alexametrics
20.9 C
Madura
Friday, July 8, 2022

Harus Lakukan Efisiensi Belanja Anggaran

BANGKALAN – Gubernur Jawa Timur (Jatim) sudah mengevaluasi APBD Bangkalan 2018. Hasilnya, pemerintah provinsi (pemprov) mengimbau pemkab melakukan efisiensi belanja anggaran dan meningkatkan pendapatan daerah.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Bangkalan Eddy Moeljono kemarin (29/12). Menurut dia, evaluasi APBD 2018 oleh gubernur Jatim turun seminggu lalu. Tidak ada kebijakan anggaran hasil pembahasan dengan DPRD yang harus dirasionalisasi. Semua bersifat imbauan secara umum.

”Evaluasi APBD 2018 lebih ke imbauan. Baik di pendapatan maupun di belanja,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (29/12).

Untuk pendapatan, kata Eddy, target realisasi diimbau lebih dioptimalkan. Kemudian, untuk belanja ditekankan efesiensi anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2018 berjalan normal.

Baca Juga :  Tersangka Pemalsuan Stempel dan Tanda Tangan Jadi Tahanan Kota

”Itu hasil evaluasi gubernur. Tidak spesifik, pagu anggaran ini harus dirasionalisasi,” ucapnya.

Jika berkaca pada evaluasi APBD 2017, ada beberapa item yang dievaluasi gubernur. Di antaranya, perjalanan dinas, belanja mamin, dan lainnya. ”Nah, tahun ini tidak demikian,” ujarnya.

Menurut Eddy, andai dalam APBD 2018 terdapat plotting anggaran yang dirasa tidak rasional, sudah pasti pemprov memberikan catatan. ”Ini kan tidak. Semoga saja tahun 2018 lebih maksimal lagi,” harapnya.

Anggota Banggar DPRD Bangkalan Musawwir mengklaim pembahasan APBD 2018 jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Misalnya, dari segi waktu masuk kategori tidak terlambat. Akhirnya, gaji anggota dewan dan kepala daerah tidak tertunda lagi. ”Kalau tahun sebelumnya sangat amburadul. Ya lumayan ada perubahan,” ucapnya. 

Baca Juga :  Rampas Kalung Emas, Tinggalkan HP dan Motor

 

BANGKALAN – Gubernur Jawa Timur (Jatim) sudah mengevaluasi APBD Bangkalan 2018. Hasilnya, pemerintah provinsi (pemprov) mengimbau pemkab melakukan efisiensi belanja anggaran dan meningkatkan pendapatan daerah.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Bangkalan Eddy Moeljono kemarin (29/12). Menurut dia, evaluasi APBD 2018 oleh gubernur Jatim turun seminggu lalu. Tidak ada kebijakan anggaran hasil pembahasan dengan DPRD yang harus dirasionalisasi. Semua bersifat imbauan secara umum.

”Evaluasi APBD 2018 lebih ke imbauan. Baik di pendapatan maupun di belanja,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (29/12).


Untuk pendapatan, kata Eddy, target realisasi diimbau lebih dioptimalkan. Kemudian, untuk belanja ditekankan efesiensi anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2018 berjalan normal.

Baca Juga :  Rampas Kalung Emas, Tinggalkan HP dan Motor

”Itu hasil evaluasi gubernur. Tidak spesifik, pagu anggaran ini harus dirasionalisasi,” ucapnya.

Jika berkaca pada evaluasi APBD 2017, ada beberapa item yang dievaluasi gubernur. Di antaranya, perjalanan dinas, belanja mamin, dan lainnya. ”Nah, tahun ini tidak demikian,” ujarnya.

Menurut Eddy, andai dalam APBD 2018 terdapat plotting anggaran yang dirasa tidak rasional, sudah pasti pemprov memberikan catatan. ”Ini kan tidak. Semoga saja tahun 2018 lebih maksimal lagi,” harapnya.

Anggota Banggar DPRD Bangkalan Musawwir mengklaim pembahasan APBD 2018 jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Misalnya, dari segi waktu masuk kategori tidak terlambat. Akhirnya, gaji anggota dewan dan kepala daerah tidak tertunda lagi. ”Kalau tahun sebelumnya sangat amburadul. Ya lumayan ada perubahan,” ucapnya. 

Baca Juga :  SMP Adiwayata Belajar Jurnalistik

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/