24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Said Abdullah: Urusan Domestik di Tubuh Polri Harus Tuntas Tahun 2022

JAKARTA – Kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J sangat memengaruhi penilaian publik. Hal itu diperkuat oleh hasil dua lembaga survei Charta Politica dan Indikator Politik. Saat melakukan survei dalam kurun waktu yang berbeda, Charta Politica dan Indikator Politik mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) anjlok pasca perkara itu mengemuka.

Saat kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Sambo dan sejumlah perwira tinggi lainnya viral, kepercayaan publik terhadap Polri langsung jeblok. Hasil survei Charta Politica mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap Polri pada Juni 2022 masih 73 persen. Saat tragedi Brigadir J mencuat pada Juli 2022, kepercayaan publik terhadap Polri pada September 2022 langsung anjlok ke level 56 persen. Penilaian publik pada bidang hukum yang semula 58 persen (pada Juni 2022), menjadi 50 persen (pada September 2022).

Sebelum kasus pembunuhan Brigadir J mengemuka, Indikator Politik menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 77,3 persen (pada Juni 2022). Namun, kepercayaan publik terhadap Polri langsung melorot di posisi 54,4 persen (pada Agustus 2022). Hal ini sebagaimana dipublikasikan di detikNews.

Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas kasus Brigadir J membuat harapan dan kepercayaan publik terhadap Polri naik. Buktinya, berdasar survei Indikator Politik pada November 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 60,5 persen. Sedangkan hasil survei Charta Politica menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 62,4 persen.

Kepercayaan publik tersebut harus dijaga oleh Polri dengan terus menunjukkan kinerja dan pelayanan terbaik. Apalagi, Polri menjadi salah satu tulang punggung negara dalam menghadapi tahun politik, mengawal pelaksanaan pemilu serentak awal 2024. ”Saya mengapresiasi langkah Kapolri melakukan konsolidasi internal yang cukup baik, penyegaran personel di berbagai tingkatan (mulai level pamen dan pati),” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Menurut Said Abdullah, konsolidasi personel merupakan salah satu modal untuk menjaga soliditas Polri. Menjelang tahun politik, Polri harus satu komando di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal ini sekaligus menepis adanya perang bintang di tubuh Polri yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Saatnya seluruh personel Polri disiplin dan tegak lurus sebagaimana yang tertuang dalam visi Presisi yang dicanangkan Kapolri.

Baca Juga :  Batik Madura

”Kapolri perlu memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap personel dan segenap satuan berjalan dengan baik. Memastikan prestasi dan loyalitas sebagai acuan meritokrasi birokrasi di tubuh Polri serta meminimalkan celah di internal Polri melakukan abuse atas kewenangan yang dimiliki,” ingat Said Abdullah.

AGENDA STRATEGIS
Said Abdullah berpendapat, perjalanan tahun 2023 tidak mudah. Sebab, tantangan muncul dari dalam dan luar. ”Dari luar kita dihadapkan oleh situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan, meskipun perkiraan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga seperti IMF dan Bank Dunia tidak seburuk ekonomi global. Tapi, efek eksternal tetap harus diwaspadai. Tujuannya, memastikan pengamanan katub pangan, energi, dan investasi,” ulas Said Abdullah.

Said Abdullah menambahkan, Indonesia akan menghadapi gawe politik. ”Energi politik akan kita curahkan menghadapi tahun politik. Eskalasi kerawanan politik dan keamanan dalam negeri otomatis akan meningkat. Apalagi jika pemilihan presiden dan wakil presiden mengerucut hanya dua pasangan calon. Kompetisi politik tentu kian mengeras. Seperti pengalaman di masa lalu, media sosial dan kampanye berpotensi menjadi arena black campaign. Risikonya, segregasi sosial kian menegang, lebih mengkhawatirkan bila ada bumbu suku, agama, ras, antargolongan (SARA),” imbuhnya.

Dijelaskan, Polri memang tidak mengurus langsung sektor ekonomi. Wewenang itu menjadi tugas utama dari menteri dan kepala lembaga yang mengurusi bidang ekonomi. Misanya seperti kementerian yang masuk klaster perekonomian serta lembaga lembaga seperti Bank Indonesia, LPS, dan OJK. Namun, peran Polri sebagai supporting system untuk ikut memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan baik di lapangan sangat diperlukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan, Polri dibutuhkan untuk memastikan tiada gangguan terhadap investasi. Polri diperlukan untuk penopang penegakan hukum atas kemungkinan penyelewenangan terhadap penyaluran program strategis ke rakyat. Misalnya seperti subsidi dan bantuan sosial terhadap warga korban bencana alam, penyaluran dana desa, dan lain lain.

Baca Juga :  Pria dan Perempuan Setara, Said Abdullah: Pilpres 2024 Jadi Kontestasi Gagasan

”Secara tidak langsung Polri bisa menjadi kekuatan enabler dan ikut menentukan tingkat keberhasilan program strategis pemerintah. Kami sangat mengapresiasi gerak cepat TNI dan Polri dalam membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Berkat gerak cepat mereka (TNI dan Polri), kita sukses mengendalikan pandemi dan menjalani pemulihan ekonomi dengan cepat,” puji Said Abdullah.

Said Abdullah mengingatkan, pelaksanaan pemilu serentak cukup panjang. Sebab, akan berlanjut pada pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024. Karena itu, membutuhkan Polri yang tangguh dan profesional. Hampir semua tahapan pemilu membutuhkan peran Polri. Apalagi, memasuki masa kampanye dan pencoblosan. Suhu politik yang kian eskalatif rentan berujung kisruh sosial. Kerawanan ini membutuhkan deteksi dini yang akurat oleh Polri.

”KPU sebagai penyelenggara pemilu jelas membutuhkan TNI dan Polri menjaga serta mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh pelosok negeri. Juga, mengamankan pelaksanaan coblosan di TPS, surat suara, dan kotak suara hingga perhitungan berjenjang. Termasuk hingga putusan MK (jika ada sengketa pemilu),” ingat Said Abdullah.

Menyukseskan Pemilu 2024 memang bukan yang pertama bagi Polri. Artinya, Polri telah memiliki ”jam terbang” yang mumpuni. Said Abdullah yakin Polri sangat paham akan tugasnya dalam menyukseskan pemilu. Tulisan kali ini sekadar mengingatkan kembali, ada tugas berat tapi mulia bagi Polri untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu. Karena itu, segala urusan domestik di tubuh Polri harus tuntas pada 2022.

”Kita berharap dengan terselesaikannya ’kisruh’ di internal, maka Polri makin solid, makin fokus terhadap janji Presisi, serta membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dana tahapan pemilu. Tahun 2023 bisa menjadi sebenar-benarnya tahun kelinci air sebagaimana fengsui yang menggambarkan harapan terciptanya perdamaian dan kemakmuran,” pungkas Said Abdullah. (*/par)

JAKARTA – Kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J sangat memengaruhi penilaian publik. Hal itu diperkuat oleh hasil dua lembaga survei Charta Politica dan Indikator Politik. Saat melakukan survei dalam kurun waktu yang berbeda, Charta Politica dan Indikator Politik mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) anjlok pasca perkara itu mengemuka.

Saat kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Sambo dan sejumlah perwira tinggi lainnya viral, kepercayaan publik terhadap Polri langsung jeblok. Hasil survei Charta Politica mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap Polri pada Juni 2022 masih 73 persen. Saat tragedi Brigadir J mencuat pada Juli 2022, kepercayaan publik terhadap Polri pada September 2022 langsung anjlok ke level 56 persen. Penilaian publik pada bidang hukum yang semula 58 persen (pada Juni 2022), menjadi 50 persen (pada September 2022).

Sebelum kasus pembunuhan Brigadir J mengemuka, Indikator Politik menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 77,3 persen (pada Juni 2022). Namun, kepercayaan publik terhadap Polri langsung melorot di posisi 54,4 persen (pada Agustus 2022). Hal ini sebagaimana dipublikasikan di detikNews.


Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas kasus Brigadir J membuat harapan dan kepercayaan publik terhadap Polri naik. Buktinya, berdasar survei Indikator Politik pada November 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 60,5 persen. Sedangkan hasil survei Charta Politica menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 62,4 persen.

Kepercayaan publik tersebut harus dijaga oleh Polri dengan terus menunjukkan kinerja dan pelayanan terbaik. Apalagi, Polri menjadi salah satu tulang punggung negara dalam menghadapi tahun politik, mengawal pelaksanaan pemilu serentak awal 2024. ”Saya mengapresiasi langkah Kapolri melakukan konsolidasi internal yang cukup baik, penyegaran personel di berbagai tingkatan (mulai level pamen dan pati),” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Menurut Said Abdullah, konsolidasi personel merupakan salah satu modal untuk menjaga soliditas Polri. Menjelang tahun politik, Polri harus satu komando di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal ini sekaligus menepis adanya perang bintang di tubuh Polri yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Saatnya seluruh personel Polri disiplin dan tegak lurus sebagaimana yang tertuang dalam visi Presisi yang dicanangkan Kapolri.

