Oleh: Fawaid Zaini *)

Beberapa pekan menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama digelar, sebuah gambar sederhana berseliweran di media masa. Salah satunya seperti Seorang muktamirin, berangkat ke arena muktamar dengan naik Bus rombongan, dan pulang dengan membawa mobil second.

Tidak ada nama, tidak ada bukti, hanya sebuah meme. Tapi anehnya, meme itu menyebar cepat, dikomentari banyak orang, dan diam-diam disetujui oleh mereka yang bahkan tidak tahu persis siapa yang digambarkan di dalamnya.Kita tentu tidak boleh gegabah menjadikan sebuah meme sebagai bukti adanya politik uang. 

Meme bukan alat pembuktian, apalagi dasar untuk menuduh. Tapi ada hal lain yang lebih penting untuk direnungkan: meme itu adalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di kepala publik ketika mereka membayangkan sebuah muktamar besar akan berlangsung.

Dan yang terpantul kali ini bukan gambaran tentang musyawarah ulama, bukan pula tentang perdebatan gagasan keislaman dan kebangsaan. Yang terpantul adalah kecurigaan tentang transaksi.

Pertanyaannya sederhana, tapi menohok: mengapa masyarakat, bahkan sebagian warga NU sendiri, sampai membayangkan muktamar seperti itu? Sebuah organisasi yang usianya sudah lebih dari satu abad, yang lahir dari tradisi keilmuan pesantren dan pengabdian ulama kepada umat, kini di sebagian benak publik justru identik dengan tawar-menawar kursi. Ini bukan sekadar soal citra yang buruk. Ini pertanda ada sesuatu yang bergeser, entah pada kenyataan di lapangan, entah pada cara publik membaca kenyataan itu.

Di titik inilah paradoks besar Muktamar ke-35 mulai terlihat. Tema besar yang diusung muktamar bicara tentang menjaga marwah organisasi dan memperkaya khidmah, dua kata yang sarat muatan spiritual: pengabdian, amanah, maslahat untuk umat.

Namun, narasi yang beredar di media sosial menggunakan istilah yang sangat berbeda: dukungan, transaksi, uang, jabatan, keuntungan. Dua bahasa ini berjalan beriringan menjelang hari yang sama, di forum yang sama, untuk memilih pemimpin yang sama.

Di sinilah pertanyaan yang sebenarnya perlu diajukan: ketika khidmah bertemu dengan perhitungan untung-rugi, apakah jabatan di NU masih dianggap sebagai amanah, atau mulai diperlakukan perlahan-lahan sebagai komoditas yang bisa dipertukarkan?

Sosiolog Pierre Bourdieu barangkali bisa membantu kita membaca fenomena ini dengan lebih jernih. Bourdieu menyebut forum-forum semacam ini sebagai arena, ruang tempat berbagai jenis modal saling diperebutkan dan dipertaruhkan.

Dalam arena keagamaan seperti NU, ada modal yang selama ini menjadi sumber legitimasi utama, yaitu modal keagamaan: kedalaman ilmu, kedekatan dengan tradisi pesantren, rekam jejak pengabdian kepada umat.