alexametrics
20.7 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Kemendagri Batalkan Mutasi 142 Pejabat Bangkalan

BANGKALAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti dugaan mutasi dan pelantikan bodong terhadap 142 pejabat di Bangkalan. Selasa (27/3) telah digelar rapat klarifikasi bersama perwakilan pemkab, Pemprov Jawa Timur, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kemendagri. Hasilnya, mutasi dan pelantikan ratusan pejabat itu dibatalkan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M. Edie mengutarakan, mutasi dan pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan sudah dibahas. Ratusan pejabat yang dilantik itu dikembalikan ke posisi jabatan semula. Sambil lalu Pemkab Bangkalan mengurus persetujuan izin tertulis ke Kemendagri.

Sebab, lanjut Arief, berdasarkan UU 10/2016 dan Permendagri 73/2016, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi pejabat. Kecuali dapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

”Rapat klarifikasi kemarin (Selasa, Red) sudah dibahas dengan pemda, provinsi, dan KASN. Keputusannya dibatalkan dulu,” kata Arief saat dihubungi Rabu (28/3). ”Diurus izinnya terlebih dahulu. Kemudian, pejabat yang sudah dilantik dikembalikan ke jabatan sebelumnya,” jelasnya.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Anom Surahno menyatakan, setiap putusan rapat itu harus ditindaklanjuti dengan surat resmi. Namun demikian, memang setiap masa kampanye dan pilkada tidak boleh melakukan pergantian atau mutasi pejabat. Kecuali dilakukan seizin Kemendagri.

”Saya tidak berani berkomentar sebelum ada surat resmi dari kementerian. Tapi, sudah ada hasil keputusan melalui rapat kemarin,” terangnya.

Baca Juga :  67 Warga Binaan Bisa Nyoblos

Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh menyatakan, mengenai persoalan mutasi pejabat sudah disikapi. Pihaknya menugaskan pejabat terkait untuk datang ke Kemendagri.

”Saya belum ketemu dengan pejabat yang sudah saya tugaskan. Saya minta sabar. Yang jelas, saya sudah bersikap atas apa yang menjadi harapan masyarakat Bangkalan,” katanya.

Menurut Indra, apabila hasil rapat tersebut diputuskan dibatalkan akan ditindaklanjuti. Namun, secara resmi pihaknya belum tahu mengenai isi surat keputusan tersebut. ”Saya sudah terbiasa bekerja dengan data dan fakta. Makanya, saya perlu ketemu dengan pejabat yang saya tugaskan itu dulu,” tuturnya.

Yang jelas, sambung dia, dari Kemendagri biasanya pasti ada surat resmi mengenai hasil keputusan rapat tersebut. ”Kalau saya sampaikan, terus tidak sesuai dengan isi surat resmi dari Kemendagri kan salah juga,” ucapnya.

Karena itu, dia berharap masyarakat Bangkalan bersabar dan tidak perlu terburu-buru. Pada saatnya nanti juga akan tahu. ”Meskipun misalnya saya tahu hasil keputusan itu. Tapi, tetap menunggu surat resmi dari Kemendagri,” terangnya.

Indra mengaku tidak bisa memastikan keputusan tersebut akan diambil. Sebab, Jumat (30/3) baru tiba di Kota Salak. ”Saya posisi masih di Jakarta. Setelah di Bangkalan, baru bisa ketemu dengan pejabat yang saya utus,” terangnya.

Baca Juga :  Premi PNS Pemkab Bangkalan Capai Rp 14,7 Miliar

Sebelumnya, saat masih menjabat bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad melantik 142 pejabat pada 23 Februari 2018. Ratusan pegawai itu adalah Mohammad Syai’i sebagai Camat Geger, Adi Soharto sebagai Camat Konang, dan Achmad Roniyun Hamid sebagai Kabag ULP Sekkab Bangkalan.

Kemudian, Agus Santoso sebagai Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Ahmad Lasmono sebagai inspektur pembantu wilayah I inspektorat serta Yudistiro sebagai sekretaris dinas PUPR. Lalu, Wildan Wiliyanto sebagai sekretaris dinas PRKP, Sasono Hermanto sebagai sekretaris DPMD, dan R. Achmad Suryadi sebagai sekretaris DPMPTSP.

Selain itu, Ahmad Takdir Puryanto sebagai sekretaris dinas perpustakaan dan kearsipan, Wasisno Mulyanto sebagai sekretaris dispertapahorbun serta Agus Eka sebagai sekretaris disperindag. Juga, Abdullah sebagai sekretaris balitbangda, Jupriyanto sebagai sekretaris BPKAD, dan Abdul Karim sebagai sekretaris bakesbangpol.

Pada kesempatan itu juga dilantik 25 kepala bidang (Kabid), 7 sekretaris kecamatan, 28 Kasubbag, dan 56 Kasi. Kemudian, seorang kepala UPT, 6 Kasubbid, 2 lurah, 1 sekretaris kelurahan, dan 1 pejabat tidak disebutkan.

Daftar pejabat yang dimutasi tersebut berdasar rekaman suara Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron dan Kabid Data dan Pemberhentian BKPSDA Masyhudunnury saat membacakan nama-nama pejabat yang dilantik. Senin (26/3), Masyhudunnury enggan menunjukkan nama-nama pejabat itu dengan dalih tidak berwenang.

BANGKALAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti dugaan mutasi dan pelantikan bodong terhadap 142 pejabat di Bangkalan. Selasa (27/3) telah digelar rapat klarifikasi bersama perwakilan pemkab, Pemprov Jawa Timur, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kemendagri. Hasilnya, mutasi dan pelantikan ratusan pejabat itu dibatalkan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M. Edie mengutarakan, mutasi dan pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan sudah dibahas. Ratusan pejabat yang dilantik itu dikembalikan ke posisi jabatan semula. Sambil lalu Pemkab Bangkalan mengurus persetujuan izin tertulis ke Kemendagri.

Sebab, lanjut Arief, berdasarkan UU 10/2016 dan Permendagri 73/2016, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi pejabat. Kecuali dapat persetujuan tertulis dari Mendagri.


”Rapat klarifikasi kemarin (Selasa, Red) sudah dibahas dengan pemda, provinsi, dan KASN. Keputusannya dibatalkan dulu,” kata Arief saat dihubungi Rabu (28/3). ”Diurus izinnya terlebih dahulu. Kemudian, pejabat yang sudah dilantik dikembalikan ke jabatan sebelumnya,” jelasnya.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Anom Surahno menyatakan, setiap putusan rapat itu harus ditindaklanjuti dengan surat resmi. Namun demikian, memang setiap masa kampanye dan pilkada tidak boleh melakukan pergantian atau mutasi pejabat. Kecuali dilakukan seizin Kemendagri.

”Saya tidak berani berkomentar sebelum ada surat resmi dari kementerian. Tapi, sudah ada hasil keputusan melalui rapat kemarin,” terangnya.

Baca Juga :  Rencanakan Bentuk Pansel

Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh menyatakan, mengenai persoalan mutasi pejabat sudah disikapi. Pihaknya menugaskan pejabat terkait untuk datang ke Kemendagri.

”Saya belum ketemu dengan pejabat yang sudah saya tugaskan. Saya minta sabar. Yang jelas, saya sudah bersikap atas apa yang menjadi harapan masyarakat Bangkalan,” katanya.

Menurut Indra, apabila hasil rapat tersebut diputuskan dibatalkan akan ditindaklanjuti. Namun, secara resmi pihaknya belum tahu mengenai isi surat keputusan tersebut. ”Saya sudah terbiasa bekerja dengan data dan fakta. Makanya, saya perlu ketemu dengan pejabat yang saya tugaskan itu dulu,” tuturnya.

Yang jelas, sambung dia, dari Kemendagri biasanya pasti ada surat resmi mengenai hasil keputusan rapat tersebut. ”Kalau saya sampaikan, terus tidak sesuai dengan isi surat resmi dari Kemendagri kan salah juga,” ucapnya.

Karena itu, dia berharap masyarakat Bangkalan bersabar dan tidak perlu terburu-buru. Pada saatnya nanti juga akan tahu. ”Meskipun misalnya saya tahu hasil keputusan itu. Tapi, tetap menunggu surat resmi dari Kemendagri,” terangnya.

Indra mengaku tidak bisa memastikan keputusan tersebut akan diambil. Sebab, Jumat (30/3) baru tiba di Kota Salak. ”Saya posisi masih di Jakarta. Setelah di Bangkalan, baru bisa ketemu dengan pejabat yang saya utus,” terangnya.

Baca Juga :  Tegang, Pembuktian Kualifikasi Lelang Dijaga Polisi

Sebelumnya, saat masih menjabat bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad melantik 142 pejabat pada 23 Februari 2018. Ratusan pegawai itu adalah Mohammad Syai’i sebagai Camat Geger, Adi Soharto sebagai Camat Konang, dan Achmad Roniyun Hamid sebagai Kabag ULP Sekkab Bangkalan.

Kemudian, Agus Santoso sebagai Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Ahmad Lasmono sebagai inspektur pembantu wilayah I inspektorat serta Yudistiro sebagai sekretaris dinas PUPR. Lalu, Wildan Wiliyanto sebagai sekretaris dinas PRKP, Sasono Hermanto sebagai sekretaris DPMD, dan R. Achmad Suryadi sebagai sekretaris DPMPTSP.

Selain itu, Ahmad Takdir Puryanto sebagai sekretaris dinas perpustakaan dan kearsipan, Wasisno Mulyanto sebagai sekretaris dispertapahorbun serta Agus Eka sebagai sekretaris disperindag. Juga, Abdullah sebagai sekretaris balitbangda, Jupriyanto sebagai sekretaris BPKAD, dan Abdul Karim sebagai sekretaris bakesbangpol.

Pada kesempatan itu juga dilantik 25 kepala bidang (Kabid), 7 sekretaris kecamatan, 28 Kasubbag, dan 56 Kasi. Kemudian, seorang kepala UPT, 6 Kasubbid, 2 lurah, 1 sekretaris kelurahan, dan 1 pejabat tidak disebutkan.

Daftar pejabat yang dimutasi tersebut berdasar rekaman suara Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron dan Kabid Data dan Pemberhentian BKPSDA Masyhudunnury saat membacakan nama-nama pejabat yang dilantik. Senin (26/3), Masyhudunnury enggan menunjukkan nama-nama pejabat itu dengan dalih tidak berwenang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Ubah Perda Butuh Waktu Lama

Bupati Lantik Tujuh Pejabat baru

Surplus, Sumenep Tak Butuh Impor Beras

Eks Kades Dasok Divonis 1,5 Tahun

Artikel Terbaru

/