
Oleh ABDUR ROHMAN*
SETIAP tahun, ada kabar yang terus memilukan dari kondisi pembangunan manusia di Madura. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang dirilis setiap akhir tahun menunjukkan betapa tertinggalnya kabupaten/kota di Madura dari kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Tahun ini, empat kabupaten di Madura kembali memperoleh angka IPM yang jauh dari rata-rata Jawa Timur. Sampang berada di posisi terbawah dengan angka 66,72; lalu diikuti Bangkalan dengan angka 67,33; dan Sumenep 69,78. Hanya tiga kabupaten inilah yang masuk kategori sedang dalam IPM Jawa Timur. Sementara Pamekasan sudah masuk kategori tinggi dengan angka 70,85. Namun, hal ini tetap menunjukkan ketertinggalan, sebab rata-rata IPM Jawa Timur sudah mencapai 75,35.
Masalah pembangunan manusia, dengan merujuk pada hasil IPM, sebetulnya sudah lama menjadi bahan kajian diskusi dan evaluasi. Namun, meskipun evaluasi terkait pembangunan manusia gencar didiskusikan, hasil IPM setiap tahun tetap memilukan. Tak ada perubahan signifikan yang positif dalam perkembangannya. Sebaliknya, ketika indikatornya dibedah, seakan terjadi stagnasi dalam perkembangannya. Pertanyaannya, betulkah orang Madura tidak bergairah untuk menjadi manusia yang terbangun? Atau, apakah terdapat perbedaan dalam mengaktualisasikan konsep masyarakat yang terbangun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membahas sedikit akar dari IPM.
Jika kita menggali akar pengukuran IPM, maka kita bertemu dengan Mahbub ul Haq, seorang ekonom asal India. Beliau menginginkan metode pengukuran pembangunan manusia yang tidak hanya berfokus pada kekayaan seseorang. Karena itu, lahirlah human development index (HDI), dalam bahasa Indonesia IPM, yang selain mengukur standar hidup layak, juga standar pengetahuan (pendidikan) dan umur panjang. Tentu saja, metode yang dikembangkan oleh Mahbub ul Haq adalah perkembangan yang sangat baik untuk menciptakan metode pengukuran yang lebih akurat.
Dengan demikian, hasil IPM bisa menjadi rujukan dalam membuat atau mengubah kebijakan sosial. Namun, makna akurat bukan berarti metode tersebut bisa diimplementasikan di sembarang tempat. Tidak semua kondisi masyarakat harus patuh dan tunduk pada konsep masyarakat terbangun dalam IPM. Sebab, hal ini cenderung meminggirkan kelompok yang tidak memenuhi syarat sebuah masyarakat terbangun. Hal ini menjadi masalah besar ketika pandangan ”masyarakat terbangun” ternyata hanyalah sebuah konsep yang dipaksakan, bukan konsep intersubjektif, yakni konsep yang dibenarkan oleh semua masyarakat.
Dalam pengukuran IPM, terdapat tiga indikator untuk mengukur seberapa terbangun sebuah masyarakat, yakni indikator umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga indikator ini pulalah yang menyimpulkan bahwa Madura masuk kategori masyarakat belum cukup terbangun. Hal ini disebabkan oleh gagalnya masyarakat Madura mencapai ukuran masyarakat terbangun yang dikonstruksi melalui IPM. Inilah tema utama dalam tulisan ini.
Masyarakat lokal, khususnya Madura, sebetulnya mengalami kekerasan epistemik akibat hasrat menuju masyarakat terbangun. Kekerasan epistemik merupakan kekerasan yang terjadi pada ranah pengetahuan, kepercayaan, dan ideologi sebuah kelompok. Kekerasan ini dapat berupa penyangkalan dan pendistorsian sebuah keyakinan yang ada pada kelompok tertentu.
Tulisan ini berusaha membongkar fenomena kekerasan epistemik dalam pengukuran IPM yang terjadi pada masyarakat Madura. Indikator pengetahuan menjadi topik dalam pembahasan ini. Sebab, indikator inilah yang sering muncul dan menjadi perdebatan panas dalam diskusi-diskusi masyarakat.
