Oleh Faiq Nur Fikri*
ADA satu cara pandang yang barangkali sudah terlalu lama kita pakai ketika melihat Sumenep: daratan sebagai pusat, kepulauan sebagai wilayah di luarnya.
Pusat pemerintahan berada di daratan Madura. Dari sanalah kebijakan dibuat, pelayanan bergerak, dan pembangunan direncanakan. Sementara Kangean, Sapeken, Sapudi, Raas, Masalembu, dan pulau-pulau lainnya kerap kita bayangkan sebagai daerah yang jauh, yang baru bisa dicapai setelah menyeberangi laut.
Perlahan, laut pun berubah dalam cara kita memandangnya. Ia lebih sering hadir sebagai persoalan jarak dari pada sebagai jalan penghubung. Padahal, kalau kita mundur sedikit dan melihat sejarah Sumenep, ceritanya justru berbeda.
Sumenep dan Laut
Jauh sebelum istilah kabupaten digunakan seperti sekarang, Sumenep telah tumbuh sebagai kerajaan di lingkungan pesisir. Laut bukan ruang yang berada di luar kehidupan politik dan ekonomi kerajaan. Ia bagian dari kehidupan itu sendiri.
Sejak pertengahan abad ke-18, kepulauan di sekitar Sumenep telah masuk dalam hubungan politik dan perdagangan kerajaan, termasuk dalam pengaturan perdagangan dan pungutan di laut. Pada masa berikutnya, pulau-pulau tersebut ditempatkan dalam pemerintahan Sumenep dan bertahan di dalamnya selama beberapa generasi.
Catatan kolonial abad ke-19 memperlihatkan betapa dekat kehidupan masyarakat Sumenep dengan laut. Mereka berdagang dengan berbagai wilayah di Nusantara, membawa teripang, minyak, tikar, pinang, tembikar, dan beragam komoditas lainnya. Kangean, misalnya, dikenal memiliki kayu berkualitas yang menarik perhatian para pedagang Eropa.
Di sepanjang pesisir Sumenep, sejumlah bandar menjadi tempat barang bergerak dan kapal datang serta pergi. Dari sana hubungan dengan wilayah lain terus berlangsung.
Jalur itu tentu tak selalu aman. Perompakan menjadi salah satu persoalan serius sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Keamanan pelayaran bahkan menjadi bagian dari urusan pemerintahan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
