alexametrics
28.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Data Kemiskinan Amburadul

PAMEKASAN – Kasus Khotijah, balita yang menderita gangguan ginjal membuktikan bahwa pendataan kemiskinan di Pamekasan amburadul. Balita asal Desa Campor, Kecamatan Proppo itu tidak mendapat jaminan kesehatan gratis meski orang tuanya miskin.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, sangat miris melihat warga miskin tidak terakomodasi jaminan kesehatan. Padahal program yang menjamin kesehatan warga tidak mampu itu sangat banyak.

Selain program jaminan kesehatan nasional (JKN) dari pemerintah pusat, Pemkab Pamekasan menggelontorkan anggaran bagi penerima bantuan iuran daerah (PBID). Program tersebut dikhususkan untuk jaminan kesehatan warga miskin yang tidak terakomodasi JKN pemerintah pusat.

Anggaran PBID di Pamekasan sangat besar. Sejak 2015 sampai 2019 ini, dana yang dikucurkan Rp 18 miliar. Sayangnya, realisasi dana tersebut tidak optimal. Buktinya, masih banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan itu.

Salah satunya Khotijah. Balita 4,5 tahun ini menderita gangguan ginjal. Kondisinya cukup parah. Orang tuanya tidak mampu sehingga tidak memiliki biaya untuk berobat.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Janji Bantu Penuhi Fasilitas RS Mohammad Noer Pamekasan

Beberapa waktu lalu balita penderita sindrom nefrotik itu dibawa ke RSUD dr H. Slamet Martodirdjo dengan modal BPJS Kesehatan mandiri. Namun mendapat kendala lantaran iuran yang harus dibayar menunggak.

Masalah tidak berhenti di situ. Orang tua Khotijah, yakni Marsuki dan Bunayyah tidak mampu membayar uang denda kamar rawat inap. Mereka membutuhkan uluran tangan.

Ismail menyampaikan, seharusnya tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan mendapat layanan kesehatan. Sebab, sangat banyak program pemerintah khusus di bidang kesehatan. ”Sangat miris,” ucapnya kemarin (31/3).

Dia mengatakan, akar persoalannya adalah pendataan. Data kemiskinan tidak valid. Akibatnya, bantuan pemerintah kerap tidak tepat sasaran. Karena itu, harus ada pendataan yang lebih optimal.

Pendataan secara independen dan benar-benar profesional harus dilakukan. Warga miskin harus terdata sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran. ”Saya sering menemukan warga miskin tetapi tidak terakomodasi bantuan pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bahas RAPBD 2019, Pemkab Pamekasan Gunakan Data 2015

Ismail berjanji, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membicarakan persoalan data kemiskinan. Harapannya, segera ada langkah taktis yang dilakukan pemerintah.

Plt Kepala Bappeda Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan, penerima BID merupakan warga miskin yang diajukan kepala desa (Kades). Pemerintah memverifikasi data yang disampaikan Kades.

Mengenai data kemiskinan secara umum, bappeda menggunakan data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan. Data tersebut yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan. ”PBID membiayai warga miskin yang tidak terakomodasi PBIN,” katanya.

Rahmat menyampaikan, jika ada warga miskin yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri tetapi kondisinya tidak mampu, bisa dimutasi ke layanan PBID. Hanya, pembayaran iuran harus dilunasi terlebih dahulu. ”Termasuk Khotijah, bisa dimutasi dari BPJS Kesehatan mandiri ke PBID,” ujarnya.

PAMEKASAN – Kasus Khotijah, balita yang menderita gangguan ginjal membuktikan bahwa pendataan kemiskinan di Pamekasan amburadul. Balita asal Desa Campor, Kecamatan Proppo itu tidak mendapat jaminan kesehatan gratis meski orang tuanya miskin.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, sangat miris melihat warga miskin tidak terakomodasi jaminan kesehatan. Padahal program yang menjamin kesehatan warga tidak mampu itu sangat banyak.

Selain program jaminan kesehatan nasional (JKN) dari pemerintah pusat, Pemkab Pamekasan menggelontorkan anggaran bagi penerima bantuan iuran daerah (PBID). Program tersebut dikhususkan untuk jaminan kesehatan warga miskin yang tidak terakomodasi JKN pemerintah pusat.


Anggaran PBID di Pamekasan sangat besar. Sejak 2015 sampai 2019 ini, dana yang dikucurkan Rp 18 miliar. Sayangnya, realisasi dana tersebut tidak optimal. Buktinya, masih banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan itu.

Salah satunya Khotijah. Balita 4,5 tahun ini menderita gangguan ginjal. Kondisinya cukup parah. Orang tuanya tidak mampu sehingga tidak memiliki biaya untuk berobat.

Baca Juga :  Data Kemiskinan Tak Valid, Warga Sangat Miskin Belum Terima Rastra

Beberapa waktu lalu balita penderita sindrom nefrotik itu dibawa ke RSUD dr H. Slamet Martodirdjo dengan modal BPJS Kesehatan mandiri. Namun mendapat kendala lantaran iuran yang harus dibayar menunggak.

Masalah tidak berhenti di situ. Orang tua Khotijah, yakni Marsuki dan Bunayyah tidak mampu membayar uang denda kamar rawat inap. Mereka membutuhkan uluran tangan.

Ismail menyampaikan, seharusnya tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan mendapat layanan kesehatan. Sebab, sangat banyak program pemerintah khusus di bidang kesehatan. ”Sangat miris,” ucapnya kemarin (31/3).

Dia mengatakan, akar persoalannya adalah pendataan. Data kemiskinan tidak valid. Akibatnya, bantuan pemerintah kerap tidak tepat sasaran. Karena itu, harus ada pendataan yang lebih optimal.

Pendataan secara independen dan benar-benar profesional harus dilakukan. Warga miskin harus terdata sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran. ”Saya sering menemukan warga miskin tetapi tidak terakomodasi bantuan pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dewan Rekomendasikan Pembentukan Anak Perusahaan PDAM

Ismail berjanji, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membicarakan persoalan data kemiskinan. Harapannya, segera ada langkah taktis yang dilakukan pemerintah.

Plt Kepala Bappeda Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan, penerima BID merupakan warga miskin yang diajukan kepala desa (Kades). Pemerintah memverifikasi data yang disampaikan Kades.

Mengenai data kemiskinan secara umum, bappeda menggunakan data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan. Data tersebut yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan. ”PBID membiayai warga miskin yang tidak terakomodasi PBIN,” katanya.

Rahmat menyampaikan, jika ada warga miskin yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri tetapi kondisinya tidak mampu, bisa dimutasi ke layanan PBID. Hanya, pembayaran iuran harus dilunasi terlebih dahulu. ”Termasuk Khotijah, bisa dimutasi dari BPJS Kesehatan mandiri ke PBID,” ujarnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/