SUMENEP – Seleksi calon sekretaris kabupaten (Sekkab) Sumenep tinggal tahap akhir. Tiga nama masuk di meja bupati. Yakni, Ahmad Masuni, Edy Rasiyadi, dan Mohammad Jakfar. Jawa Pos Radar Madura (JPRM) akan mengulas sosok tiga calon itu setiap hari.
Ahmad Masuni merupakan seorang di antara tiga calon Sekkab Sumenep yang kenyang pengalaman birokrasi. Pria kelahiran Sumenep, 27 Oktober 1963, itu mengabdi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1990. Karirnya dimulai saat menjadi staf keuangan 1990–1999.
Setelah itu, suami Zulfitria itu dipromosikan menjadi kepala bagian (Kabag) keuangan setkab 1999–2006. Sejak 2006–2009, Masuni diangkat menjadi kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah (BPKKAD). ”Dari 2009–2011, saya menjadi kepala dinas koperasi. Kemudian, 2011–2013 sebagai kepala dinas pendidikan,” kata Masuni saat ditemui JPRM di kantornya Senin (28/5).
Sejak 2013–2017, Masuni ditugaskan di tempat berbeda. Yakni, sebagai kepala badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana (BPMP-KB). Sejak 2017 sampai sekarang, dia menakhodai dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Di tempat tugas baru itulah Masuni menjadi orang tua dari para kepala desa di Kota Keris.
Setiap pindah tugas, Masuni senantiasa melakukan pengabdian dengan penuh totalitas. Dia juga selalu berupaya menciptakan inovasi atau terobosan. Saat di bagian keuangan, dia menciptakan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan sistem itu, semua transaksi keuangan bisa memenuhi syarat akuntansi.
Saat di dinas koperasi, Masuni menginisiasi pendirian koperasi wanita. Koperasi tersebut kemudian mendapat hibah dari pemerintah provinsi (pemprov). Masuni menyerahkan hibah itu secara utuh tanpa potongan sepeser pun. Ada Koperasi Wanita Al-Hidayah, Marengan Laok. Saat itu koperasi tersebut mendapat hibah Rp 25 juta dan anggotanya 20 orang.
”Saat ini asetnya sudah mencapai Rp 400 juta dan anggotanya lebih dari 300 orang,” tambahnya.
Di dinas pendidikan, Masuni memelopori program persiapan masuk perguruan tinggi bagi anak dari keluarga miskin. Dinas yang dipimpinnya mengundang tim untuk mengadakan bimbingan belajar bagi mereka yang tergolong miskin. Mereka dilatih menjawab soal-soal ujian masuk perguruan tinggi ternama di tanah air.
”Alhamdulillah, banyak kemudian dari anak-anak kurang mampu yang diterima di Universitas Indonesia (UI), Universtitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Jember (Unej), dan perguruan tinggi ternama lainnya,” terangnya.
Sedangkan di BPMP-KB, Masuni menginisiasi penyusunan database akseptor KB. Data tersebut disusun lengkap by name by address. Setelah pindah tugas ke DPMD, dia juga terus menciptakan hal-hal inovatif. Misalnya, menerapkan sistem keuangan desa (siskeudes). Mulai saat ini, semua APBDes harus menerapkan sistem tersebut.
”Saya juga turun langsung ke desa-desa untuk membina para perangkat desa,” terang ayah Zaitun Wardani dan Sulvian Nor itu. Dalam hal birokrasi, Masuni menilai bahwa pemerintah merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh tujuan pembangunan harus berpihak pada rakyat. Termasuk dalam hal transparansi keuangan daerah.
”APBD itu bukan rahasia. Kalau APBD dianggap rahasia, maka tidak maju-maju nanti,” katanya. ”Tujuan birokrasi, semua harus mengikuti regulasi yang sudah ditentukan. Semua ASN harus punya konsep kinerja. Juga transparansi dari keuangan daerah. Karena uang daerah itu bukan uang daerah, tapi uang rakyat,” tukasnya.
