RadarMadura.id – Menjawab pertanyakan rekan-rekan wartawan, Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan bukan sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati, dan simpati.
Dengan demikian, ukurannya tidak cukup kesepakatan antarfraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR. Namun, kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serbasulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa.
Jika ukuran-ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas kami di DPR, tentu tidak akan lagi ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai-nilai kepatutan (etik). Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan.
Sebaliknya jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan asrpirasi-aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR. Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga.
Jadi, bagi Fraksi PDI Perjuangan, ketiga nilai itu penting karena menjadi jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberikan peringatan terhadap anggota-anggota fraksi kami untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri. Sebab, DPR adalah etalase, di mana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpang dan tidak patut.
Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya di luar batas kepatutan. Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depan. (*)
MH SAID ABDULLAH
Fraksi PDI Perjuangan