alexametrics
23.6 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Program Pengerukan Sungai Ratusan Juta Dipertanyakan

PAMEKASAN – Pemerintah rutin mengalokasikan anggaran untuk pengerukan sungai. Seluruh sungai di wilayah perkotaan menjadi objek program tersebut. Namun, program tersebut menuai sorotan publik.

Aktivis Formasi Iklal mengatakan, setiap tahun pemerintah menganggarkan pengerukan sungai. Sekitar 14 titik sungai menjadi objek pengerukan. Anggaran yang dikucurkan kisaran Rp 700 juta.

Namun, pantauan di lapangan, sejumlah sungai tidak pernah dikeruk. Salah satunya, sungai di Kelurahan Bugih dan Jalan Trunojoyo. Rumput liar tumbuh subur di bantaran sungai. Bahkan, tumbuh di sungai saat kemarau. Sedimentasi pun menumpuk.

Akibatnya, daya tampung terhadap debit air mengecil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan banjir. ”Program normalisasi sungai itu dianggarkan setiap tahun. Salah satu kegiatannya pengerukan,” katanya kemarin (31/10).

Baca Juga :  Razia┬áTembakau Jawa Kurang Maksimal

Iklal menyampaikan, tidak menutup kemungkinan program normalisasi sungai itu jadi bancakan oknum dinas. Akibatnya, program tidak jalan. Sementara anggaran terserap secara utuh. ”Akan kami kaji lebih dalam,” katanya.

Pemuda yang menempuh pendidikan pascasarjana di Surabaya itu mengatakan, beberapa temuan di lapangan dalam tahap inventarisasi. Kejanggalan mulai dikumpulkan. Dalam waktu dekat akan dilaporkan ke penegak hukum. Tujuannya, agar persoalan tersebut klir.

Jika terbukti dana ratusan juta hanya jadi bancakan, diharapkan pelakunya dijatuhi sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Mengingat, program tersebut dibiayai negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Muharram mengatakan, program normalisasi sungai dilaksanakan. Bukti dokumentasi dan berita acara pelaksanaan program ada.

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan Komitmen Tingkatkan Mutu SDM

Data-data tersebut siap dipertanggungjawabkan. Hanya, Muharram mengakui kegiatan itu sempat terkendala alat berat. Tetapi, kendala itu bisa terselesaikan dengan baik. ”Kami ada datanya bahwa program itu dilaksanakan,” tandasnya.

PAMEKASAN – Pemerintah rutin mengalokasikan anggaran untuk pengerukan sungai. Seluruh sungai di wilayah perkotaan menjadi objek program tersebut. Namun, program tersebut menuai sorotan publik.

Aktivis Formasi Iklal mengatakan, setiap tahun pemerintah menganggarkan pengerukan sungai. Sekitar 14 titik sungai menjadi objek pengerukan. Anggaran yang dikucurkan kisaran Rp 700 juta.

Namun, pantauan di lapangan, sejumlah sungai tidak pernah dikeruk. Salah satunya, sungai di Kelurahan Bugih dan Jalan Trunojoyo. Rumput liar tumbuh subur di bantaran sungai. Bahkan, tumbuh di sungai saat kemarau. Sedimentasi pun menumpuk.


Akibatnya, daya tampung terhadap debit air mengecil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan banjir. ”Program normalisasi sungai itu dianggarkan setiap tahun. Salah satu kegiatannya pengerukan,” katanya kemarin (31/10).

Baca Juga :  Ribuan Nelayan Belum Terima Kusuka

Iklal menyampaikan, tidak menutup kemungkinan program normalisasi sungai itu jadi bancakan oknum dinas. Akibatnya, program tidak jalan. Sementara anggaran terserap secara utuh. ”Akan kami kaji lebih dalam,” katanya.

Pemuda yang menempuh pendidikan pascasarjana di Surabaya itu mengatakan, beberapa temuan di lapangan dalam tahap inventarisasi. Kejanggalan mulai dikumpulkan. Dalam waktu dekat akan dilaporkan ke penegak hukum. Tujuannya, agar persoalan tersebut klir.

Jika terbukti dana ratusan juta hanya jadi bancakan, diharapkan pelakunya dijatuhi sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Mengingat, program tersebut dibiayai negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara.

- Advertisement -

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Muharram mengatakan, program normalisasi sungai dilaksanakan. Bukti dokumentasi dan berita acara pelaksanaan program ada.

Baca Juga :  Razia┬áTembakau Jawa Kurang Maksimal

Data-data tersebut siap dipertanggungjawabkan. Hanya, Muharram mengakui kegiatan itu sempat terkendala alat berat. Tetapi, kendala itu bisa terselesaikan dengan baik. ”Kami ada datanya bahwa program itu dilaksanakan,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/