alexametrics
20.2 C
Madura
Tuesday, June 28, 2022

Panwaslu Ekstra Hati-Hati Terkait ”Salam Jempol” Ketua KPU

PAMEKSAN – Polemik foto ”salam jempol” Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah bisa berakhir lebih cepat. Pimpinan lembaga penyelenggara pemilu itu sangat mungkin dapat lepas dari berbagai jerat hukum dan sanksi kode etik.

Komisioner Panwaslu Pamekasan Hanafi juga irit bicara mengenai insiden foto ”salam jempol” tersebut. Saat ditanya apakah penyelenggara pemilu boleh memeragakan simbol dukungan? Hanafi tidak menjawab secara tegas. ”Sebelum penetapan calon belum bisa dijerat,” kata dosen salah satu perguruan tinggi di Pamekasan itu.

Hingga Senin (29/1), belum ada tindakan dari Panwaslu Pamekasan terkait insiden ”salam jempol” ketua KPU. Ketua Panwaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengaku masih akan mempelajari situasi saat foto itu diambil. Menurut dia, klarifikasi dipandang perlu demi mencari titik terang.

Baca Juga :  Berbaur Menang, Kholifah Tolak Hasil Pemilihan

Pihaknya juga perlu mendapat laporan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Artinya, jika tidak ada yang mengadu, insiden ”salam jempol” akan menjadi angin lalu. ”Nanti akan ada klarifikasi, akan dipanggil, tapi harus ada laporan dulu,” tambahnya.

Saidi menyarankan agar seluruh penyelenggara pemilu berhati-hati. Sebab tanpa kehati-hatian, bisa saja pelanggaran melakukan hal-hal yang tidak disadari. ”Mestinya berhati-hati,” tegasnya.

Sementara itu, Moh. Hamzah tetap bersikukuh mengaku tidak tahu jika ”salam jempol” merupakan bentuk dukungan terhadap salah satu paslon peserta Pilkada Pamekasan 2018. Dia juga memastikan bahwa KPU Pamekasan netral. ”KPU tidak ada dukung-dukungan. Yang didukung KPU adalah aturan,” katanya.

Hingga kemarin, ”salam jempol” ketua KPU masih menjadi polemik di media sosial, khususnya Facebook. Ada yang membela dengan bentuk pemakluman dan ada yang memberikan kritik pedas kepada ketua KPU Pamekasan.

Baca Juga :  Terkait Perkara Perampokan Disertai Pembunuhan Sopir Taksi Online

PAMEKSAN – Polemik foto ”salam jempol” Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah bisa berakhir lebih cepat. Pimpinan lembaga penyelenggara pemilu itu sangat mungkin dapat lepas dari berbagai jerat hukum dan sanksi kode etik.

Komisioner Panwaslu Pamekasan Hanafi juga irit bicara mengenai insiden foto ”salam jempol” tersebut. Saat ditanya apakah penyelenggara pemilu boleh memeragakan simbol dukungan? Hanafi tidak menjawab secara tegas. ”Sebelum penetapan calon belum bisa dijerat,” kata dosen salah satu perguruan tinggi di Pamekasan itu.

Hingga Senin (29/1), belum ada tindakan dari Panwaslu Pamekasan terkait insiden ”salam jempol” ketua KPU. Ketua Panwaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengaku masih akan mempelajari situasi saat foto itu diambil. Menurut dia, klarifikasi dipandang perlu demi mencari titik terang.

Baca Juga :  Berbaur Menang, Kholifah Tolak Hasil Pemilihan

Pihaknya juga perlu mendapat laporan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Artinya, jika tidak ada yang mengadu, insiden ”salam jempol” akan menjadi angin lalu. ”Nanti akan ada klarifikasi, akan dipanggil, tapi harus ada laporan dulu,” tambahnya.

Saidi menyarankan agar seluruh penyelenggara pemilu berhati-hati. Sebab tanpa kehati-hatian, bisa saja pelanggaran melakukan hal-hal yang tidak disadari. ”Mestinya berhati-hati,” tegasnya.

Sementara itu, Moh. Hamzah tetap bersikukuh mengaku tidak tahu jika ”salam jempol” merupakan bentuk dukungan terhadap salah satu paslon peserta Pilkada Pamekasan 2018. Dia juga memastikan bahwa KPU Pamekasan netral. ”KPU tidak ada dukung-dukungan. Yang didukung KPU adalah aturan,” katanya.

Hingga kemarin, ”salam jempol” ketua KPU masih menjadi polemik di media sosial, khususnya Facebook. Ada yang membela dengan bentuk pemakluman dan ada yang memberikan kritik pedas kepada ketua KPU Pamekasan.

Baca Juga :  Baddrut Tamam Tekankan Pilkada Santun dan Beradab
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/