alexametrics
20.9 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Puasa Syariat, Tarekat, dan Makrifat di Tahun Politik

PUASA yang diwajibkan agama adalah menjauhkan diri dari makan, minum, dan hubungan seks dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itu puasa lahir (syariat). Puasa batin adalah menjaga semua indra dan pikiran dari segala yang diharamkan.

Puasa batin meninggalkan ketidakselarasan, baik lahir maupun batin. Jika puasa lahir dibatasi waktu, puasa batin (tarekat dan makrifat) dijalani selama-lamanya. Selama hidup di dunia hingga kehidupan akhirat. Itulah puasa sejati.

Puasa dan politik memiliki korelasi mendalam. Sesungguhnya satu output-nya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. (QS Al-Baqarah:183). Spirit ketakwaan dapat diterjemahkan sebagai bagian bentuk kejujuran, ketulusan, rendah hati, dan saling peduli (care).

Spirit ini kemudian melahirkan seseorang bertindak dan bertingkah laku mulia. Sebagai jalan menuntun seseorang muslim untuk meningkatkan hubungan antarmanusia dan dengan Allah. Begitu juga dengan politik. Satu ouput-nya adalah melahirkan sikap jujur dan saling peduli. Maka jadilah puasa dan politik adalah satu jalan menuju kedamaian dan keselamatan.

 

Puasa Syariat (Fiqh)

Dalam dimensi fikih, puasa Ramadan dipahami sebagai amalan dalam rangka menahan diri. Baik menahan makan, minum, bicara buruk, dan perbuatan yang bertentangan ajaran agama. Itu dimulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam.

Puasa tak hanya menjadi ritual tahunan yang berlangsung pada bulan Ramadan dengan mengikuti aturan-aturan fikih, melainkan harus mendapatkan makna dimensi lain yang lebih transformatif. Harus ada hikmah positif-konstruktif dalam setiap event Ramadan. Selanjutnya diinternalisasikan dalam kehidupan personal dan komunitas.

Internalisasi nilai-nilai hikmah puasa Ramadan tersebut akan berkontribusi bagi proses transformasi ke arah yang lebih baik dan berkualitas di tengah komunitas yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Komunitas atau personal dalam konteks politik bisa jadi itu adalah partai politik, gabungan partai politik atau komunitas pendukung salah satu pasangan calon (di pilkada).

Baca Juga :  Rujak Cingur dan Berhala Demokrasi

Maka dengan puasa Ramadan ini, membuka sekat-sekat perbedaan antarpendukung, antarkader politik (politisi), perbedaan sikap, dan aliran politik/dukungan menjadi cair di Ramadan ini. Begitu juga bagi komunitas atau personal penyelenggara pemilu yang harus mengedepankan nilai-nilai integritas dan independensi (tidak ada keberpihakan). Juga sesuai syariat (peraturan dan perundang-undangan) dalam menjalankan fungsi dan tahapan-tahapan pilkada atau pemilu.

 

Puasa Tarekat dan Makrifat

Seorang muslim dalam berpuasa harus siap lahir dan batin. Harus mengerti makna atau tujuan utama puasa. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi tiga tingkatan (level) puasa. Yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa paling khusus.

Puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Puasa khusus ialah menahan telinga, pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Puasa paling khusus adalah menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia, dan memikirkan selain Allah SWT. Puasa yang ketiga ini (shaumu khususil khusus) disebut batal bila terlintas dalam hati pikiran selain Allah SWT dan hari akhir.

Dalam konteks tema ini ada relevansi puasa (secara makrifat) dengan berpolitik sekarang ini. Dapat dilihat dari lisan politisi dalam menjaga ketenteraman dalam kehidupan sosial masyarakat. Terlihat bahwa selama puasa Ramadan semua politisi dan masyarakat umum tidak melanggar norma agama atau sengaja mengeluarkan ”jurus mabuk” untuk membuat publik heboh. Pada akhirnya dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Baca Juga :  Siring Kemuning Akan Masuk Paket Wisata Madura

Bekerja untuk kepentingan publik yang dalam kajian maqasid syariah-nya disebut al-maslahath al-ammah (kepentingan publik) juga bagian dari mengisi ibadah puasa. Yang lebih penting, selama puasa Ramadan kita terhindari dari manuver politik yang dapat mengganggu ketenteraman berpuasa.

Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat mengatakan, lima hal yang wajib dipelihara atau dijaga seseorang yang bekerja dalam kancah politik. Yaitu, menjaga agama (hifdzu ad-din), menjaga jiwa (hifdzu an-nafs), menjaga nasab (hifdzu an-nasl), menjaga akal (hifdzu aql), dan menjaga harta (hifdzu al-mal).

Merujuk pada pendapat Imam Asy-Syatibi, seorang politisi muslim jelas disebutkan pada level pertama. Walau berbeda partai, berbeda dukungan, berbeda dapil, dan berbeda latar belakang tetap harus menjaga agama sebagai prisip utama dalam kehidupan berpolitik. Menjaga agama itu merupakan internalisasi dari makna berpuasa secara tarekat dan makrifat.

Tidak ada alasan yang dapat diketengahkan bahwa puasa Ramadan tidak ada hubungan dengan perilaku politisi. Semoga puasa Ramadan ini benar-benar cerminan menuju peningkatan peradaban politik sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Semoga kita tidak digolongkan sebagai golongan manusia sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ”Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga”. Wallahu a’lam bis-sawab. 

