalan gagal meraih Adipura karena beberapa faktor. Di antaranya, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan RTH di wilayah kota minimal 30 persen dari luas wilayah. Sementara di Bangkalan RTH baru belasan persen.

Baca Juga :  4 Kabupaten di Madura Masuk Daerah Termiskin

”Sekarang mulai proses hunting lokasi RTH. Selama ini kami fokus memperbaiki, menata, dan membenahi, bukan menambah RTH,” terangnya.

Hal lain yang membuat gagal Adipura yakni berkaitan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang dimiliki Bangkalan. Standarnya harus sanitary landfill. Namun, TPA di Bangkalan masih control landfill.

”Satu-satunya cara harus melakukan relokasi TPA. Kami harus konsultasi ke provinsi dulu. Sebab, TPA di Bangkalan lokasinya berada di perbukitan,” katanya.

Yang juga menjadi penilaian yakni akses jalan menuju TPA. Itu harus jalan khusus dan tidak boleh dilewati kendaraan umum. Sementara TPA di Desa Bulu, Kecamatan Socah, Bangkalan, masih jalan umum dan rusak. ”Kompleks penyebab kami tidak bisa meraih Adipura. Kami tetap yakin tahun depan dapat,” ujarnya.

Menurut Imam, sebenarnya substansi penilaian Adipura lebih kepada perilaku masyarakat di suatu daerah. Membuang sampah, misalnya. Di Bangkalan, kesadaran masyarakat masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya. ”Meskipun di beberapa lokasi kami sediakan tong sampah, tetap saja orang membuang sampah sembarangan,” ucapnya.

Pihaknya ingin peran serta masyarakat dalam membiasakan diri menjaga lingkungan yang bersih. Dia optimistis penghargaan Adipura bisa didapat lagi jika kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan tinggi. ”Itu yang paling penting,” tukas dia.

 

 

PAMEKASAN – Dalam hal Adipura, Bangkalan dan Pamekasan kompak. Ya, tahun ini dua kabupaten itu kembali gagal meraih penghargaan Adipura. Tidak tanggung-tanggung, sudah tiga tahun berturut-turut Bangkalan dan Pamekasan nihil Adipura.

Pemkab Pamekasan kembali gagal meraih penghargaan Adipura. Tahun ini merupakan kali ketiga berturut-turut kabupaten yang dipimpin Achmad Syafii dan Khalil Asy’ari ini tidak meraih penghargaan bergengsi tersebut. Alasannya sama. Pengelolaan sampah belum memenuhi standar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengungkapkan, alasan tidak meraih Adipura sama seperti tahun lalu. Yakni, terkendala sanitary landfill sebagai sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Dia mengakui saat ini sistem tersebut telah dioperasikan.

”Tetapi, penilaian Adipura dilakukan sebelum sistem sanitary landfill di-launching,” ujar Jabir. ”Begitu masuk tahap verifikasi, baru kami menyelesaikan sanitary landfill,” tegasnya.

Menurut Jabir, ada dua regulasi terkait Adipura. Pertama, Undang-Undang 32/2009 tentang Tata Kelola Lingkungan. Kedua, Undang-Undang 18/2008 tentang Sampah.

Jabir mengklaim sudah melaksanakan ketentuan dua undang-undang tersebut. Banyak kegiatan yang digelar guna mendukung Adipura. Di antaranya, desa/kelurahan berseri, penghijauan dalam kota, serta pembangunan sarana dan prasarana persampahan. ”Termasuk pelibatan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Pengelolaan sampah membutuhkan dana besar. Sebagaimana tercantum dalam APBD Pamekasan 2017, khusus untuk program peningkatan pengelolaan persampahan dan pertamanan saja, anggaran yang disediakan Rp 8.375.921.250. ”Setiap tahun kami tidak kurang dari Rp 4 miliar untuk tata kelola persampahan,” sebutnya.

Baca Juga :  Dua Jam, Masyarakat Punguti 10 Ton Sampah Pantai Jumiang

Tahun depan pihaknya optimistis Pamekasan bisa meraih Adipura. Sebab, pengelolaan sampah di TPA sudah menggunakan sistem sanitary landfill. ”Kalau tahun depan tidak meraih Adipura, berarti pengelolanya yang tidak siap. Sebab, dari segi sarana dan prasarana sudah memadai,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Limbah DLH Bangkalan Imam Syafri mengutarakan, penghargaan Adipura kembali gagal diberikan kepada Bangkalan. Dia mengaku tidak mendapatkan undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjelaskan konsep-konsep kebijakan lingkungan. ”Sejak 2015, kami absen Adipura,” katanya.

Namun, bukan berarti Pemkab Bangkalan tidak serius untuk meraih penghargaan bergensi tersebut. Setiap tahun standar penilaian Adipura cukup ketat dan detail. Sementara kemampuan Bangkalan belum memenuhi standar. ”Secara passing grade, kami di atas 75 persen. Namun, karena ada beberapa kategori penilaian, kami gagal meraih Adipura,” klaimnya.

Bangkalan gagal meraih Adipura karena beberapa faktor. Di antaranya, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan RTH di wilayah kota minimal 30 persen dari luas wilayah. Sementara di Bangkalan RTH baru belasan persen.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Dinkes Intens Turun ke Masyarakat

”Sekarang mulai proses hunting lokasi RTH. Selama ini kami fokus memperbaiki, menata, dan membenahi, bukan menambah RTH,” terangnya.

Hal lain yang membuat gagal Adipura yakni berkaitan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang dimiliki Bangkalan. Standarnya harus sanitary landfill. Namun, TPA di Bangkalan masih control landfill.

”Satu-satunya cara harus melakukan relokasi TPA. Kami harus konsultasi ke provinsi dulu. Sebab, TPA di Bangkalan lokasinya berada di perbukitan,” katanya.

Yang juga menjadi penilaian yakni akses jalan menuju TPA. Itu harus jalan khusus dan tidak boleh dilewati kendaraan umum. Sementara TPA di Desa Bulu, Kecamatan Socah, Bangkalan, masih jalan umum dan rusak. ”Kompleks penyebab kami tidak bisa meraih Adipura. Kami tetap yakin tahun depan dapat,” ujarnya.

Menurut Imam, sebenarnya substansi penilaian Adipura lebih kepada perilaku masyarakat di suatu daerah. Membuang sampah, misalnya. Di Bangkalan, kesadaran masyarakat masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya. ”Meskipun di beberapa lokasi kami sediakan tong sampah, tetap saja orang membuang sampah sembarangan,” ucapnya.

Pihaknya ingin peran serta masyarakat dalam membiasakan diri menjaga lingkungan yang bersih. Dia optimistis penghargaan Adipura bisa didapat lagi jika kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan tinggi. ”Itu yang paling penting,” tukas dia.

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/