alexametrics
21.4 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Akhirnya RPJMD Disahkan

PAMEKASAN – Drama rapat paripurna terjadi di DPRD Pamekasan kemarin (29/3). Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018–2023 baru disahkan setelah melalui beberapa babak.

Awalnya, anggota DPRD Pamekasan 2014–2019 pecah telur kedisiplinan. Untuk kali pertama kehadiran mereka tidak sampai dua per tiga pada rapat paripurna. Akibatnya, agenda pengesahan RPJMD 2018–2023 yang diagendakan kemarin siang gagal.

Jumlah anggota dewan yang hadir pada kesempatan itu tidak kuorum. Ketidakhadiran wakil rakyat itu karena keinginan mereka tidak terpenuhi. Rapat paripurna sah dilakukan jika anggota dewan yang hadir mencapai 2/3 dari total 45 anggota wakil rakyat. Atau, minimal 30 orang.

Sementara yang hadir hanya 28 orang. Sebanyak 17 anggota dewan absen. Perinciannya, fraksi PPP 2 orang, fraksi PKB 3 orang, dan fraksi PBB 1 orang. Kemudian, fraksi Demokrat 2 orang, fraksi PAN Sejahtera 3 orang, dan fraksi Golkar 1 orang. Lalu, fraksi Nasdem 2 orang, dan fraksi Merah Putih 3 orang.

Sesuai undangan, rapat paripurna digelar pukul 08.30. Namun, rapat baru dimulai pukul 11.10. Ketua DPRD Pamekasan Hailili Yasin terlihat sibuk menghubungi anggota dewan dari fraksi PPP.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, sebelum draf RPJMD dilayangkan ke gubernur untuk difasilitasi, ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Yakni, sebelum paripurna pengesahan, harus ada sinkronisasi.

Draf rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan itu harus dibahas kembali meski sudah dievaluasi gubernur. Kesepakatan antara panitia khusus (pansus) dengan eksekutif itu ternyata tidak terlaksana. Tidak ada komunikasi sama sekali sebelum disahkan melalui paripurna.

Baca Juga :  DPRD Gelar Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2018

Setelah draf turun ke eksekutif langsung diajukan ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan. Pimpinan dewan kemudian membuat undangan paripurna tanpa sepengetahuan pansus. Padahal, sebelum itu masih ada kesempatan untuk melakukan sinkronisasi.

Karena itu, sejumlah anggota dewan melakukan reaksi karena tiba-tiba ada undangan rapat paripurna pengesahan. Salah satunya, tidak hadir dalam rapat tertinggi itu. ”Reaksinya beda-beda, ada yang tidak hadir,” katanya.

Hosnan mengatakan, paripurna gagal merupakan kali pertama terjadi di dewan. Tidak diketahui pasti mengapa anggota dewan sampai bersikap keras seperti itu. Tetapi, politikus senior itu menilai tidak hadirnya anggota dewan pada rapat tersebut karena kecewa.

Sebab, kesepakatan yang disetujui bersama tidak diindahkan. Hosnan berharap, eksekutif harus bersikap lebih profesional. ”Harus jadi pelajaran bagi kita bersama,” kata anggota dewan tiga periode itu.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya belasan anggota dewan itu. Tetapi, kata dia, secara institusi pimpinan dewan tidak bisa memberi sanksi kepada wakil rakyat nakal. Sanksi itu bisa dijatuhkan oleh partai masing-masing. ”Mungkin lagi sibuk kampanye,” katanya.

Disinggung mengenai kekecewaan terhadap pelanggaran kesepakatan, Halili enggan berkomentar. Menurut dia, kalaupun ada kekecewaan, dimungkinkan karena undangan rapat dikirim sehari sebelum pelaksanaan. Bukan karena ada kesepakatan yang dilanggar.

Sementara Bupati Baddrut Tamam tidak bersedia berkomentar. Setelah diumumkan rapat paripurna gagal lantaran tidak kuorum, dia bertepuk tangan sembari tersenyum. Lalu, bergegas meninggalkan kantor dewan. ”Ke ketua (dewan) dulu, baru nanti ke saya,” katanya saat hendak dimintai tanggapan.