 

*)Santri Nashatut Thullab Prajjan, Camplong, mengabdi di KPU Sampang.

PUASA yang diwajibkan agama adalah menjauhkan diri dari makan, minum, dan hubungan seks dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itu puasa lahir (syariat). Puasa batin adalah menjaga semua indra dan pikiran dari segala yang diharamkan.

Puasa batin meninggalkan ketidakselarasan, baik lahir maupun batin. Jika puasa lahir dibatasi waktu, puasa batin (tarekat dan makrifat) dijalani selama-lamanya. Selama hidup di dunia hingga kehidupan akhirat. Itulah puasa sejati.

Puasa dan politik memiliki korelasi mendalam. Sesungguhnya satu output-nya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. (QS Al-Baqarah:183). Spirit ketakwaan dapat diterjemahkan sebagai bagian bentuk kejujuran, ketulusan, rendah hati, dan saling peduli (care).


Spirit ini kemudian melahirkan seseorang bertindak dan bertingkah laku mulia. Sebagai jalan menuntun seseorang muslim untuk meningkatkan hubungan antarmanusia dan dengan Allah. Begitu juga dengan politik. Satu ouput-nya adalah melahirkan sikap jujur dan saling peduli. Maka jadilah puasa dan politik adalah satu jalan menuju kedamaian dan keselamatan.

 

Puasa Syariat (Fiqh)

Dalam dimensi fikih, puasa Ramadan dipahami sebagai amalan dalam rangka menahan diri. Baik menahan makan, minum, bicara buruk, dan perbuatan yang bertentangan ajaran agama. Itu dimulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam.

Puasa tak hanya menjadi ritual tahunan yang berlangsung pada bulan Ramadan dengan mengikuti aturan-aturan fikih, melainkan harus mendapatkan makna dimensi lain yang lebih transformatif. Harus ada hikmah positif-konstruktif dalam setiap event Ramadan. Selanjutnya diinternalisasikan dalam kehidupan personal dan komunitas.

Internalisasi nilai-nilai hikmah puasa Ramadan tersebut akan berkontribusi bagi proses transformasi ke arah yang lebih baik dan berkualitas di tengah komunitas yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Komunitas atau personal dalam konteks politik bisa jadi itu adalah partai politik, gabungan partai politik atau komunitas pendukung salah satu pasangan calon (di pilkada).

Baca Juga :  Partai Belum Setor Rekening Kampanye

Maka dengan puasa Ramadan ini, membuka sekat-sekat perbedaan antarpendukung, antarkader politik (politisi), perbedaan sikap, dan aliran politik/dukungan menjadi cair di Ramadan ini. Begitu juga bagi komunitas atau personal penyelenggara pemilu yang harus mengedepankan nilai-nilai integritas dan independensi (tidak ada keberpihakan). Juga sesuai syariat (peraturan dan perundang-undangan) dalam menjalankan fungsi dan tahapan-tahapan pilkada atau pemilu.

 

Puasa Tarekat dan Makrifat

Seorang muslim dalam berpuasa harus siap lahir dan batin. Harus mengerti makna atau tujuan utama puasa. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi tiga tingkatan (level) puasa. Yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa paling khusus.

Puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Puasa khusus ialah menahan telinga, pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Puasa paling khusus adalah menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia, dan memikirkan selain Allah SWT. Puasa yang ketiga ini (shaumu khususil khusus) disebut batal bila terlintas dalam hati pikiran selain Allah SWT dan hari akhir.

Dalam konteks tema ini ada relevansi puasa (secara makrifat) dengan berpolitik sekarang ini. Dapat dilihat dari lisan politisi dalam menjaga ketenteraman dalam kehidupan sosial masyarakat. Terlihat bahwa selama puasa Ramadan semua politisi dan masyarakat umum tidak melanggar norma agama atau sengaja mengeluarkan ”jurus mabuk” untuk membuat publik heboh. Pada akhirnya dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Baca Juga :  ”Bernostalgia” Bersama Rasulullah

Bekerja untuk kepentingan publik yang dalam kajian maqasid syariah-nya disebut al-maslahath al-ammah (kepentingan publik) juga bagian dari mengisi ibadah puasa. Yang lebih penting, selama puasa Ramadan kita terhindari dari manuver politik yang dapat mengganggu ketenteraman berpuasa.

Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat mengatakan, lima hal yang wajib dipelihara atau dijaga seseorang yang bekerja dalam kancah politik. Yaitu, menjaga agama (hifdzu ad-din), menjaga jiwa (hifdzu an-nafs), menjaga nasab (hifdzu an-nasl), menjaga akal (hifdzu aql), dan menjaga harta (hifdzu al-mal).

Merujuk pada pendapat Imam Asy-Syatibi, seorang politisi muslim jelas disebutkan pada level pertama. Walau berbeda partai, berbeda dukungan, berbeda dapil, dan berbeda latar belakang tetap harus menjaga agama sebagai prisip utama dalam kehidupan berpolitik. Menjaga agama itu merupakan internalisasi dari makna berpuasa secara tarekat dan makrifat.

Tidak ada alasan yang dapat diketengahkan bahwa puasa Ramadan tidak ada hubungan dengan perilaku politisi. Semoga puasa Ramadan ini benar-benar cerminan menuju peningkatan peradaban politik sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Semoga kita tidak digolongkan sebagai golongan manusia sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ”Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga”. Wallahu a’lam bis-sawab. 

 

*)Santri Nashatut Thullab Prajjan, Camplong, mengabdi di KPU Sampang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/