Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Affan dan Demokrasi yang Terlindas

H
Penulis: Hendriyanto❯
MOHAMMAD AFFAN (Dosen STAI Darul Ulum Pamekasan, Pegiat Forum Doktor Peradaban)
MOHAMMAD AFFAN (Dosen STAI Darul Ulum Pamekasan, Pegiat Forum Doktor Peradaban)

oleh: MOHAMMAD AFFAN


Advertisement

DIA hanyalah seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, yang pada malam 28 Agustus itu sedang mengantar pesanan. Ia bukan demonstran, apalagi provokator.

Namun tragis, ia justru kehilangan nyawa karena dilindas mobil taktis polisi di ruang publik yang seharusnya aman.

Tragedi ini bukan sekadar peristiwa nahas. Ia menjadi cermin rapuhnya demokrasi yang terlindasdan mandeknya reformasi struktural di negeri ini.

Advertisement

Ya, kematian Affan Kurniawan tidak bisa dilihat sebagai ”kecelakaan” belaka. Ia lahir dari rentetan persoalan mendalam, mulai dari ketidakberesan tata kelola aparat, kerentanan pekerja yang dibiarkan tanpa perlindungan, dan jauhnya elite politik dari denyut persoalan rakyat.

Affan adalah representasi dari jutaan pekerja muda Indonesia yang menggantungkan hidup pada algoritma aplikasi, tanpa kepastian upah, tidak ada jaminan sosial, dan perlindungan hukum yang pasti.

Ketika ia menjadi korban represi aparat, luka personal berubah menjadi duka kolektif yang menegaskan bahwa negara gagal hadir untuk mereka yang paling lemah.

Advertisement

Otoritarianisme Baru

Tragedi ini adalah akumulasi dari tumpukan kemarahan yang memuncak serta ketimpangan ekonomi yang terus melebar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio gini pada 2023 mencapai 0,388, angka yang menandakan jurang antara kaya dan miskin sangat lebar.

Sementara itu, penelitian ILO (2024) memperkirakan ada lebih dari 4,5 juta orang bekerja di sektor transportasi daring, sebagian besar tanpa perlindungan kerja yang layak.

Dalam konteks ini, Affan bukan hanya korban insidental, melainkan simbol dari generasi pekerja yang terjebak dalam lingkaran kerentanan struktural.

Mereka bekerja panjang, berisiko tinggi, tetapi tetap berada di pinggiran perlindungan negara. Tragisnya, mereka justru menjadi korban represi ketika ruang publik dipenuhi demonstrasi.

Wajah kepolisian yang masih kental dengan watak represifnya menunjukkan reformasi sektor keamanan pasca-1998 mandek. Polisi, yang semestinya menjadi pengayom, lebih sering tampil sebagai aparat penjaga stabilitas politik, bahkan dengan kekerasan.

Laporan KontraS dan LBH setiap tahun mencatat ratusan kasus penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan aksi massa. Fenomena ini menandaskan demokrasi kita sedang bergerak mundur menuju otoritarianisme baru, ketika aspirasi rakyat dihadapi dengan gas air mata dan peluru karet.

Pemerintah tidak bisa menutup mata. Gelombang demonstrasi ini jelas menunjukkan lemahnya kanal demokrasi formal. Tuntutan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil sebenarnya konkret: penghentian sistem outsourcing yang eksploitatif.

Kenaikan upah minimum yang adil, reformasi pajak agar tidak hanya menguntungkan elite, serta percepatan pengesahan RUU penting seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset. Fakta bahwa tuntutan ini telah bertahun-tahun diabaikan menunjukkan jauhnya jarak antara rakyat dan pembuat kebijakan.

Lebih jauh lagi, gejolak ini juga menyingkap krisis representasi politik. Partai-partai yang semestinya menjadi saluran aspirasi rakyat, justru sibuk berkompromi demi kursi kekuasaan. Akibatnya, rakyat mencari caranya sendiri, turun ke jalan.

