alexametrics
20 C
Madura
Monday, August 8, 2022

Konsultasikan Pemekaran Desa ke Kemendes PDTT

PAMEKASAN – Rencana pemekaran desa yang berembus di internal DPRD Pamekasan ditindaklanjuti secara serius. Sejumlah anggota komisi I bersama unsur pimpinan dewan kemarin (28/1) mendatangi Kemendes PDTT untuk mengonsultasikan rencana tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, pemekaran desa dinilai sangat penting. Sebab sejumlah desa memiliki penduduk sangat banyak. Secara geografis juga sangat luas sehingga berdampak pada pelayanan publik di desa itu.

Kondisi perekonomian warga desa setempat juga terhambat. Pembangunan yang dibiayai pemerintah melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tidak mampu memenuhi secara maksimal.

Atas dasar itu, muncul gagasan pemekaran desa. Harapannya, persoalan yang ada di desa, terutama pelayanan publik dan kesejahteraan warga, bisa lebih baik. ”Kami rasa memang butuh pemekaran desa,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Pamekasan Minta Distan PHP Atasi Penyakit Tanaman

Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti rencana tersebut, komisi I konsultasi ke Kementerian Desa PDTT. Persoalan yang terjadi di desa dijadikan landasan rencana pemekaran. Dewan juga meminta pencerahan terkait maksimalisasi pemanfaatan DD.

Hasilnya, perwakilan Kemendes PDTT memberikan sinyal baik. Versi mereka, pemekaran desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai regulasi. Salah satunya jumlah penduduk.

Pemekaran desa dinilai efektif untuk memutus kesenjangan ekonomi. Semakin kecil luas wilayah dan semakin sedikit jumlah penduduk, beban pembangunan dan peningkatan ekonomi juga semakin ringan.

Pemanfaatan DD akan lebih optimal. Sebab, jatah dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa tidak berbeda jauh untuk masing-masing desa. Pembagiannya yakni 70 persen dibagikan secara merata untuk tiap desa, dan 30 persen menghitung jumlah penduduk dan luasan wilayah.

Baca Juga :  Masyarakat Antusias Sambut Sumenep Mengukir

Dengan pemekaran desa, pelayanan akan lebih optimal. Pembangunan juga akan lebih merata. ”Kami akan terus kawal rencana pemekaran desa ini, karena kami yakin jika desa dimekarkan, pelayanan akan lebih optimal,” ujar Ismail.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mewacanakan pemekaran desa dan kecamatan. Menurut dia, ada sejumlah desa yang jumlah penduduknya terlalu gemuk. Bupati menyampaikan, kecamatan yang rencananya akan dimekarkan berada di wilayah pantai utara (pantura).

Sementara untuk desa, ada beberapa yang berpotensi dimekarkan. Di antaranya, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan dan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan. Tiga desa di Kecamatan Batumarmar yakni Desa Bujur Barat, Bujur Tengah, dan Bujur Timur juga dinilai perlu dimekarkan. 

PAMEKASAN – Rencana pemekaran desa yang berembus di internal DPRD Pamekasan ditindaklanjuti secara serius. Sejumlah anggota komisi I bersama unsur pimpinan dewan kemarin (28/1) mendatangi Kemendes PDTT untuk mengonsultasikan rencana tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, pemekaran desa dinilai sangat penting. Sebab sejumlah desa memiliki penduduk sangat banyak. Secara geografis juga sangat luas sehingga berdampak pada pelayanan publik di desa itu.

Kondisi perekonomian warga desa setempat juga terhambat. Pembangunan yang dibiayai pemerintah melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tidak mampu memenuhi secara maksimal.


Atas dasar itu, muncul gagasan pemekaran desa. Harapannya, persoalan yang ada di desa, terutama pelayanan publik dan kesejahteraan warga, bisa lebih baik. ”Kami rasa memang butuh pemekaran desa,” katanya.

Baca Juga :  Sabu yang Dibawa Mustafa Bisa Bikin Teler 700 Orang

Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti rencana tersebut, komisi I konsultasi ke Kementerian Desa PDTT. Persoalan yang terjadi di desa dijadikan landasan rencana pemekaran. Dewan juga meminta pencerahan terkait maksimalisasi pemanfaatan DD.

Hasilnya, perwakilan Kemendes PDTT memberikan sinyal baik. Versi mereka, pemekaran desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai regulasi. Salah satunya jumlah penduduk.

Pemekaran desa dinilai efektif untuk memutus kesenjangan ekonomi. Semakin kecil luas wilayah dan semakin sedikit jumlah penduduk, beban pembangunan dan peningkatan ekonomi juga semakin ringan.

Pemanfaatan DD akan lebih optimal. Sebab, jatah dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa tidak berbeda jauh untuk masing-masing desa. Pembagiannya yakni 70 persen dibagikan secara merata untuk tiap desa, dan 30 persen menghitung jumlah penduduk dan luasan wilayah.

Baca Juga :  Ditanya OTT KPK di Jawa Timur, Begini Penjelasan Febri Diansyah

Dengan pemekaran desa, pelayanan akan lebih optimal. Pembangunan juga akan lebih merata. ”Kami akan terus kawal rencana pemekaran desa ini, karena kami yakin jika desa dimekarkan, pelayanan akan lebih optimal,” ujar Ismail.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mewacanakan pemekaran desa dan kecamatan. Menurut dia, ada sejumlah desa yang jumlah penduduknya terlalu gemuk. Bupati menyampaikan, kecamatan yang rencananya akan dimekarkan berada di wilayah pantai utara (pantura).

Sementara untuk desa, ada beberapa yang berpotensi dimekarkan. Di antaranya, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan dan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan. Tiga desa di Kecamatan Batumarmar yakni Desa Bujur Barat, Bujur Tengah, dan Bujur Timur juga dinilai perlu dimekarkan. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Bentengi Siswa Ilmu Jurnalistik

Pengalaman Nyantri

Artikel Terbaru

/