alexametrics
20.5 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Ketua DPRD Diduga Terlibat Kampanye

SAMPANG – Hubungan DPRD Sampang dengan panwaslu memanas. Pengawas pemilu itu resmi mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah.

Dia diduga terlibat dalam kampanye salah satu paslon bupati dan wakil bupati Sampang. Hal itu tidak sesuai dengan pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

Apalagi, saat itu Imam Ubaidillah tercatat masih aktif sebagai Ketua DPRD Sampang. Sementara PKPU 4/2017 mengamanahkan, jika anggota DPRD mau berkampanye, harus cuti.

Bidang Hukum Penanganan Pelanggaran Panwaslu Sampang Muhalli membenarkan adanya rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya. Menurut dia, surat rekomendasi dugaan pelanggaran itu dikirim beberapa waktu lalu ke KPU Sampang.

”Kami sudah melayangkan rekomendasinya setelah kami kaji dan mengumpulkan bukti,” ucapnya Rabu (27/3).

Baca Juga :  Tambahan Honor THL Dinilai Politis

Muhalli menegaskan, jika wakil rakyat atau pejabat publik ingin terlibat kampanye, harus menyelesaikan administrasi cuti terlebih dahulu. Setidaknya tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye. Namun, saat itu ketua DPRD tidak melakukan cuti dan aktif sebagai anggota DPRD setempat.

Sayangnya, dia menolak membeberkan bukti yang diklaim secara detail. Muhalli memasrahkan ke KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. ”Jika tidak cuti, terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sampang Syamsul Mu’arif membenarkan adanya surat rekomendasi dari panwaslu. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengkaji rekomendasi yang dinilai ada keterlibatan ketua DPRD sampang dalam proses kampanye paslon.

”Kami akan membahas secepatnya. Kami akan mengkaji apakah ini ranah kami atau ada aturan lain,” janjinya.

Symasul belum bisa memastikan apakah hal tersebut bagian pelanggaran atau tidak. ”Bahkan besok (hari ini, Red) bisa mulai kami bahas,” ungkap dia.

Baca Juga :  Terpidana Kasus Tebu Akan Jadi Saksi

 Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah menyadari jika pejabat negara terikat aturan berkampanye. Dia menegaskan tidak terlibat dalam proses kampanye. Namun murni menghadiri undangan salah satu pondok pesantren di Banyuates.

”Saya murni diundang dan saya hadir. Tidak ada keterlibatan dalam kampanye. Karena saya diundang, maka saya hadir ke lokasi,” klaimnya.

Imam menyatakan, acara tersebut digelar Sabtu, saat hari libur. Dia meyakini tidak ada masalah beraktivitas pada hari libur. ”Kami memahami jika tidak boleh terlibat kampanye kecuali cuti dan pada hari libur. Saat itu hari libur,” katanya.

”Ini perlu dipertanyakan apakah saya yang tidak tahu aturan atau panwaslu yang tidak tahu aturan,” pungkasnya.

 

SAMPANG – Hubungan DPRD Sampang dengan panwaslu memanas. Pengawas pemilu itu resmi mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah.

Dia diduga terlibat dalam kampanye salah satu paslon bupati dan wakil bupati Sampang. Hal itu tidak sesuai dengan pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

Apalagi, saat itu Imam Ubaidillah tercatat masih aktif sebagai Ketua DPRD Sampang. Sementara PKPU 4/2017 mengamanahkan, jika anggota DPRD mau berkampanye, harus cuti.


Bidang Hukum Penanganan Pelanggaran Panwaslu Sampang Muhalli membenarkan adanya rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya. Menurut dia, surat rekomendasi dugaan pelanggaran itu dikirim beberapa waktu lalu ke KPU Sampang.

”Kami sudah melayangkan rekomendasinya setelah kami kaji dan mengumpulkan bukti,” ucapnya Rabu (27/3).

Baca Juga :  Jangan Pasang Alat Peraga Kampanye Sembarangan

Muhalli menegaskan, jika wakil rakyat atau pejabat publik ingin terlibat kampanye, harus menyelesaikan administrasi cuti terlebih dahulu. Setidaknya tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye. Namun, saat itu ketua DPRD tidak melakukan cuti dan aktif sebagai anggota DPRD setempat.

Sayangnya, dia menolak membeberkan bukti yang diklaim secara detail. Muhalli memasrahkan ke KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. ”Jika tidak cuti, terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sampang Syamsul Mu’arif membenarkan adanya surat rekomendasi dari panwaslu. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengkaji rekomendasi yang dinilai ada keterlibatan ketua DPRD sampang dalam proses kampanye paslon.

”Kami akan membahas secepatnya. Kami akan mengkaji apakah ini ranah kami atau ada aturan lain,” janjinya.

Symasul belum bisa memastikan apakah hal tersebut bagian pelanggaran atau tidak. ”Bahkan besok (hari ini, Red) bisa mulai kami bahas,” ungkap dia.

Baca Juga :  Panwaslu Sampang Panggil Pj Bupati dan Kepala Bakesbangpol

 Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah menyadari jika pejabat negara terikat aturan berkampanye. Dia menegaskan tidak terlibat dalam proses kampanye. Namun murni menghadiri undangan salah satu pondok pesantren di Banyuates.

”Saya murni diundang dan saya hadir. Tidak ada keterlibatan dalam kampanye. Karena saya diundang, maka saya hadir ke lokasi,” klaimnya.

Imam menyatakan, acara tersebut digelar Sabtu, saat hari libur. Dia meyakini tidak ada masalah beraktivitas pada hari libur. ”Kami memahami jika tidak boleh terlibat kampanye kecuali cuti dan pada hari libur. Saat itu hari libur,” katanya.

”Ini perlu dipertanyakan apakah saya yang tidak tahu aturan atau panwaslu yang tidak tahu aturan,” pungkasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/