Ketika kanal formal macet, jalanan menjadi ”parlemen rakyat” terakhir. Inilah tanda demokrasi yang hanya berfungsi secara prosedural, tetapi gagal menghadirkan substansi keadilan.

Jalan Reformasi

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap warga berhak menyuarakan tuntutan politiknya di ruang publik. Namun hak ini tidak berarti tanpa batas.

Demonstrasi tidak boleh melanggar hak warga sipil lainnya, merusak fasilitas publik, apalagi melakukan penjarahan, karena hanya akan merugikan rakyat itu sendiri dan memperlemah legitimasi gerakan.

Di sisi lain, aparat keamanan memang memiliki mandat menjaga ketertiban dan keamanan. Tetapi kewenangan itu tidak bisa menjadi pembenaran untuk penggunaan kekerasan secara serampangan.

Penggunaan peluru, baik karet apalagi tajam, haruslah menjadi pilihan paling akhir, bahkan sebisa mungkin tidak digunakan. Setiap tindakan aparat harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan hak asasi manusia.

Negara yang demokratis hanya bisa berdiri kokoh bila aparatnya melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti atau mengorbankan mereka.

Duka Affan harus menjadi titik balik. Reformasi sektor keamanan tidak bisa lagi ditunda. Polri harus ditempatkan kembali di bawah kontrol sipil yang kuat dengan mekanisme pengawasan independen.

Pemerintah juga harus menata ulang regulasi kerja untuk memastikan pekerja gig mendapat status, upah, dan perlindungan sosial yang layak. Parlemen wajib mempercepat pembahasan RUU yang sudah terlalu lama tertunda, dari RUU PPRT hingga RUU Perampasan Aset, sebagai wujud keberpihakan nyata pada rakyat.

Pada akhirnya, reformasi tidak cukup hanya di atas kertas. Ia menuntut keberanian politik untuk memutus rantai kepentingan yang selama ini menjerat kebijakan publik. Ia juga menuntut partisipasi aktif masyarakat sipil untuk terus mengawal perubahan.

Kisah Affan menyadarkan kita bahwa demokrasi bukanlah warisan yang bisa diterima begitu saja, melainkan perjuangan yang harus terus diperbarui.

Kepergian Affan adalah momentum untuk menata ulang jalannya demokrasi. Reformasi yang mandek harus digerakkan kembali, sistem kerja yang eksploitatif harus diakhiri, dan aparat keamanan harus ditempatkan sebagai pelindung, bukan penguasa rakyat.

Jalan ini memang panjang dan penuh rintangan, tetapi sejarah bangsa menunjukkan bahwa setiap kali rakyat bersatu menuntut keadilan, perubahan selalu terjadi. Biarlah tragedi Affan menjadi awal dari kebangkitan baru demokrasi Indonesia. (*)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Denda dan Pokok PKB Ojol Dihapus, Aplikasi Harus Terdaftar di Komdigi

Denda dan Pokok PKB Ojol Dihapus, Aplikasi Harus Terdaftar di Komdigi

Kepala KB Samsat Bangkalan R. Ari Iriadi mengatakan, kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor itu hanya berlaku untuk ojol yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pemilik Rokok Marbol Batalkan Demo, Polres Diberi Waktu Sepekan Tangani Kasus Penjarahan

Pemilik Rokok Marbol Batalkan Demo, Polres Diberi Waktu Sepekan Tangani Kasus Penjarahan

Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, terkait dugaan puluhan kardus rokok yang dibawa dari rumah korban, polisi masih mendalami informasi tersebut.

Aliansi Gabungan Jurnalis Datangi Kantor Dewan, Tidak Terima Disebut Londo Ireng oleh Presiden RI

Aliansi Gabungan Jurnalis Datangi Kantor Dewan, Tidak Terima Disebut Londo Ireng oleh Presiden RI

Hendriyanto mengatakan, beberapa penyampaian pidato Presiden RI selalu menyampaikan pidato yang keliru, sehingga memicu ketidakkondusifan di tingkat nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer