alexametrics
21.4 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Pembahasan RAPBD 2020 Jadi PR Dewan Anyar

SUMENEP – Pimpinan DPRD sementara memiliki tanggung jawab memfasilitasi terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD). Apalagi, anggota dewan langsung dihadapkan dengan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.

Ketua DPRD Sumenep sementara Abd. Hamid Ali Munir mengutarakan, pihaknya memiliki waktu sebulan untuk memfasilitasi terbentuknya AKD. Salah satunya susunan fraksi-fraksi.

”Kalau di undang-undang, tanggung jawab kami paling lama 1 bulan. Itu agar kinerja bisa berjalan dengan baik,” kata Hamid saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (27/8).

Pihaknya sudah melakukan upaya agar pembentukan AKD bisa segera tuntas. Dengan harapan, roda lembaga DPRD Sumenep bisa berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya, meminta semua parpol agar segera menyetorkan susunan fraksinya. ”Bagi kami lebih cepat lebih baik,” ucap politikus PKB itu.

Baca Juga :  Pembentukan AKD Terbengkalai

Pria berkacamata itu menyampaikan, sampai saat ini tersisa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasioan (PAN) yang belum menyerahkan susunan fraksi. Sementara yang lainnya sudah.

”PDIP, Demokrat, Nasdem, Hanura, dan PKS sudah masuk hari ini (kemarin, Red), tinggal PPP dan PAN,” tegasnya.

Hamid membenarkan anggota dewan yang baru dilantik akan dihadapkan dengan RAPBD 2020. Tentunya pembahasan RAPBD 2020 dapat dilakukan bila AKD dan pimpinan dewan definitif sudah lengkap.

”Batas akhir pembahasan APBD itu akhir November nanti,” kata mantan ketua Komisi I DPRD Sumenep tersebut.

Sekretaris DPC PPP Sukri membenarkan belum menyetorkan susunan fraksi. Dia mengaku masih akan membicarakan di internal partainya. ”Belum kami bahas, secepatnya akan kami selesaikan,” ujarnya. (jup)

Baca Juga :  Ketua Asosiasi Kades Keluhkan Mekanisme Pengadaan Fisik

 

SUMENEP – Pimpinan DPRD sementara memiliki tanggung jawab memfasilitasi terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD). Apalagi, anggota dewan langsung dihadapkan dengan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.

Ketua DPRD Sumenep sementara Abd. Hamid Ali Munir mengutarakan, pihaknya memiliki waktu sebulan untuk memfasilitasi terbentuknya AKD. Salah satunya susunan fraksi-fraksi.

”Kalau di undang-undang, tanggung jawab kami paling lama 1 bulan. Itu agar kinerja bisa berjalan dengan baik,” kata Hamid saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (27/8).


Pihaknya sudah melakukan upaya agar pembentukan AKD bisa segera tuntas. Dengan harapan, roda lembaga DPRD Sumenep bisa berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya, meminta semua parpol agar segera menyetorkan susunan fraksinya. ”Bagi kami lebih cepat lebih baik,” ucap politikus PKB itu.

Baca Juga :  AKD Desak Sosialisasi Kegagalan Pilkades 2021

Pria berkacamata itu menyampaikan, sampai saat ini tersisa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasioan (PAN) yang belum menyerahkan susunan fraksi. Sementara yang lainnya sudah.

”PDIP, Demokrat, Nasdem, Hanura, dan PKS sudah masuk hari ini (kemarin, Red), tinggal PPP dan PAN,” tegasnya.

Hamid membenarkan anggota dewan yang baru dilantik akan dihadapkan dengan RAPBD 2020. Tentunya pembahasan RAPBD 2020 dapat dilakukan bila AKD dan pimpinan dewan definitif sudah lengkap.

”Batas akhir pembahasan APBD itu akhir November nanti,” kata mantan ketua Komisi I DPRD Sumenep tersebut.

Sekretaris DPC PPP Sukri membenarkan belum menyetorkan susunan fraksi. Dia mengaku masih akan membicarakan di internal partainya. ”Belum kami bahas, secepatnya akan kami selesaikan,” ujarnya. (jup)

Baca Juga :  Pembentukan AKD Terbengkalai

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/