Indikator pengetahuan mengukur berapa tahun lamanya masyarakat menempuh pendidikan. IPM membagi indikator pengetahuan menjadi dua, yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS mengukur berapa tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, sementara HLS mengukur berapa tahun harapan anak usia 7 tahun ke atas dapat menempuh pendidikan. Data keduanya berhasil membuktikan betapa tertinggalnya pengetahuan masyarakat Madura dari kabupaten/kota lain di Jawa Timur. RLS tiga kabupaten di Madura berada di posisi paling bawah di Jawa Timur, yakni Sampang 5,08 tahun; Bangkalan 6,01 tahun; dan Sumenep 6,10 tahun. Sementara Pamekasan berada di posisi ke-8 terendah dengan 7,17 tahun. Artinya, masa pendidikan orang Madura usia 25 tahun ke atas tidak lebih dari 8 tahun. Bahkan, di Sampang sangat sulit untuk menemukan penduduk lulusan SD, sebab RLS-nya hanya 5 tahun.
Hasil HLS lebih memilukan lagi, terutama data Kabupaten Bangkalan. Bangkalan menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki HLS di bawah 12 tahun, yakni 11,98 tahun. Artinya, hanya Bangkalan yang harapan masa sekolahnya tidak lebih dari 12 tahun. Bahkan, tidak ada kenaikan signifikan HLS di Bangkalan sejak 2014 yang sudah 11,17 tahun. Kedua indikator inilah, RLS dan HLS, yang menyimpulkan bahwa masyarakat Madura jauh tertinggal dalam aspek pengetahuan, sebab mereka tidak mencapai standar lama pendidikan dari IPM.
Namun, jika menelisik lebih dalam, sebetulnya terdapat ketidakadilan dalam pengukuran ini. IPM hanya mengukur pengetahuan masyarakat melalui pendidikan formal. Artinya, masyarakat dianggap terbangun jika penduduknya mau mengonsumsi pengetahuan yang ditawarkan oleh pemerintah. Sebaliknya, mereka dianggap tidak berpengetahuan jika konsumsi pengetahuannya di luar dari arahan pemerintah. Tentu, hal ini menjadi kontradiksi dalam kehidupan masyarakat Madura. Sebab, pengetahuan tentang agama sebagai penekanan utama dalam masyarakat Madura berseberangan dengan konsep masyarakat terbangun. Hal tersebut menyebabkan proses pendidikan agama tidak dapat diukur sebagai proses pendidikan, seperti madrasah diniyah 6 tahun, tsanawiyah 3 tahun, pendidikan pesantren salaf, hingga Ma’had Aly. Bahkan, pengajian di langgar-langgar sebagai salah satu bentuk pendidikan sepanjang hayat tak dianggap sebagai proses pendidikan.
Inilah kekerasan epistemik pada masyarakat Madura dalam pengukuran indeks pembangunannya. Pengetahuan masyarakat Madura memperoleh nilai berbeda pada IPM dalam membaca masyarakat terbangun. Lambat-laun, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan meninggalkan gaya pendidikan agama di desa dan pondok pesantren. Sebab, mereka disibukkan oleh pendidikan formal melalui narasi individu yang terbangun. Pemerintah pun akan turut mengusahakan hal tersebut. Data ketertinggalan pengetahuan akan menjadi acuan untuk membuat kebijakan guna menciptakan masyarakat terbangun. Berbagai program akan digencarkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.
Penjelasan tersebut sudah jelas menunjukkan kekerasan epistemik dalam aspek pendidikan masyarakat Madura. Ruang, gaya, jenis dan cara masyarakat Madura belajar disangkal sebagai bentuk pendidikan. Nahasnya, semua orang mengamini kesimpulan tersebut, sehingga pendidikan masyarakat Madura betul-betul dianggap tertinggal. Jika demikian, maka data IPM sebenarnya bukan hanya menunjukkan indeks pembangunan manusia, tetapi juga menggambarkan indeks kekerasan epistemik yang dilakukan oleh penguasa. (*)
*) Aktif di Yayasan Bangkalan Bisa
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