Baca Juga :  Partai Nasdem Serahkan Ambulans kepada Bupati Ra Latif

”Kapolri perlu memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap personel dan segenap satuan berjalan dengan baik. Memastikan prestasi dan loyalitas sebagai acuan meritokrasi birokrasi di tubuh Polri serta meminimalkan celah di internal Polri melakukan abuse atas kewenangan yang dimiliki,” ingat Said Abdullah.

- Advertisement -

AGENDA STRATEGIS
Said Abdullah berpendapat, perjalanan tahun 2023 tidak mudah. Sebab, tantangan muncul dari dalam dan luar. ”Dari luar kita dihadapkan oleh situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan, meskipun perkiraan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga seperti IMF dan Bank Dunia tidak seburuk ekonomi global. Tapi, efek eksternal tetap harus diwaspadai. Tujuannya, memastikan pengamanan katub pangan, energi, dan investasi,” ulas Said Abdullah.

Said Abdullah menambahkan, Indonesia akan menghadapi gawe politik. ”Energi politik akan kita curahkan menghadapi tahun politik. Eskalasi kerawanan politik dan keamanan dalam negeri otomatis akan meningkat. Apalagi jika pemilihan presiden dan wakil presiden mengerucut hanya dua pasangan calon. Kompetisi politik tentu kian mengeras. Seperti pengalaman di masa lalu, media sosial dan kampanye berpotensi menjadi arena black campaign. Risikonya, segregasi sosial kian menegang, lebih mengkhawatirkan bila ada bumbu suku, agama, ras, antargolongan (SARA),” imbuhnya.

Dijelaskan, Polri memang tidak mengurus langsung sektor ekonomi. Wewenang itu menjadi tugas utama dari menteri dan kepala lembaga yang mengurusi bidang ekonomi. Misanya seperti kementerian yang masuk klaster perekonomian serta lembaga lembaga seperti Bank Indonesia, LPS, dan OJK. Namun, peran Polri sebagai supporting system untuk ikut memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan baik di lapangan sangat diperlukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan, Polri dibutuhkan untuk memastikan tiada gangguan terhadap investasi. Polri diperlukan untuk penopang penegakan hukum atas kemungkinan penyelewenangan terhadap penyaluran program strategis ke rakyat. Misalnya seperti subsidi dan bantuan sosial terhadap warga korban bencana alam, penyaluran dana desa, dan lain lain.

Baca Juga :  Reaktivasi Jalur Kereta di Madura

”Secara tidak langsung Polri bisa menjadi kekuatan enabler dan ikut menentukan tingkat keberhasilan program strategis pemerintah. Kami sangat mengapresiasi gerak cepat TNI dan Polri dalam membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Berkat gerak cepat mereka (TNI dan Polri), kita sukses mengendalikan pandemi dan menjalani pemulihan ekonomi dengan cepat,” puji Said Abdullah.

Said Abdullah mengingatkan, pelaksanaan pemilu serentak cukup panjang. Sebab, akan berlanjut pada pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024. Karena itu, membutuhkan Polri yang tangguh dan profesional. Hampir semua tahapan pemilu membutuhkan peran Polri. Apalagi, memasuki masa kampanye dan pencoblosan. Suhu politik yang kian eskalatif rentan berujung kisruh sosial. Kerawanan ini membutuhkan deteksi dini yang akurat oleh Polri.

”KPU sebagai penyelenggara pemilu jelas membutuhkan TNI dan Polri menjaga serta mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh pelosok negeri. Juga, mengamankan pelaksanaan coblosan di TPS, surat suara, dan kotak suara hingga perhitungan berjenjang. Termasuk hingga putusan MK (jika ada sengketa pemilu),” ingat Said Abdullah.

Menyukseskan Pemilu 2024 memang bukan yang pertama bagi Polri. Artinya, Polri telah memiliki ”jam terbang” yang mumpuni. Said Abdullah yakin Polri sangat paham akan tugasnya dalam menyukseskan pemilu. Tulisan kali ini sekadar mengingatkan kembali, ada tugas berat tapi mulia bagi Polri untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu. Karena itu, segala urusan domestik di tubuh Polri harus tuntas pada 2022.

”Kita berharap dengan terselesaikannya ’kisruh’ di internal, maka Polri makin solid, makin fokus terhadap janji Presisi, serta membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dana tahapan pemilu. Tahun 2023 bisa menjadi sebenar-benarnya tahun kelinci air sebagaimana fengsui yang menggambarkan harapan terciptanya perdamaian dan kemakmuran,” pungkas Said Abdullah. (*/par)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/