Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Untuk kesekian kalinya kita melihat pertumpahan darah terjadi di Kabupaten Bangkalan. Sejumlah orang berkelahi hingga melakukan pembacokan kepada pihak yang dianggap lawan. Dari berbagai informasi yang berseliweran, motifnya adalah masalah pilkades.
PEMBACOKAN yang terjadi di Jalan Halim Perdanakusuma Rabu (5/4) lalu merupakan bentuk konsekuensi dari sistem pilkades yang buruk, tidak kredibel, dan tidak independen. Penulis mencatat bahwa sistem pilkades ini sangat bermasalah.
Terutama, aturan main yang tertuang dalam Perbup 51/2022. Dalam perbup tersebut, syarat tidak rasional, janggal, dan aneh. Misal, pada pasal-pasal krusial yang mengatur pembatasan calon maksimal hanya lima orang.
Batasan maksimal itu menjadi titik rawan dipermainkan oleh pihak tertentu yang berkepentingan untuk menjatuhkan lawan tandingnya. Selain itu, pasal tentang proses seleksi berbasis penilaian angka (skoring) terhadap para calon juga menambah titik rawan dalam aturan pilkades itu sendiri.
Hal semacam itu berpotensi dikendalikan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan. Lebih-lebih yang mempunyai kuasa atas sistem tersebut.
Lebih jauh persoalan dari mekanisme rekrutmen panitia pemilihan kepala desa (P2KD) yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Di mana hal itu sarat dengan kepentingan kelompok tertentu.
Bahkan, berimplikasi pada kebijakan yang tidak independen dan memihak kepada calon tertentu. Tentu saja, itu persoalan yang sangat serius dan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di tingkat desa.
Oleh karena itu, proses rekrutmen P2KD harus diatur sedemikian rupa. Tujuannya, agar penyelengaraan pilkades betul-betul independen, imbang, dan bisa dipercaya.
Peristiwa berdarah Rabu lalu itu menunjukkan kekacauan pelaksanaan pilkades di berbagai desa di Kota Salak. Dengan begitu, kita perlu melihat ini secara serius agar pesta demokrasi di tingkat desa sesuai dengan harapan.
Korban hari ini merupakan bagian besar dari kekacauan pilkades di berbagai desa di Bangkalan dewasa ini. Kita perlu melihat ini secara serius agar demokrasi di desa yang dimaksudkan untuk menganalisasi sirkulasi kepemimpinan secara damai tidak berujung pada konflik sosial pertumpahan darah manusia, apalagi kita masih saudara?
Basis dari sistem pilkades seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup) perlu dievaluasi secara komprehensif. Sebab, sudah menimbulkan kekacauan sosial dan politik.
Bukankah prinsip dari peraturan itu dibuat untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak? Lalu, bagaimana kalauperaturan tersebut sudah tidak mampu memberikan prinsip-prinsip keadilan tersebut? Mudah kita bicarakan, tapi sulit untuk diterapkan, bukan?
Untuk itu, para elemen terkait, baik itu pemerintah ataupun tokoh masyarakat, sudah semestinya mendorong perbaikan sistem tersebut lewat peraturan yang lebih baik. Semata-mata agar pelaksanaan pilkades sebagai pesta demokrasi rakyat kecil mampu menghadirkan pemimpin ideal yang memberikan kemajuan bagi masyarakat desa. Bukan pertengkaran dan perkelahian yang menumpahkan darah sesama saudara. (*)
*)Anggota DPRD Bangkalan Fraksi Partai Gerindra
Advertisement
Advertisement
Radar MaduraIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



