alexametrics
21.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Paslon Jangan Libatkan Anak di Bawah Umur

SAMPANG– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang menyatakan, kampanye paslon bupati dan wakil bupati dilarang melibatkan anak dibawah umur. Larangan itu berdasar peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)Nomor 1 Tahun 2013.

Hal itu disampaikan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Sampang Miftahur Rozaq Rabu (28/3). Dia mengimbau agar paslon mengikuti sejumlah peraturan yang belaku. Salah satunya, tidak melibatkan anak di bawah umur saat berkampanye.

Anak di bawah umur yang dimaksud, kata Rozaq, adalah anak yang belum berusia 17 tahun. ”Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik,” jelasnya.

Manakala ada paslon yang terbukti melanggar peraturan tersebut, tegas Rozaq, akan dijatuhi sanksi. ”Kami sudah berkoordinasi dengan Panwaslu Sampang untuk melakukan pengawasan,” ujarnnya.

Baca Juga :  Pilkada Sampang, Syarat Dukungan Independen 60.410 Jiwa

Ketua Panwaslu Sampang Juhari mengaku aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan masing-masing paslon. Mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

 ”Sejauh ini kami belum menerima laporan adanya paslon yang melibatkan anak di bawah umur saat berkampanye,” tuturnya.

Juhari meminta agar semua elemen masyarakat bisa ikut aktif melalukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang melanggar peraturan. Misalkan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak pada tempatnya, money politics, politik SARA, dan semacamnya.

”Warga tidak perlu takut untuk melapor ke panwaslu. Sekecil apa pun laporan terkait pelanggaran dalam kampanye, akan segera ditindaklanjuti,” janjinya. 

 

 

SAMPANG– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang menyatakan, kampanye paslon bupati dan wakil bupati dilarang melibatkan anak dibawah umur. Larangan itu berdasar peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)Nomor 1 Tahun 2013.

Hal itu disampaikan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Sampang Miftahur Rozaq Rabu (28/3). Dia mengimbau agar paslon mengikuti sejumlah peraturan yang belaku. Salah satunya, tidak melibatkan anak di bawah umur saat berkampanye.

Anak di bawah umur yang dimaksud, kata Rozaq, adalah anak yang belum berusia 17 tahun. ”Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang pelibatan anak dalam aktivitas politik,” jelasnya.


Manakala ada paslon yang terbukti melanggar peraturan tersebut, tegas Rozaq, akan dijatuhi sanksi. ”Kami sudah berkoordinasi dengan Panwaslu Sampang untuk melakukan pengawasan,” ujarnnya.

Baca Juga :  Satu Desa Belum Terima Form C6, Warga Datangi Panwaslu

Ketua Panwaslu Sampang Juhari mengaku aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan masing-masing paslon. Mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

 ”Sejauh ini kami belum menerima laporan adanya paslon yang melibatkan anak di bawah umur saat berkampanye,” tuturnya.

Juhari meminta agar semua elemen masyarakat bisa ikut aktif melalukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang melanggar peraturan. Misalkan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak pada tempatnya, money politics, politik SARA, dan semacamnya.

”Warga tidak perlu takut untuk melapor ke panwaslu. Sekecil apa pun laporan terkait pelanggaran dalam kampanye, akan segera ditindaklanjuti,” janjinya. 

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Dana BOS Reguler 2021 Capai Rp 27,8 Miliar

Agenda Job Fair 2020 Gagal

Peduli Pemuda dan Olahraga

Artikel Terbaru

/