
Oleh SELI
INDONESIA adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk menentukan pemimpin atau wakil rakyat, baik di tataran eksekutif maupun legislatif, diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu). Selain untuk memilih pemimpin yang representatif, pemilu menjadi instrumen untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus menjadi penyangga tegaknya demokrasi secara berkelanjutan pasca Reformasi 1998.
Melihat situasi politik Indonesia di tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen, tentu pelaksanaan pemilu lima tahunan yang ditengarai sebagai pesta demokrasi rakyat tersebut bukanlah hal yang mudah dan gampang. Sehingga, diperlukan sistem yang baik, yang bisa menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di negeri tercinta ini.
Dalam perjalanannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup adalah pemilihan dengan hanya mencoblos gambar partai dengan ketentuan kesempatan kursi pertama diberikan kepada nomor urut teratas. Sedangkan sistem proporsional terbuka adalah memilih secara langsung nama-nama yang dikehendaki oleh para pemilih dengan ketentuan suara terbanyak menjadi pemenang sesuai dengan kebutuhan kursi di daerah pemilihan (dapil) tersebut. Saat ini sistem proporsional terbuka diatur dalam dasar hukum pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat 2 yang berbunyi ”Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.
Sistem proporsional terbuka ini sepenuhnya dijalankan sejak Pemilu 2009 sampai dengan saat ini. Artinya, keberlangsungan dari penggunaan sistem ini sudah empat kali secara berturut-turut, yaitu 2009, 2014, 2019, dan yang terbaru 2024. Namun dalam perjalanannya, penggunaan sistem ini tidak lepas dari berbagai problem dan kritikan, sebab dinilai memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satunya biaya kampanye yang mahal. Sehingga, hanya orang-orang tertentu dengan kelas ekonomi menengah ke atas yang mampu bersaing memperebutkan kursi legislatif tersebut. Integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya money politics, politik identitas, dan primordialisme ketokohan yang terlalu kuat dan mengakar serta sederet problematik lainnya, seperti memerlukan waktu yang terbilang cukup lama sehingga memberikan celah kepada para kontestan pemilu untuk melakukan manuver kanan kiri yang sering kali menyebabkan pemilu yang ditengarai sebagai pesta demokrasi rakyat tersebut menjadi bibit konflik sosial yang berkepanjangan.
Melihat fakta dan situasi yamg sedemikian akut tersebut, penulis menilai pentingnya untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup sebagai antitesis terhadap sistem proporsional terbuka yang memuat banyak kelemahan. Dengan menggunakan sistem proporsional tertutup ini, negara mampu menekan dan menghemat anggaran. Sebab dalam sistem ini, bentuk surat suara semakin kecil jadi hanya memuat gambar partai politik (parpol). Juga bisa menghemat waktu saat rekapitulasi dan penghitungan surat suara di TPS sehingga bisa mengurangi risiko kematian, sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019 saat sekitar 527 jiwa petugas KPPS meninggal dunia yang ditengarai karena kelelahan.
Keuntungan lain dari penggunaan sistem proporsional tertutup ini adalah meminimalkan terjadinya money politics, menghemat biaya kampanye, menghilangkan politik identitas, dan primordialisme ketokohan sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik sosial serta memberi kesempatan yang sama bagi anak bangsa yang terpanggil untuk menjadi wakil rakyat. Keuntungan lainnya yang tak kalah penting adalah meningkatnya kader ideologis partai di parlemen, sehingga bisa memperjuangkan lebih jauh gagasan dan nilai-nilai kepartaian, dalam arti lain para legislator yang duduk di parlemen tidak hanya menjadikan partai sebagai kendaraan meraih kekuasaan, tapi memiliki nilai yang jelas untuk diperjuangkan, sebab dengan sistem tersebut pimpinan partai memiliki fungsi kontrol lebih kuat terhadap kadernya yang menerima amanah rakyat lewat partai yang ia pimpin.
Penulis optimistis sistem proporsional tertutup mampu menjadi jawaban atas karut-marutnya demokrasi di Indonesia. (*)
*)Direktur Batokaban Bisa
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


