24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Pria dan Perempuan Setara, Said Abdullah: Pilpres 2024 Jadi Kontestasi Gagasan

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menuturkan, kontestasi Pilpres 2024 tidak selayaknya hanya dipenuhi diskursus tentang popularitas dan framing elektabilitas. Tetapi, juga kontestasi gagasan dan kapasitas kepemimpinan.

Said Abdullah mengingatkan semua pihak untuk tidak meremehkan kepemimpinan perempuan di kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya, dia mengingatkan agar pria dan perempuan dihadirkan dalam ruang debat yang setara.

”Hanya jalan itu yang membuat demokrasi kita semakin matang dan berkualitas,” katanya dikutip dari Koranmadura.com pada Jumat (2/12).

Menurut dia, momen Pemilu 2024 harus bisa menjangkau ruang kontestasi lebih dalam. Pendidikan politik kewargaan harus disuburkan agar publik memiliki kecukupan nalar dan kematangan analisis untuk menentukan pemimpinnya.

Baca Juga :  Pesan Kapolres saat Serahkan Penghargaan kepada Anggota

”Bangsa ini sangat rugi jika hanya gara-gara nafsu kekuasaan, rakyat tidak diberikan ruang dan waktu yang jernih (kontemplatif) untuk menemukan dan mengenali calon pemimpinnya,” imbuh Said Abdullah.

Said Abdullah mengungkapkan, upaya memarginalkan perempuan dari kontestasi Pilpres 2024 dilakukan secara sistematis lewat lembaga-lembaga survei. ”Padahal hasil survei lembaga-lembaga tersebut justru menjauhkan publik dari perdebatan substantif kepemimpinan nasional,” ulasnya.

Ditambahkan oleh Said Abdullah, hasil-hasil survei berbagai lembaga itu membuat politik elektoral saat ini hanya menyuburkan nilai-nilai feodal patriarkis. Hanya menjual ketampanan, ketegasan, dan kewibawaan mengurus negara. Seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

”Padahal, unsur-unsur itu tidak ada hubungannya. Sejarah kepemimpinan kita di masa lalu membuktikan banyak kaum perempuan menjadi pemimpin yang kompeten dan kredibel. Misalnya Ratu Kalinyamat, Cuk Nyak Dhien, dan lain-lain,” ujarnya.

Baca Juga :  Pembangunan Pemkab Terpadu Dikebut

Said Abdullah menyatakan, hegemoni survei dan ”buzzering” telah menjadi katup penutup yang sangat sistematis untuk mengeliminasi siapa yang boleh tampil dan tidak. Elektabilitas mereka dipersepsikan rendah. Apalagi jika dari kalangan perempuan.

”Para aktivis gerakan masyarakat sipil, kaum agamawan, penggerak lembaga survei, dan para intelektual berkewajiban untuk memperjuangkan kesadaran baru, pendidikan politik kewargaan,” tandas Said Abdullah. (*/par)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menuturkan, kontestasi Pilpres 2024 tidak selayaknya hanya dipenuhi diskursus tentang popularitas dan framing elektabilitas. Tetapi, juga kontestasi gagasan dan kapasitas kepemimpinan.

Said Abdullah mengingatkan semua pihak untuk tidak meremehkan kepemimpinan perempuan di kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya, dia mengingatkan agar pria dan perempuan dihadirkan dalam ruang debat yang setara.

”Hanya jalan itu yang membuat demokrasi kita semakin matang dan berkualitas,” katanya dikutip dari Koranmadura.com pada Jumat (2/12).


Menurut dia, momen Pemilu 2024 harus bisa menjangkau ruang kontestasi lebih dalam. Pendidikan politik kewargaan harus disuburkan agar publik memiliki kecukupan nalar dan kematangan analisis untuk menentukan pemimpinnya.

Baca Juga :  Dua Kecamatan di Sumenep Jadi Produsen Rokok Bodong

”Bangsa ini sangat rugi jika hanya gara-gara nafsu kekuasaan, rakyat tidak diberikan ruang dan waktu yang jernih (kontemplatif) untuk menemukan dan mengenali calon pemimpinnya,” imbuh Said Abdullah.

Said Abdullah mengungkapkan, upaya memarginalkan perempuan dari kontestasi Pilpres 2024 dilakukan secara sistematis lewat lembaga-lembaga survei. ”Padahal hasil survei lembaga-lembaga tersebut justru menjauhkan publik dari perdebatan substantif kepemimpinan nasional,” ulasnya.

Ditambahkan oleh Said Abdullah, hasil-hasil survei berbagai lembaga itu membuat politik elektoral saat ini hanya menyuburkan nilai-nilai feodal patriarkis. Hanya menjual ketampanan, ketegasan, dan kewibawaan mengurus negara. Seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

- Advertisement -

”Padahal, unsur-unsur itu tidak ada hubungannya. Sejarah kepemimpinan kita di masa lalu membuktikan banyak kaum perempuan menjadi pemimpin yang kompeten dan kredibel. Misalnya Ratu Kalinyamat, Cuk Nyak Dhien, dan lain-lain,” ujarnya.

Baca Juga :  Geliatkan Kembali Event Mendongeng Cerita Rakyat

Said Abdullah menyatakan, hegemoni survei dan ”buzzering” telah menjadi katup penutup yang sangat sistematis untuk mengeliminasi siapa yang boleh tampil dan tidak. Elektabilitas mereka dipersepsikan rendah. Apalagi jika dari kalangan perempuan.

”Para aktivis gerakan masyarakat sipil, kaum agamawan, penggerak lembaga survei, dan para intelektual berkewajiban untuk memperjuangkan kesadaran baru, pendidikan politik kewargaan,” tandas Said Abdullah. (*/par)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/