Baca Juga :  BK Sidang Sekretaris Komisi I

Setelah paripurna siang kemarin itu gagal, pimpinan dewan menggelar rapat tertutup di internal dewan. Rapat dihadiri Ketua DPRD Halili Yasin beserta dua Wakil Ketua Imam Hosairi dan Ketua Hermanto bersama anggota. Sedangkan seorang Wakil Ketua Suli Faris dari fraksi PBB tidak hadir.

Forum ini kemudian sepakat mengundang bappeda selaku perwakilan eksekutif untuk sinkronisasi dengan pansus yang diketuai Hosnan Ahmadi. Sinkronisasi digelar eksekutif dengan pansus pukul 13.00 hingga selesai.

Babak berikutnya langsung digendakan kembali rapat paripurna. Rapat agenda pengesahan RPJMD digelar pukul 15.00 untuk kali kedua setelah sebelumnya gagal karena tidak kuorum.

Saat itulah kehadiran anggota dewan bertambah menjadi 32 orang dan 13 tidak hadir. Perinciannya, fraksi PKB 1, fraksi PBB 2, fraksi Demokrat 2, dan fraksi PAN Sejahtera 2. Selain itu, fraksi Golkar 1, fraksi Nasdem 2, dan fraksi Merah Putih 3 orang.

RPJMD tetap diusahakan tetap disahkan kemarin karena draf tersebut harus klir paling lambat Maret 2019 atau enam bulan setelah bupati terpilih dilantik. Jika kemarin tidak terlaksana, sangat mungkin akan digelar hari ini (30/3) atau besok (31/3) meski hari libur.

Jika sampai akhir Maret tetap tidak disahkan, maka semua anggota dewan dan bupati harus puasa gaji. ”Sanksinya kalau tidak disahkan, bupati dan seluruh anggota dewan tidak akan menerima gaji selama tiga bulan,” terang Hosnan.  

PAMEKASAN – Drama rapat paripurna terjadi di DPRD Pamekasan kemarin (29/3). Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018–2023 baru disahkan setelah melalui beberapa babak.

Awalnya, anggota DPRD Pamekasan 2014–2019 pecah telur kedisiplinan. Untuk kali pertama kehadiran mereka tidak sampai dua per tiga pada rapat paripurna. Akibatnya, agenda pengesahan RPJMD 2018–2023 yang diagendakan kemarin siang gagal.

Jumlah anggota dewan yang hadir pada kesempatan itu tidak kuorum. Ketidakhadiran wakil rakyat itu karena keinginan mereka tidak terpenuhi. Rapat paripurna sah dilakukan jika anggota dewan yang hadir mencapai 2/3 dari total 45 anggota wakil rakyat. Atau, minimal 30 orang.


Sementara yang hadir hanya 28 orang. Sebanyak 17 anggota dewan absen. Perinciannya, fraksi PPP 2 orang, fraksi PKB 3 orang, dan fraksi PBB 1 orang. Kemudian, fraksi Demokrat 2 orang, fraksi PAN Sejahtera 3 orang, dan fraksi Golkar 1 orang. Lalu, fraksi Nasdem 2 orang, dan fraksi Merah Putih 3 orang.

Sesuai undangan, rapat paripurna digelar pukul 08.30. Namun, rapat baru dimulai pukul 11.10. Ketua DPRD Pamekasan Hailili Yasin terlihat sibuk menghubungi anggota dewan dari fraksi PPP.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, sebelum draf RPJMD dilayangkan ke gubernur untuk difasilitasi, ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Yakni, sebelum paripurna pengesahan, harus ada sinkronisasi.

Draf rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan itu harus dibahas kembali meski sudah dievaluasi gubernur. Kesepakatan antara panitia khusus (pansus) dengan eksekutif itu ternyata tidak terlaksana. Tidak ada komunikasi sama sekali sebelum disahkan melalui paripurna.

