Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Prospek Ekonomi Biru Berkelanjutan

I
Penulis: Ina Herdiyana❯
MUHAMMAD AUFAL FRESKY UNTUK JPRM
MUHAMMAD AUFAL FRESKY UNTUK JPRM

Oleh MUHAMMAD AUFAL FRESKY*


Advertisement

PADA 1964, Syekh Mahmoud Syaltout, rektor Universitas Al-Azhar kala itu, menyampaikan kepada Presiden Sukarno bahwa Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan Allah ke bumi. Pun demikian dengan kutipan lagu Kolam Susu dari band legendaris Koes Plus pada 1973 yang berbunyi: Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pernyataan Syekh Mahmoud dan kutipan lagu yang diciptakan Yok Koeswoyo itu seolah semakin menegaskan betapa melimpahnya kekayaan alam di negeri ini. Mulai dari hamparan daratan, bentangan lautan, gunung-gunung yang menjulang, rerimbunan hutan, aliran sungai-sungai, dan semacamnya. Dalam tulisan ini, saya akan fokus mengangkat potensi lautan, peluang, dan tantangannya di masa kini dan masa depan. Dalam istilah kekiniannya biasa kita kenal dengan ”ekonomi biru”.

Konsep ekonomi biru sendiri kali pertama diperkenalkan oleh Profesor Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovation, 100 Million Jobs. Dia mengemukakan teori yang menerangkan potensi manfaat perlindungan lingkungan hidup bagi seluruh komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, daur ulang, ataupun terbarukan. Senada dengan hal itu, Jusuf (2012) mengatakan, ekonomi biru merupakan tindakan yang berakar pada pembangunan ekonomi masyarakat secara komprehensif yang memiliki tujuan akhir untuk pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Intinya, ekonomi biru adalah suatu gagasan terkait tata kelola ekonomi nasional yang menjadikan lautan sebagai sumber utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menigkatkan pembangunan nasional, dan menaikkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Kesetaraan dan keadilan sosial dalam proses implementasi ekonomi memang menjadi landasannya. Fokusnya pada pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan. Pembangunan yang juga memperhatikan kelestarian lingkungan (laut) dan generasi selanjutnya. Sebab, konstitusi pun mengamanatkan agar sumber daya alam di negeri ini dimanfaatkan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat luas. Tidak hanya mengacu pada kepentingan investor, kelompok/individu tertentu. Potensi lautan yang kita miliki memang kadang luput atau bahkan sengaja tidak diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Atau memang sudah ada kerangka hukum dan kebijakannya, tetapi dalam tataran pelaksanaan tidak optimal.

Advertisement

Terkait hal itu, UU 32/2014 tentang Kelautan juga mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankan pengelolaan kelautan melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Lingkup pengelolaan kelautan tersebut termasuk penyelenggaraan kegiatan, pengusahaan, penyediaan, pemanfaatan sumber daya kelautan, dan terutama konservasi laut. Ditambah lagi, lima program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang pernah dikeluarkan. Isinya meliputi perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik laut.

Namun, jika memotret realitas yang terjadi, akan timbul ironi yang mungkin membuat kita geleng-geleng. Pasalnya, sejumlah oknum tak bertanggung jawab justru gemar melakukan penangkapan ikan yang berlebihan. Ditambah lagi, ada yang sengaja menangkap ikan dengan cara merusak ekosistem laut, berton-ton sampah plastik yang mencemari lautan, dan sebagainya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Sebab itulah, diperlukan strategi jitu dan ampuh untuk menuntaskan ragam persoalan itu.

Mengenai hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 2021 sudah menyusun peta jalan dalam pengembangan perekonomian kelautan agar berkelanjutan serta bisa memastikan kesehatan dan ketahanan ekosistem laut. Dalam peta jalan itu ada tiga target utama. Di antaranya, produk domestik bruto (PDB), jumlah enaga kerja sektor maritim, dan persentase lingkungan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Kini rakyat Indonesia bisa menilai sendiri, sejauh mana implementasi dan efektivitas dari konsep peta jalan tersebut.

Advertisement

Pada akhirnya, iziinkan saya memberikan beberapa tawaran solusi dan statergi untuk implementasi ekonomi biru di Indonesia. Pertama, berikan jaminan keamaan/perlindungan untuk seluruh kekayaan lautan. Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan di seluruh titik yang rawan pencurian; baik oleh nelayan lokal maupun pihak asing. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang beririsan dengan industri perikanan dan kelautan mulai dari hulu ke hilir. Baik nelayan, distributor, UMKM, dan semacamnya. Ketiga, sosialisasi yang masif dan terarah ke masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir; baik dari pemerintah pusat maupun daerah, mengenai pentingnya menjaga dan merawat laut.

Keempat, pembekalan atau pembinaan untuk UMKM yang menjual produk-produk yang bahan dasarnya berasal dari kekayaan lautan. Kelima, digitalisasi lautan. Seperti halnya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk meningkatkan hasil tangkapan, untuk membatasi penangkapan ikan ilegal, dan semacamnya. Keenam, menggencarkan promosi seluas-luasnya mengenai potensi kekayaan dan keindahan lautan Indonesia. Hal ini bertujuan memancing minat wisatawan untuk berkunjung. Yang pada akhirnya diharapkan bisa mendongkrak industri pariwisata. Ketujuh, penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi oknum yang merusak ekosistem laut. Tujuan tawaran solusi ini akan menjadi lebih ampuh jika ditambah 3K. Yaitu, kesadaran, kepedulian, dan konsistensi masyarakat dengan ikut menjaga dan merawat kekayaan laut Indonesia. Dengan demikian, sinergi dan kolaborasi antarpihak berkepentingan akan menjadi kunci utama dalam menggenjot pertumbuhan sektor maritim.

Apalagi jika didukung oleh tata kelola dan struktur kelembagaan yang efektif, saya rasa akan semakin mempercepat pembangunan sektor maritim. Sebab, seluruh rakyat Indonesia berharap penuh, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga bisa memperkuat ketahanan pangan nasional dengan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut. Pastinya, membutuhkan keberpihakan politik dan komitmen untuk memberantas ”mafia” yang bermain-main di sektor maritim. Sekali lagi, optimisme saya kembali menyala-nyala terkait masa depan Indonesia yang akan gilang-gemilang mengingat kekayaan laut Indonesia. Semua kembali kepada kita untuk mengelola dengan bijak. Terutama pemimpin di negeri ini; agar benar-benar menjadi pelayan sejati untuk rakyatnya. (*)

*)Magister Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer