alexametrics
21.2 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Kajian Pemekaran Pamekasan Belum Dianggarkan

PAMEKASAN – Mayoritas fraksi DPRD sudah sepakat untuk melakukan kajian pemekaran Pamekasan. Bahkan, perwakilan fraksi telah mengirim surat ke pimpinan untuk segera membahas dengan legislatif. Tapi, mereka belum memiliki anggaran untuk kajian pemekaran.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, anggaran pemekaran bisa dialokasikan dalam APBD 2018. Setidaknya kajian pemekaran itu membutuhkan biaya antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Dia yakin anggaran tersebut bisa di-cover oleh pemkab.

”Itu pasti dianggarkan. Kami sudah berkoordinasi dengan keuangan pemkab,” ujar Ismail, Rabu (29/11).

Menurut Ismail, kajian itu merupakan suatu langkah untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari pemekaran. Jika lebih banyak manfaat, pemekaran akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika lebih banyak mudarat, Pamekasan tidak akan dimekarkan.

Baca Juga :  Pustakawan PP Annuqayah Kunjungi Jawa Pos Radar Madura

”Tapi saya yakin bila dimekarkan akan semakin berdampak positif. Terutama bagi peningkatan pelayanan publik,” tambah Ismail.

Rencananya, Pamekasan akan dibagi menjadi dua pemerintahan. Yakni, satu pemerintahan kota dan satu pemerintahan kabupaten. Opsi yang selama ini digelindingkan yakni pembentukan Kota Pamekasan. ”Nanti Kota Pamekasan bisa terdiri dari empat atau lima kecamatan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Taufikurrahman mengatakan bahwa pihaknya belum mengalokasikan anggaran pemekaran. Sebab, pemekaran tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, dalam APBD Pamekasan 2018 belum dianggarkan secara khusus.

”Kalau hanya kajian-kajian bisa dilakukan secara internal DPRD. Bisa dari kegiatan kapasitas peningkatan kemampuan dewan dengan mengambil topik sekitar itu,” kata Taufikurrahman.

Baca Juga :  Evaluasi Serapan Anggaran Batal

Apabila dari kajian itu Pamekasan memang layak dipisah, itu bisa ditawarkan kepada kepala daerah yang baru setelah Pilkada 2018. Hasil kajian itu diharapkan bisa masuk dalam RPJMD Pamekasan 2018–2023. 

”Dari situ kemudian bisa dianggarkan kajian, studi banding, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait pemekaran,” tukasnya.

PAMEKASAN – Mayoritas fraksi DPRD sudah sepakat untuk melakukan kajian pemekaran Pamekasan. Bahkan, perwakilan fraksi telah mengirim surat ke pimpinan untuk segera membahas dengan legislatif. Tapi, mereka belum memiliki anggaran untuk kajian pemekaran.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, anggaran pemekaran bisa dialokasikan dalam APBD 2018. Setidaknya kajian pemekaran itu membutuhkan biaya antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Dia yakin anggaran tersebut bisa di-cover oleh pemkab.

”Itu pasti dianggarkan. Kami sudah berkoordinasi dengan keuangan pemkab,” ujar Ismail, Rabu (29/11).


Menurut Ismail, kajian itu merupakan suatu langkah untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari pemekaran. Jika lebih banyak manfaat, pemekaran akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika lebih banyak mudarat, Pamekasan tidak akan dimekarkan.

Baca Juga :  Intens Berikan Pendidikan Politik

”Tapi saya yakin bila dimekarkan akan semakin berdampak positif. Terutama bagi peningkatan pelayanan publik,” tambah Ismail.

Rencananya, Pamekasan akan dibagi menjadi dua pemerintahan. Yakni, satu pemerintahan kota dan satu pemerintahan kabupaten. Opsi yang selama ini digelindingkan yakni pembentukan Kota Pamekasan. ”Nanti Kota Pamekasan bisa terdiri dari empat atau lima kecamatan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Taufikurrahman mengatakan bahwa pihaknya belum mengalokasikan anggaran pemekaran. Sebab, pemekaran tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, dalam APBD Pamekasan 2018 belum dianggarkan secara khusus.

”Kalau hanya kajian-kajian bisa dilakukan secara internal DPRD. Bisa dari kegiatan kapasitas peningkatan kemampuan dewan dengan mengambil topik sekitar itu,” kata Taufikurrahman.

Baca Juga :  Pasutri di Pulau Sapudi Dibacok Orang Tak Dikenal

Apabila dari kajian itu Pamekasan memang layak dipisah, itu bisa ditawarkan kepada kepala daerah yang baru setelah Pilkada 2018. Hasil kajian itu diharapkan bisa masuk dalam RPJMD Pamekasan 2018–2023. 

”Dari situ kemudian bisa dianggarkan kajian, studi banding, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait pemekaran,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/