Baca Juga :  Pengiriman Logistik Kepulauan Terhambat

Setelah draf turun ke eksekutif langsung diajukan ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan. Pimpinan dewan kemudian membuat undangan paripurna tanpa sepengetahuan pansus. Padahal, sebelum itu masih ada kesempatan untuk melakukan sinkronisasi.

Karena itu, sejumlah anggota dewan melakukan reaksi karena tiba-tiba ada undangan rapat paripurna pengesahan. Salah satunya, tidak hadir dalam rapat tertinggi itu. ”Reaksinya beda-beda, ada yang tidak hadir,” katanya.

Hosnan mengatakan, paripurna gagal merupakan kali pertama terjadi di dewan. Tidak diketahui pasti mengapa anggota dewan sampai bersikap keras seperti itu. Tetapi, politikus senior itu menilai tidak hadirnya anggota dewan pada rapat tersebut karena kecewa.

Sebab, kesepakatan yang disetujui bersama tidak diindahkan. Hosnan berharap, eksekutif harus bersikap lebih profesional. ”Harus jadi pelajaran bagi kita bersama,” kata anggota dewan tiga periode itu.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya belasan anggota dewan itu. Tetapi, kata dia, secara institusi pimpinan dewan tidak bisa memberi sanksi kepada wakil rakyat nakal. Sanksi itu bisa dijatuhkan oleh partai masing-masing. ”Mungkin lagi sibuk kampanye,” katanya.

Disinggung mengenai kekecewaan terhadap pelanggaran kesepakatan, Halili enggan berkomentar. Menurut dia, kalaupun ada kekecewaan, dimungkinkan karena undangan rapat dikirim sehari sebelum pelaksanaan. Bukan karena ada kesepakatan yang dilanggar.

Sementara Bupati Baddrut Tamam tidak bersedia berkomentar. Setelah diumumkan rapat paripurna gagal lantaran tidak kuorum, dia bertepuk tangan sembari tersenyum. Lalu, bergegas meninggalkan kantor dewan. ”Ke ketua (dewan) dulu, baru nanti ke saya,” katanya saat hendak dimintai tanggapan.

Baca Juga :  Dugaan Pengeroyokan Nasabah Diluar Tanggung Jawab PT Adira

Setelah paripurna siang kemarin itu gagal, pimpinan dewan menggelar rapat tertutup di internal dewan. Rapat dihadiri Ketua DPRD Halili Yasin beserta dua Wakil Ketua Imam Hosairi dan Ketua Hermanto bersama anggota. Sedangkan seorang Wakil Ketua Suli Faris dari fraksi PBB tidak hadir.

Forum ini kemudian sepakat mengundang bappeda selaku perwakilan eksekutif untuk sinkronisasi dengan pansus yang diketuai Hosnan Ahmadi. Sinkronisasi digelar eksekutif dengan pansus pukul 13.00 hingga selesai.

Babak berikutnya langsung digendakan kembali rapat paripurna. Rapat agenda pengesahan RPJMD digelar pukul 15.00 untuk kali kedua setelah sebelumnya gagal karena tidak kuorum.

Saat itulah kehadiran anggota dewan bertambah menjadi 32 orang dan 13 tidak hadir. Perinciannya, fraksi PKB 1, fraksi PBB 2, fraksi Demokrat 2, dan fraksi PAN Sejahtera 2. Selain itu, fraksi Golkar 1, fraksi Nasdem 2, dan fraksi Merah Putih 3 orang.

RPJMD tetap diusahakan tetap disahkan kemarin karena draf tersebut harus klir paling lambat Maret 2019 atau enam bulan setelah bupati terpilih dilantik. Jika kemarin tidak terlaksana, sangat mungkin akan digelar hari ini (30/3) atau besok (31/3) meski hari libur.

Jika sampai akhir Maret tetap tidak disahkan, maka semua anggota dewan dan bupati harus puasa gaji. ”Sanksinya kalau tidak disahkan, bupati dan seluruh anggota dewan tidak akan menerima gaji selama tiga bulan,” terang Hosnan.  

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/