alexametrics
22.8 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Petani Tak Tertarik Program Asuransi

PAMEKASAN – Upaya pemerintah melindungi petani padi dari kegagalan melalui program asuransi tidak jalan. Petani tidak berminat menjadi peserta program yang mulai berjalan sejak tahun lalu itu. Terbukti, sampai sekarang, belum satu pun petani mendaftarkan diri sebagai peserta.

Data PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) Surabaya, pada 2018, Pamekasan mendapat jatah 2 ribu hektare program asuransi. Sampai sekarang, belum ada petani yang mengasuransikan tanaman padinya. Padahal, pemerintah memberi keringanan dalam pembayaran premi.

Keringanan itu sangat besar. Pemerintah mensubsidi lebih separo dari total premi yang seharusnya dibayar petani dalam satu musim. Premi asuransi usaha tani padi (AUTP) Rp 180 ribu per hektare. Petani cukup membayar Rp 36 ribu dalam satu musim tanam. Sebab, pemerintah menggelontorkan subsidi senilai Rp 144 ribu untuk tiap hektare lahan padi

Baca Juga :  Gerebek Pasangan Kumpul Kebo

Keuntungan peserta asuransi banyak. Jika padi mengalami kerusakan akibat bencana, petani bisa mengklaim. Pemerintah akan mencairkan klaim itu secara kontan. Tiap satu hektare padi rusak, pemerintah memberi klaim sampai Rp 6 juta.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, program asuransi itu sangat baik. Petani terlindungi dari kerugian bila mengalami gagal panen lantaran terkena bencana. ”Program pemerintah pusat ini sangat bagus,” katanya Senin (1/1).

Sayangnya, program baik itu tidak diimbangi dengan upaya keras dari pemerintah daerah untuk membuka wawasan petani. Akibatnya, petani tidak berminat menjadi peserta program yang diprakarsai Kementerian Pertanian (Kementan) itu.

Padahal, jika dibanding manfaat yang diterima, premi Rp 36 ribu terbilang murah. Namun, petani enggan mengeluarkan uang untuk membayar premi. ”Sangat eman. Seharusnya pemerintah daerah menyosialisasikan secara maksimal,” katanya.

Baca Juga :  Poster Caleg di Pamekasan Banyak Langgar Aturan Dibiarkan

Harun mengaku akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Diupayakan, meski sebagian petani mulai menanam padi, bisa ikut andil dalam menyukseskan program asuransi tersebut.

Dewan bakal meminta eksekutif melangkah cepat. Sosialisasi harus gencar dilakukan. Sebab, tanpa pemberian pemahaman kepada petani, program tersebut tidak akan sukses. ”Tahun lalu program (asuransi) ini sepi peminat. Tahun sekarang harus lebih sukses,” katanya.

Humas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pamekasan Aziz Jamil mengatakan, AUTP merupakan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi petani yang berminat menjadi peserta program tersebut.

Aziz mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa petani untuk ikut asuransi tersebut. Jika petani berminat, pemerintah daerah hanya memfasilitasi. ”Pemerintah tidak bisa intervensi petani agar ikut asuransi,” tandasnya.

PAMEKASAN – Upaya pemerintah melindungi petani padi dari kegagalan melalui program asuransi tidak jalan. Petani tidak berminat menjadi peserta program yang mulai berjalan sejak tahun lalu itu. Terbukti, sampai sekarang, belum satu pun petani mendaftarkan diri sebagai peserta.

Data PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) Surabaya, pada 2018, Pamekasan mendapat jatah 2 ribu hektare program asuransi. Sampai sekarang, belum ada petani yang mengasuransikan tanaman padinya. Padahal, pemerintah memberi keringanan dalam pembayaran premi.

Keringanan itu sangat besar. Pemerintah mensubsidi lebih separo dari total premi yang seharusnya dibayar petani dalam satu musim. Premi asuransi usaha tani padi (AUTP) Rp 180 ribu per hektare. Petani cukup membayar Rp 36 ribu dalam satu musim tanam. Sebab, pemerintah menggelontorkan subsidi senilai Rp 144 ribu untuk tiap hektare lahan padi

Baca Juga :  Gerebek Pasangan Kumpul Kebo

Keuntungan peserta asuransi banyak. Jika padi mengalami kerusakan akibat bencana, petani bisa mengklaim. Pemerintah akan mencairkan klaim itu secara kontan. Tiap satu hektare padi rusak, pemerintah memberi klaim sampai Rp 6 juta.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, program asuransi itu sangat baik. Petani terlindungi dari kerugian bila mengalami gagal panen lantaran terkena bencana. ”Program pemerintah pusat ini sangat bagus,” katanya Senin (1/1).

Sayangnya, program baik itu tidak diimbangi dengan upaya keras dari pemerintah daerah untuk membuka wawasan petani. Akibatnya, petani tidak berminat menjadi peserta program yang diprakarsai Kementerian Pertanian (Kementan) itu.

Padahal, jika dibanding manfaat yang diterima, premi Rp 36 ribu terbilang murah. Namun, petani enggan mengeluarkan uang untuk membayar premi. ”Sangat eman. Seharusnya pemerintah daerah menyosialisasikan secara maksimal,” katanya.

Baca Juga :  Taspen Pamekasan Bantu Sembilan Pelaku Usaha Baru

Harun mengaku akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Diupayakan, meski sebagian petani mulai menanam padi, bisa ikut andil dalam menyukseskan program asuransi tersebut.

Dewan bakal meminta eksekutif melangkah cepat. Sosialisasi harus gencar dilakukan. Sebab, tanpa pemberian pemahaman kepada petani, program tersebut tidak akan sukses. ”Tahun lalu program (asuransi) ini sepi peminat. Tahun sekarang harus lebih sukses,” katanya.

Humas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pamekasan Aziz Jamil mengatakan, AUTP merupakan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi petani yang berminat menjadi peserta program tersebut.

Aziz mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa petani untuk ikut asuransi tersebut. Jika petani berminat, pemerintah daerah hanya memfasilitasi. ”Pemerintah tidak bisa intervensi petani agar ikut asuransi,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/